Oleh: Dr. Alik Munfaidah
(Aktivis Dakwah)  

Mediaoposisi.com-Pro-kontra LGBT (lesbianisme, homoseksual, biseksual dan transgender) terus bergulir. Di Depok, razia yang diinstruksikan Pemkot Depok untuk mengatasi merebaknya kekhawatiran sebagian warga Depok yang dipicu oleh terkuaknya kasus Sang Predator Seksual Reynhard Sinaga tak luput dari kontroversi.

Razia terhadap kelompok pelangi ini pun ditentang oleh para aktivis pro LGBT. Di antaranya apa yang diungkapkan oleh Sofie, ketua Persaudaraan Waria Depok (Perwade) bahwa orientasi seksual kelompok LGBT bukanlah suatu pelanggaran dan merupakan ranah privat individu yang harus dilindungi kebebasannya, sehingga tidak boleh ada razia. Sofie dengan berani menyatakan agar walikota Depok belajar ilmu medis dulu sebelum merazia kelompok LGBT.

Tak hanya itu, Sofie juga mendirikan crisis center untuk mengantisipasi berbagai hal yang mengusik kelompok LGBT. Mereka berargumen bahwa tidak ada yang salah dengan LGBT-nya.

Jika sudah ada unsur pemaksaan atau kekerasan seksual dan pedofilia lah yang patut dianggap kriminal. Meski suara yang pro tergolong minoritas, tapi anehnya mereka memiliki kekuatan beropini di media mainstream baik di tingkat regional maupun nasional. Akibatnya, suara kalangan LGBT ini seolah menjadi besar. Kelompok yang pro ini semakin berani menunjukkan eksistensi dan secara terang-terangan mempropagandakan ide bejat ini.

Bahkan mereka  sudah berani menggugat individu dan kelompok masyarakat yang menentang kaum LGBT. Pihak yang kontra LGBT mereka tuding sebagai pengidap homofobia dan transfobia, yang tentunya harus disadarkan atau tepatnya disembuhkan dari fobianya. Keberhasilan gerakan LGBT ini tak lepas dari strategi yang mereka rancang.

Adapun strategi utama yang dibangun oleh kaum LGBT dalam memperjuangkan eksistensi dan haknya, di antaranya dengan gencarnya publikasi  media dan upaya melalui jalur hukum. Media sebagai corong utama kaum LGBT berfungsi  menetralisir stigma negatif. Di tanah air, upaya legitimasi hukum dan dukungan politik  salah satunya dengan upaya pengajuan revisi UU Nomor. 1 tahun 1974 yang menjadi penghalang pernikahan sejenis.

Gerakan LGBT di tanah air ternyata tidak berdiri sendiri. Tak tanggung-tanggung, lembaga internasional yang mendukungnya. PBB merupakan lembaga yang menjadi ajang promosi LGBT di bawah payung HAM. Pada sidang Dewan Hak Asasi manusia (HRC) PBB Juni 2011, AS, Afrika selatan dan Amerika Latin serta Uni Eropa berusaha meloloskan resolusi PBB yang pertama mengenai HAM bagi kaum LGBT.

Dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa 3-5 Mei 2017 yang lalu terungkap bahwa PBB mendesak pemerintah Indonesia untuk menerima LGBT. Dengan dalih mewujudkan HAM bagi kaum LGBT, PBB membentuk UNFE (UN Free and Equal). PBB juga menerbitkan prangko resmi untuk mempromosikan LGBT.

WHO sebagai bagian PBB pun telah menghapus LGBT dari daftar penyakit mental (Diagnosis and Statistical manual of Mental Disorders). Sebagai pengakuan eksistensi LGBT telah ditetapkan juga adanya IDAHOT, yakni perayaan hari melawan homophobia dan transphobia sedunia tiap 17 Mei yang diselenggarakan oleh lebih dari 120 negara. Kaum LGBT Indonesia sejak 2012 turut menggelar IDAHOT ini.

United States Agency for International Development (USAID) juga turut mendukung hak asasi kaum LGBT. Bentuk dukungannya berupa membangun kemitraan untuk mengadvokasi hak asasi, akuntabilitas, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan bagi kaum LGBT di seluruh dunia. Dalam dokumen Being LGBT in Asia, UNDP dan USAID merancang sebuah proyek bersama untuk menghilangkan semua kendala bagi kaum LGBT untuk hidup di tengah masyarakat.

Dana untuk gerakan LGBT juga diberikan oleh organisasi Hivos dari Belanda, kemudian menggandeng Ford Foundation. Bahkan keduanya disebut memberikan dana terbesar untuk kegiatan LGBT yang khusus ditujukan untuk advokasi LGBT dan HAM. Hal ini sedikit berbeda dari badan pendanaan lain yang umumnya ditujukan untuk keperluan penanggulangan HIV.

Di luar itu semua, dukungan terhadap kaum LGBT juga secara nyata diberikan oleh media sosial. Facebook(Fb), twitter dan Instagram kerap memblokir postingan yang menyerang LGBT. Beragam aplikasi media sosial seperti yang ada dalam Line, WhatsApp, Fb pun dijadikan ajang promosi LGBT. Secara khusus Fb menyediakan layanan advokasi NOS untuk LGBT. Sudah barang tentu korporasi multinasional (MNCs) turut berperan dalam mendanai program-program kampanye promosi LGBT dengan pelaksana NGO internasional maupun lokal berkedok edukasi HIV/AIDS, Kespro dan anti narkoba. Korporasi global seperti Apple dan Starbucks secara terbuka juga mendukung ide LGBT.

Berbagai dukungan terhadap gerakan LGBT terus digencarkan  dan mereka berusaha menutupi berbagai bahaya dari perilaku LGBT.  Di antaranya, LGBT mengancam eksistensi dan keharmonisan rumah tangga. Gay dan lesbian meruntuhkan institusi keluarga yang bertujuan melestarikan keturunan. Padahal secara kodrati manusia telah diberkahi kemampuan untuk bereproduksi dan fungsi itu hanya akan berjalan dengan sempurna jika ada ikatan pernikahan pria dengan wanita. Karena pernikahan bukan sekadar demi mendapatkan cinta dan pemuasan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk melestarikan keturunan manusia. Tony Perkins, Ketua Family Research Council AS menyatakan bahwa alasan penyebarluasan homoseksualitas adalah agenda konspirasi untuk mengontrol populasi. (Washington Watch, 24 Oktober 2014)

Karena itu LGBT undang kontroversi, Islam punya solusi. Islam sebagai sebuah dien yang paripurna, telah memuat hukum yang jelas terkait LGBT. Dalam perspektif Islam, perilaku LGBT termasuk dosa besar. Membiarkannya meluas sama artinya dengan mengundang azab Allah SWT dan mendukungnya berarti menistakan ajaran Islam. Pasalnya, dengan mengusung pemikiran sesat seolah LGBT adalah hal yang alami (fitrah) yang tidak bertentangan dengan Islam, padahal telah membelokkan ajaran Islam. Pendukung LGBT ingin mendapat justifikasi agama Islam, mereka pun menyusun fiqih waria, mendirikan pesantren waria di Yogya dan melakukan tafsir ulang sesuai kepentingan mereka untuk menyokong kepentingan LGBT.

Padahal sudah jelas Al-Qur’an melabeli homoseksualitas dengan tiga predikat sekaligus, yaitu perbuatan keji (fahisyah), melampaui batas dan perbuatan tidak berakal. Sementara zina, salah satunya  heteroseksual sebatas fahisyah saja. Islam bersikap tegas terhadap perbuatan terlarang ini. Perilaku lesbianisme, gay, biseksual dan transgender hukumnya haram dalam Islam. Tak hanya itu, semua perbuatan haram itu harus dijatuhi hukuman sanksi pidana. Tentu pelaksana hukumannya adalah seorang khalifah melalui para qadhi dan aparatnya.

Perilaku LGBT juga berpeluang menimbulkan tindak kriminal ikutan berupa kecenderungan menjadi psikopat. Beberapa kasus menunjukkan para gay dengan entengnya membunuh bahkan disertai dengan memutilasi korbannya. Belum lagi kasus pedofil yang kerap diakibatkan oleh perilaku kaum gay. Begitu besarnya bahaya LGBT ternyata tak sebanding dengan upaya pemerintah untuk membendungnya. Razia misalnya, bukanlah tindakan memadai yang bakal mampu menumpas tuntas perilaku menyimpang ini. Disamping karena razia hanyalah tindakan di hilir yang menyasar mereka yang telah menjadi bagian kelompok  LGBT, juga karena tidak adanya payung hukum yang tegas untuk membuat pelakunya kapok dan berhenti dari perilakunya.

Absennya peran negara sekuler demokrasi untuk membuat aturan tegas terhadap perilaku LGBT menunjukkan lemahnya kepedulian sekaligus tidak adanya kedaulatan hakiki untuk mengatur urusan rakyatnya. Hal ini meniscayakan solusi sistemik untuk bisa memberangus derasnya arus promosi LGBT dengan kekuatan dana serta tekanan politik lembaga internasional.

Maka upaya yang memadai yakni dengan penerapan syariah Islam secara Kaffah (komprehensif) sehingga akan efektif merubah mindset serta mengejawantahkan tujuan penerapan hukum syariah. Penyimpangan dari fitrah yang diusung ide LGBT justru adalah pelanggaran HAM, ini jika perspektif dan fikrah Islam yang menjadi standarnya. Penerapannya pun harus menyeluruh, meliputi ranah individu, keluarga sampai negara. Karena LGBT menyangkut perangkat teknis, filosofis, yuridis bahkan ideologis dan lahir dari sistem hidup sekuler yang liberal kapitalistik.

Walhasil, harus ada langkah sistematis dan strategis menghadapi gerakan LGBT. Dakwah harus digencarkan, aktivitas koreksi terhadap penguasa atas kebijakan destruktif dan absennya dari peran melindungi rakyat dari ancaman nyata LGBT harus terus diupayakan. Isu LGBT ini harus menjadi pintu masuk untuk menyadarkan umat akan kebobrokan HAM yang dilindungi dan diperjuangkan sistem demokrasi sekuler. Di samping itu, isu LGBT juga sangat strategis untuk mempersatukan umat dalam upaya menyelamatkan peradaban dari keterpurukan yang hina akibat merajalelanya LGBT.[MO/sr]

Posting Komentar