Oleh : Sitti Ardianty Rauf
(Aktivis Dakwah Kampus)



Mediaoposisi.com-Aksi pengrusakan Masjid Al Hidayah yang berada di Perum Agape, Kelurahan Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), memicu reaksi keras umat Islam. Terkhusus warga muslim Sulut (Sulawesi Utara) yang makin tersulut amarahnya ketika mengetahui insiden tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Republika.co.id perusakan mushala terjadi pada Rabu (29/1) sore tepatnya pukul 17.48 Wita. Perusakan mushala bermula saat sekitar 50 orang dari organisasi kemasyarakatan Waraney yang diketuai Novita Malonda dari Desa Tumalutung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara mendatangi  Mushala Al Hidayah yang berada di Perum Agape, Desa Tumalutung, datang ke mushala tersebut.

Terkait peristiwa ini, polisi sudah mengamankan ketua ormas tersebut yang diduga sebagai otak perusakan mushala di Perumahan Agape tersebut. Aksi massa ini dilakukan pada Rabu (29/1).

Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Jules Abast, mengatakan pihaknya masih mengumpulkan keterangan. Kata dia, tak menutup kemungkinan masih ada pelaku perusakan lainnya.

Dilansir dari indopolitika.com, umat Islam Sulut berkumpul di sebuah Masjid untuk menyatakan sikapnya terkait aksi pengrusakan terhadap Musala Al Hidayah. Surat pernyataan sikap itu dibacakan langsung oleh perwakilan tokoh masyarakat Muslim Sulut, Djafar Alkatiri.

“Aksi pengrusakan terhadap Masjid Al Hidayah sudah tidak bisa lagi dimaafkan atas pelanggaran terhadap hak bagi penduduknya untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan Pancasila,” kata Djafar Alkatiri seraya disambung teriakan takbir oleh para jemaah yang saat itu hadir.

Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman, mengatakan polisi harus tegas dalam kasus ini. Sebab, sudah memantik kemarahan umat Muslim. “Umat Islam akan bertindak sesuai dengan syariat Islam dan mengumandangkan jihad, bila seluruh pelaku tidak segera ditangkap. Tangkap seluruh pelaku,” tegas Munarman, Jumat (31/1/2020).

Munarman menambahkan, peristiwa pengrusakan ini sebagai bukti konkret bahwa yang intoleran, radikal dan anarkis justru dari kalangan di luar umat Islam. Ia tak habis pikir selama ini, penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga studi ‘pesanan’ yang menuding umat Islam sebagai pelaku tindakan intoleran.

Dia pun menyinggung aksi di Minahasa Utara ini jelas sebagai aksi persekusi. Ia prihatin peristiwa tersebut bisa terjadi karena menyakiti perasaan umat Islam. “Selama ini banyak penelitian LSM dan lembaga studi pesanan funding agency, yang menuduh dan memfitnah umat Islam sebagai pelaku tindakan intoleran, vandalisme, anarkis dan radikal. Jelas sudah bahwa peristiwa yang terjadi membuktikan umat Islam justru jadi korban persekusi, serta kekerasan baik fisik maupun verbal dan struktural,” jelas Munarman.

Banyaknya kasus perusakan rumah ibadah adalah bukti masih lemahnya pembangunan kerukunan beragama. Padahal yang selalu menjadi tagline keutuhan negara adalah moderasi agama yang menjadi solusi untuk negeri ini. Terutama dalam membasmi radikalisme sepatutnya ini menjadi jalan agar tak terjadi lagi hal yang memicu pertikaian dan perpecahan antar ummat.

Indonesia memiliki catatan panjang mengenai kebebasan mendirikan dan memiliki rumah ibadah, khususnya bagi umat agama minoritas. Imparsial mencatat ada 31 kasus pelanggaran terhadap hak KKB di Indonesia dalam setahun terakhir. Sebanyak 11 di antaranya merupakan perusakan terhadap rumah ibadah.

Tentunya Menteri Agama Fachrul Razi memberi tanggapan terkait kasus perusakan tempat ibadah tersebut. Dilansir dari IDTODAY.CO -Fachrul menyatakan, perusakan tempat ibadah memiliki rasio yang sangat kecil dibanding dengan jumlah tempat ibadah di Indonesia.

"Sebetulnya kasus yang ada, kita bandingkan lah ya, rumah ibadah di Indonesia ada berapa juta sih? Kalau ada kasus 1-2 itu kan sangat kecil," kata Fachrul di Kota Bogor, Kamis (30/1).

Pernyataan sikap dari pemerintah kalangan menteri itu memicu polemik wabil khusus umat muslim yang seolah-olah ini adalah kasus yang tak perlu diributkan dan diperpanjang.

Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Brigjen Pol (Purn) Anton Tabah Digdoyo tentu geram dengan pernyataan tersebut dan dia menilai apa yang dikatakan Fachru tidak tepat.

Kata dia, komentar semacam itu bertolak belakang dengan semangat pemerintah yang menggaungkan untuk membangun radikalisme. "Nggak pantas Menag bicara seperti itu, katanya mau libas radikalisme. Lha kasus Minahasa ini adalah "the real radicalsm"," ujarnya pada Sabtu (1/2).

Pengurus MUI Pusat ini menyebutkan, bahwa Fachrul sebagai menteri agama harus bisa menyejukkan suasana. Bukan malah memantik percikan radikalisme menjadi semakin besar. "Karena itu, sekecil apapun percikan api radikal intoleran harus dipadamkan .Jangan malah dikompori dengan kata-kata konyol."

Inilah hasil dari penerapan sistem demokrasi yang lebih berkonsentrasi menegakkan pembelaan berlebih terhadap warga minoriti, justru berpotensi memunculkan tirani minoritas tadi dalam sikap beragama ini atas dasar sekulerisasi.

Karena senantiasa menjunjung tinggi toleransi antar ummat beragama tanpa melihat adanya bentuk radikalisasi yang justru selalu dituduhkan bagi ormas Islam yang katanya tak sesuai dengan peraturan negara ketimbang peraturan Sang Pencipta.

Dilansir dari mediaumat.news Islam, saat pertama kali dibawa oleh kaum Muslim dari Jazirah Arab, sama sekali tidak memperlihatkan arogansi kesukuan. Islam justru membawa semangat persaudaraan dan persamaan. Tentu karena Islam mengakui adanya keragaman suku-bangsa. Islam meletakkan kemuliaan manusia bukan pada suku-bangsa, pendatang atau warga asli, warna kulitnya; tetapi pada ketakwaannya kepada Allah SWT (Lihat: TQS al-Hujurat [49]: 13).

Nabi Muhammad saw. pernah bersabda kepada Abu Dzarr ra.:
انْظُرْ فَإِنَّكَ لَيْسَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلاَ أَسْوَدَ إِلاَّ أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى
“Lihatlah, engkau tidak lebih baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam kecuali engkau mengungguli mereka dengan takwa.” (HR Ahmad).

Kaum Muslim dengan beragam suku-bangsa hidup rukun dan damai hampir selama 14 abad sebagai satu umat. Wilayah kekuasaan Khilafah Islam yang terbentang dari Afrika sampai Asia berhasil menata persatuan dan kerukunan antarumat manusia. Persatuan dan kerukunan itu diawali dengan persatuan dan kerukunan kaum Muhajirin dan Anshar di Madinah.

Berikutnya di negeri-negeri lain, Islam berhasil melebur perbedaan suku-bangsa, warna kulit dan bahasa dalam ikatan akidah Islam. Selama belasan abad Islam berhasil mempersatukan umat manusia dalam ikatan akidah Islam. Di sisi lain, warga non-Muslim terpelihara jiwa dan kehormatan mereka dalam naungan syariah Islam.

Belasan abad silam, Islam telah menghapuskan dan mengharamkan seseorang membanggakan asal-muasal keluarganya dan suku bangsanya. Ubai bin Kaab ra. pernah mendengar seorang pria berkata, “Hai keluarga fulan!” Lalu Ubay berkata kepada dia, “Gigitlah kemaluan bapakmu!” Ubay mencela dia terang-terangan tanpa memakai bahasa kiasan. 

Orang itu berkata kepada Ubay, “Wahai Abul Mundzir (Abu Ubay), engkau bukanlah orang yang suka berkata keji.” Ubay berkata kepada dia, “Sungguh aku mendengar Rasulullah saw. pernah bersabda, ‘Siapa saja yang berbangga-bangga dengan slogan-slogan Jahiliah maka suruhlah ia menggigit kemaluan ayahnya…’” (HR Ahmad).

Kaum Muslim di bawah naungan Khilafah Islam juga berhasil menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan di tengah-tengah umat manusia. 

Syariah Islam menata agar setiap warga negara (Muslim dan non-Muslim) mendapat jaminan kebutuhan pokok semisal sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Berkat keadilan hukum-hukum Islam inilah maka gejolak sosial dan konflik di tengah-tengah masyarakat dapat dihilangkan dan kerukunan pun tercipta.

Karena itu kerusuhan yang terus-menerus melanda negeri ini patut diselesaikan dari akar persoalannya. Caranya dengan menjadikan Islam sebagai pengikat seluruh kaum Muslim dan membuat mereka kembali bersaudara dalam ikatan ukhuwah islamiyah. Dengan itu mereka saling memelihara harta, darah dan kehormatan satu sama lain.

Kemudian tegakkanlah syariah Islam. Sebab, hanya syariah Islam yang bisa memberikan rasa keadilan bagi setiap orang, bukan hanya Muslim.

Maka dengan melihat fakta yang terjadi hari ini tentu kita sebagai kaum muslim yang beraqidah Islam kembali menawarkan solusi akan keberhasilan sistem Khilafah yang mewujudkan kerukunan hakiki dan harmonisasi beragama karena diterapkannya aturan Ilahi Robbi.[MO/s]



Posting Komentar