Oleh: Kartini
Mediaoposisi.com-  Wacana pemerintah menghapus tenaga honorer kembali digaungkan. Seperti yang dilansir Detikcom, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menceritakan anggaran pemerintah pusat terbebani dengan kehadiran tenaga honorer. Pasalnya, setiap kegiatan rekrutmen tenaga honorer tidak diimbangi dengan perencanaan penganggaran yang baik. 

Terutama, dikatakan Tjahjo di pemerintah daerah (pemda). Dia bilang kehadiran tenaga honorer lebih banyak di pemda dan biasanya tidak direncanakan dengan penganggaran yang baik, sehingga banyak kepala daerah yang meminta anggaran gaji tenaga honorer dipenuhi oleh pusat.

"Kalau daerah masih menggunakan honorer silakan, tapi pakai dana APBD, jangan pakai pusat. Semuanya harus jelas anggarannya," kata Tjahjo saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (25/1/2020). 

Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sudah dilakukan sejak tahun 2005-2014, setidaknya sudah ada 1.070.092 orang yang berhasil menjadi abdi negara. Sekarang sisanya ada sekitar 438.590 orang tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghapus status tenaga honorer dengan mengikutsertakan pada seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK)
 Targer penyelesaiannya sisa tenaga honorer ini selesai pada 2021. 

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas BKN Paryono mengungkapkan bahwa masih banyak daerah yang menggaji tenaga honorer bergantung dari anggaran pemerintah pusat. 

Salah satunya adalah daerah yang penghasilan asli daerah (PAD) nya kecil.
"Jadi pemda yang PAD-nya kecil biasanya  dalam menggaji pegawainya masih bergantung pada transfer dana dari pusat. Pos belanja pegawai bisa lebih dari 50%. Ini yang menjadi tidak bagus bagi pembangunan jika anggaran lebih besar untuk gaji," kata Paryono.

Penghapusan tenaga honorer sendiri sudah disepakati Kementrian PAN-RB dan BKN dengan komisi II DPR. Ke depannya, pemerintah juga menghimbau kepada seluruh pejabat negara untuk tidak merekrut tenaga honorer. 

Permasalahan tenaga honorer masih menyisakan PR . Sulitnya diangkat menjadi PNS, persaingan yang banyak diantara tenaga honorer setiap tahunnya, minim gaji, serta budaya suap menyuap masih tumbuh subur. 

Pernyataan dari sang Menteri tentu menyakitkan. Beliau memposisikan tenaga honorer sebagai beban Negara. Padahal, untuk menjadi seorang honorer saja, perjuangannya tidak mudah. Pendidikan dengan biaya tinggi, ekonomi yang kian sulit, serta harus bersaing dengan angkatan kerja dengan jumlah yang tidak sedikit.

Untuk saat ini, menjadi PNS sangatlah menjanjikan. Karena ada secercah harapan untuk masa tua. Sehingga, mereka berupaya keras mencapai keinginannya dan tidak bosan mengikuti tes CPNS. Kelak, di kemudian hari usaha mereka membuahkan hasil.

Itu hanya sebagian kecil permasalahan yang dapat kita saksikan hari ini, dimana Indonesia masih bertahan dengan ideologi kapitalisme liberalnya. Kasus tenaga honorer saja belum menemukan solusinya, belum permasalahan-permasalahan yang lainnya, yang sebagian besar diakibatkan penerapan ideologi ini.

Negara telah gagal mengatasi permasalahan yang ada, termasuk masalah penyaluran tenaga  kerja. Karena pada awalnya rekrutmen tenaga honorer adalah upaya mengurangi pengangguran sekaligus pemerintah mendapatkan tenaga yang mau dibayar rendah ( sesuai bugdet Negara) karena belum berpengalaman atau karena janji  direkrut sebagai PNS/ASN.

 Ideologi kapitalisme yang berdiri atas asas sekularisme, yakni memisahkan agama dari kehidupan, memiliki pandangan terhadap rakyatnya yang hanya dipandang secara ekonomis ( menghitung untung rugi) sehingga honorer - bagian dari abdi negara- dianggap sebagai beban anggaran, saat dihitung bahwa tenaganya bisa diganti robot dengan biaya yang lebih ringan. 

Berbeda dengan Islam, yang merupakan sebuah ideologi, karena berdiri atas asas akidah sempurna yang memancarkan aturan di dalamnya. Islam bukan sekedar agama, tetapi islam adalah aturan/ sistem yang mengatur seluruh kehidupan manusia dalam segala hal, solusi dalam segala permasalahan. 

Allah Swt berfirman yang artinya,"Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Kitab ( Al-quran) untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi  orang yang berserah diri (muslim)", ( TQS An-Nahl: 89) . 

Islam juga harus direalisasikan dalam sebuah institusi untuk menerapkan seluruh hukum yang tercantum di dalam alquran dan as sunnah.

Pemimpin dalam Islam adalah yang akan menerapkan aturan Islam, dia juga sebagai pengurus serta perisai/ junnah bagi rakyatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW "Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya (rakyatnya)", ( HR. Muslim).

Islam memandang rakyatnya sebagai bagian dari kepengurusan, yang harus disediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan warga negaranya termasuk pekerjaan. Negara islam memastikan seluruh rakyatnya memiliki pekerjaan. Karena, laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. 

Rekrutmen pegawai Negara dalam Islam tidak mengenal istilah honorer. Karena pegawai Negara akan direkrut sesuai kebutuhan riil Negara untuk menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan dalam jumlah yang mencukupi. Semua digaji dengan akad ijarah dengan gaji yang layak sesuai dengan jenis pekerjaan.

Bila kas baitul maal- pengelolaan harta oleh negara- tidak mencukupi, maka bisa di tarik dharibah/pajak yg bersifat temporer. Di saat yang sama, karena terbukanya lapangan kerja maka menjadi PNS/ASN bukanlah satu-satunya pekerjaan yang dikejar oleh warga untuk mendapat beragam jaminan hidup yang layak dan tunjangan hari tua.

Kejayaan Islam sudah terbukti selama 13 abad mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap warganya. Sebagai muslim, kita wajib meyakini apa yang disampaikan Alquran serta dapat merealisasikannya dalam kehidupan nyata dengan mengganti sistem yang sedang diterapkan saat ini, dengan menerapkan islam secara kaffah dalam sebuah institusi.

Bagi mereka yang masih mempertahankan sistem sekarang, renungkan firman Allah SWT yang artinya "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)", ( TQS. Al Maidah: 50)

Wallahu'alam [MO/ra]

Posting Komentar