Oleh : Mamay Maslahat, S.Si., M.Si.
(Dosen di Bogor)

Mediaoposisi.com-Teringat kisah Khalifah Umar bin Abdul Azis yang sangat hati-hati dalam menggunakan fasilitas Negara. Ketika beliau menyelesaikan tugas negara hingga larut malam, puteranya ingin menemuinya untuk suatu urusan keluarga. Langsung saja Umar bin Abdul Aziz meniup lampu penerang di atas meja kerjanya, sehingga ruangan gelap gulita.

Kemudian Sang Khalifah mengganti lampu dari luar dan menyalakannya. Beliau menyampaikan kepada puteranya, bahwa lampu yang dimatikan adalah milik negara, dihidupkan dengan minyak yang dibeli dari uang negara jadi hanya akan digunakan untuk keperluan tugas negara.

Kisah teladan lain kita dapatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khottob. Beliau menolak hadiah makanan yang diberikan oleh seorang utusan dari negeri Azerbaijan karena hadiah itu hanya diperuntukkan untuk khalifah tapi tidak untuk kaum muslimin.

Hingga Amirul Mukminin berkata : “Barang itu haram masuk ke perutku, kecuali kaum muslimin memakannya juga. Dan cepatlah kamu pulang ke negeri mu, beritahukan kepada yang mengutusmu, kalau mengulanginya lagi, akan kupecat dia dari jabatannya”.  Demikianlah sikap wara (hati-hati) dan sikap anti gratifikasi yang ditunjukkan oleh sang Khalifah. Andai para Elite di negeri ini bersikap seperti para khalifah tadi, mungkin tidak akan ada korupsi yang menggurita hingga menjerat negeri ini.

Hampir sepanjang tahun, kasus korupsi para pejabat dan Elit di negeri ini dipertontonkan ke publik, mulai tingkat terbawah hingga teratas. Pejabat daerah mulai bupati hingga gubernur secara bergiliran terjerat kasus korupsi. Kasus korupsi terbaru adalah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam  kasus penyuapan penggantian antar waktu anggota DPR.

Dana yang disinyalir dalam kasus penyuapan ini adalah Rp.900 juta, walopun pada saat OTT baru Rp.400juta. Kasus korupsi ini lebih menyedot perhatian publik karena melibatkan oknum partai yang tengah berkuasa di negeri ini. Dan kasusnya pun hingga hari ini masih belum jelas dan kabur, bahkan tidak sedikit masyarakat yang sangsi akan selesai dan tuntasnya kasus tersebut, KPK seolah-olah melemah di depan partai berkuasa.

Kasus korupsi lainnya yang cukup fantastis adalah yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Pada kasus Jiwasraya disinyalir negara dirugikan sebanyak Rp. 13,7 Trilyun, sedangkan untuk ASABRI mengalami penurunan asset Rp.17,6 Trilyun dalam satu tahun.

Sehingga Bambang Susetyo, Ketua MPR mendorong dilakukannya audit oleh BPK kepada seluruh perusahan asuransi yang berpotensi korupsi. Begitu juga kasus yang terjadi pada Garuda Indonesia, sang Pejabat menyelundupkan barang mewah “Moge”, sehingga kerugian negara ditaksir mencapai Rp. 1,5 Milyar.   

Seharusnya para pejabat di negeri ini bercermin dan mengambil teladan dari kisah para khalifah Kaum Muslimin yang anti korupsi. Umar Bin Khotob dan Umar bin Abdul Aziz, kedua Khalifah ini telah memberikan contoh yang baik bagaimana seorang pejabat melakukan praktik antikorupsi.

Moralitas anti korupsi masih minim pada para pejabat saat ini. Budaya suap, amplop, mark up harga, dan pengeluaran fiktif sudah menjadi rahasia umum praktik birokrasi di negeri ini. Mengapa praktik korupsi ini sangat subur dan menggurita di negeri ini..?? Hal ini tidak terlepas dari sistem kapitalis-sekularis yang tengah diterapkan di negeri ini.

Masyarakat hidup dengan gaya hedonis, kebahagian hanya diukur dengan standar materi, standar halal-haram ditabrak begitu juga dengan standar baik-buruk, terpuji dan tercela, masyarakat memisahkan tuntunan agama dalam kehidupan, agama hanya untuk urusan ibadah mahdoh saja sehingga wajar jika praktek korupsi terus berkembang dengan bentuk dan rupa yang berbeda-beda.

Islam sebagai sistem hidup yang paripurna memiliki solusi atas permasalahan korupsi. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan jinayat al-kubra (dosa besar).

Tindakan korupsi adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia (maqasid al-syariah). Di antara kemashlahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdz al-mal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.

Sistem Islam memberantas korupsi melalui 3 pilar yang sangat penting yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan adanya hukum yang tegas yang diterapkan di tengah masyarakat tanpa adanya tebang pilih.

Adanya ketakwaan pada diri individu menjadi benteng pertama bagi individu tersebut dari praktik korupsi. Menjalankan semua yang diperintahkan Allah SWT, dan menjauhi semua larangan-Nya adalah manifestasi dari taqwa.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran :”Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa urusan hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui “(Al-Baqoroh ; 188). Begitu juga dalam Hadits Sahih riwayat Imam “ Rasulullah melaknat penyuap dan perima suap dan yang terlibat di dalamnya”.

Islam mencela perbuatan korupsi (ghulul), harta hasil korupsi bernilai haram dan bagi para pelaku korupsi akan mendapatkan kehinaan dan siksa api neraka jika tidak bertaubat. Para pelaku korupsi akan mendapatkan hukuman keras dan tegas yaitu hirabah. 

Tindakan pidana semacam ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah (5) ayat 33 dengan sanksi hukuman mati, salib potong tangan dan kaki secara menyilang atau pengasingan. Demikianlah Islam memberikan solusi atas permasalahan korupsi, sehingga korupsi dapat dicegah dan diberantas. Wallahu Alam Bi Showab. [MO/s]

Posting Komentar