Oleh: NR. Tambunan
(Anggota Komunitas Pelita Revowriter)


Mediaoposisi.com-Entah mengapa dalam periode awal berkuasanya kembali Presiden Joko Widodo permasalahan terkait perusahaan plat merah berseliweran dan bermunculan bak jamur di musim hujan. Belum selesai kasus yang satu, tumbuh lagi yang lain. Dari kasus Garuda, Jiwasraya, Asabri dan yang terakhir muncul adalah Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Namun ada yang berbeda dengan keriuhan kali ini. Bukan kasus gorengan saham atau selundupan moge yang menerpa perusahaan televisi tertua di Indonesia ini. Pasalnya adalah pemecatan Direktur Utama TVRI, Helmi Yahya oleh Dewan Pengawas TVRI. 

Alasan pemecatan Helmi Yahya adalah terkait pembelian hak siar program Liga Inggris, re-branding TVRI di tahun 2019 yang tidak sejalan dengan yang telah ditetapkan Dewan Pengawas, serta terkait mutasi pejabat yang dianggap tak sesuai aturan (Bisnis Tempo, 17/01/2020).

Pemecatan ini sontak menuai pro dan kontra. Dewas TVRI menganggap Helmi tidak tertib administrasi dan tidak mampu menjelaskan tentang pembelian hak siar Liga Inggris (CNN Indonesia, 17/01/2020). Namun, di sisi lain banyak pihak menganggap Helmi Yahya telah berhasil membawa hawa perubahan yang segar terhadap TVRI dan tak layak dipecat.

Sementara itu, Badan Pengawas Keuangan menganggap pemecatan Dirut kali ini aneh. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi mengungkapkan keheranannya atas pemecatan Helmi. 

Alasannya BPK sendiri sudah memberikan predikat kinerja yang baik terhadap TVRI di bawah kepemimpinan Helmy (finance.detik.com, 10/12/2019). Untuk pertama kalinya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari audit keuangan BPK pada 2019 (Pikiran Rakyat, 18/06/2019).

Hak Siar Liga Inggris yang Fenomenal

Jatuhnya hak penyiaran program Liga Inggris kepada TVRI cukup mengejutkan semua pihak. Masalahnya hak siar Premier League adalah yang termahal di dunia saat ini. Dikutip dari AP, hak siar Liga Inggris di seluruh dunia naik delapan persen ke 9,2 miliar poundsterling atau setara Rp164,4 triliun untuk tiga tahun ke depan mulai 2019 hingga 2022 (CNN Indonesia, 17/02/2020).

Besarnya anggaran yang digunakan untuk membeli hak siar ini disinyalir sebagai hal yang membuat berang Dewas TVRI. Helmi dianggap tidak mengikuti Rencana kerja Tahunan 2019 yang telah disetujui oleh Dewas. Ditambah lagi adanya ketertundaan pencairan tunjangan kinerja pegawai TVRI selama lebih dari satu tahun.

Entah siapa yang benar dan siapa yang salah, yang pasti isu miring mulai bermunculan dan menggiring ke ranah politik. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa TVRI senantiasa terbelit kasus korupsi. Helmi yahya dianggap mengancam oligarki di TVRI sehingga layak dipecat, paling tidak demikian yang disampaikan oleh Mardigu dalam channel YouTube-nya.

Namun, sepertinya kasus ini tak hanya sekedar isu rawan sindikat penyelewengan dana negara di TVRI. Namun lebih kepada terancamnya sebuah status quo yang erat kaitannya dengan kemaslahatan bagi pihak-pihak tertentu.

Jeratan Kapitalisme dalam Pertelevisian Indonesia

Di awal berdirinya TVRI sebagai satu-satunya media audio visual di Indonesia, rakyat telah memahami bahwa satu-satunya penyampai informasi yang dapat diakses oleh rakyat dengan bebas hanyalah melalui televisi nasional ini. Peran TVRI sangat besar dalam menginformasikan program-program pemerintah serta mewartakan kabar wilayah lain di Indonesia dan juga berita global. 

Rakyat di pelosok bahkan rela jauh-jauh mendatangi rumah pemuka desa atau warga yang mampu memiliki televisi, demi menonton berita atau hanya sekedar menikmati siaran hiburan. TVRI pun bertahan sebagai media informasi bagi rakyat selama bertahun-tahun lamanya.

Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan bermunculannya televisi-televisi swasta dengan program yang lebih menarik, mulai menggeser paradigma televisi bukan hanya sebagai media penyampai informasi. Pertelevisian Indonesia mulai melangkah ke dunia bisnis. Dunia yang keras dan penuh kompetisi. Siapapun tau bahwa area ini mengandalkan kekuatan modal dan persaingan yang ketat.

Pertarungan bisnis televisi menyingkirkan TVRI yang dulu pernah berjaya. Permainan rating dan konten acara semakin membenamkan TVRI yang bagaikan jalan di tempat. Stasiun televisi swasta semakin menjamur dengan bermacam inovasinya. Tentu saja, karena jika mereka ingin tetap bertahan di bisnis ini, maka mereka harus mampu menjual konten-konten yang mampu menangguk rating setinggi mungkin. 

Demi menarik investor dan iklan. Di sisi lain, TVRI yang selalu menerima sokongan dana dari APBN, merasa tak tertantang untuk meningkatkan kualitas programnya. Akibatnya, TVRI pun ditinggalkan pemirsanya.

Namun, TVRI masihlah televisi rakyat yang memiliki kekuatan besar. Dengan kemampuan siaran yang menjangkau hampir seluruh pelosok wilayah Indonesia, TVRI masih memiliki daya tarik tinggi. Meskipun digitalisasi telah merambah Indonesia, para penonton televisi masihlah diperhitungkan dalam bisnis pertelevisian. Tak heran, transformasi TVRI merambah lahan bisnis dengan arahan Dirut Helmi Yahya adalah sebuah ‘gangguan’ dalam persaingan bisnis televisi nasional.

Ditambah lagi potensi media audio visual sebagai alat penyebaran opini dan informasi adalah yang paling efektif. Maka tak heran pada masa kampanye dan pemilihan umum, televisi dijadikan sebagai alat penyebaran kampanye bagi para calon pemimpin rakyat. Media ini dianggap mampu memberikan pemahaman, menyebarkan pemikiran, bahkan memanipulasi berita yang mendukung siapa saja yang mampu membayar dengan harga tertinggi.

Berkelindannya penguasa dan pengusaha di alam kapitalisme dengan demokrasi sebagai penyokongnya menjadikan segala hal yang mampu mensukseskan kekuasaan demi keserakahan harus berada di bawah kontrolnya. TVRI di bawah kepemimpinan Helmi Yahya telah bersinggungan dengan banyak kepentingan. Pengusaha dan penguasa.

Perubahan TVRI yang pesat dengan konten dan programnya seperti siaran Liga Inggris tentu akan menyedot banyak investor. Ini sama saja dengan menunjukkan taring di hadapan para pebisnis televisi lainnya. 

Apalagi dengan kemampuan siar yang menasional, tentu persaingan bisnis akan diraup TVRI yang bahkan masih didukung anggaran dari APBN. Siapa yang tak khawatir dengan perkembangan TVRI di kancah bisnis nasional bahkan Asia Tenggara?

Selain itu, TVRI saat ini pun sepertinya bisa dianggap ‘menyenggol’ penguasa. Dengan daya tarik killer content yang digadang-gadang TVRI, pemilik modal serta tawaran iklan pun akan melirik TVRI sebagai lahan bisnisnya. 

Hal ini tentu dapat saja memicu kekhawatiran penguasa untuk dapat mengontrol TVRI dengan APBN-nya, jika televisi nasional ini mampu ‘membebaskan’ dirinya serta mandiri dalam pembiayaan. TVRI yang independen dalam pemberitaan tentulah hal yang sangat dihindari oleh siapapun yang memahami besarnya kekuatan media dalam mempengaruhi opini publik.

Media dalam Pandangan Islam

Islam memandang bahwa segala sesuatu haruslah diupayakan dalam rangka menjadikan masyarakat senantiasa berada dalam kehidupan Islam dan mampu merasakan Islam sebagai Rahmatan lil’Alamin. Sehingga fungsi media pun disesuaikan dengan tujuan ini. Karenanya dalam Islam, media massa (wasaail al’ilam) berfungsi strategis dalam melayani ideologi Islam (khidmat al-mabda` al-islami) baik di dalam maupun di luar negeri (Sya’rawi, 1992).

Menurut Ghazzal (2003), di dalam negeri, media massa berfungsi untuk membangun masyarakat Islam yang kokoh. 

Sedang di luar negeri, media massa berfungsi untuk menyebarkan Islam, baik dalam suasana perang maupun damai untuk menunjukkan keagungan ideologi Islam dan sekaligus untuk membongkar kebobrokan ideologi kufur buatan manusia (Muslimah News, 16/02/2019). Media massa akan dapat memiliki fungsi yang demikian apabila negara menerapkan aturan Islam secara kaffah.

Fungsi media yang jelas di dalam negara yang menerapkan aturan-aturan Islam akan mampu melindungi media dari campur tangan kapitalis yang senantiasa memanfaat segala sesuatunya demi keuntungan semata. Konten-konten negatif pastilah akan dilarang oleh negara untuk disiarkan. Media hanya akan menitik beratkan kemampuannya dalam upaya mengencarkan opini Islam, mencerdaskan pemikiran umat dan menyebarluaskan propaganda Islam sebagai Rahmat bagi semesta alam.

Media dapat pula menjadi sarana pemerintah dalam mendidik masyarakat terkait penerapan hukum-hukum Islam serta kebijakan Khalifah. Melalui media maka panggilan jihad dan pidato Khalifah dalam membangkitkan semangat publik dalam memperjuangkan kejayaan Islam akan lebih luas dan memiliki efek yang lebih dahsyat.

Demikianlah media dalam pandangan Islam. Kisruh yang melanda TVRI dari waktu ke waktu seharusnya dapat diselesaikan apabila fungsinya sebagai media dikembalikan sesuai dengan pemikiran Islam. TVRI harus lepas dari jeratan kapitalis yang melingkupi pengusaha dan oknum-oknum penguasa yang pragmatis oportunis. Jeratan ini hanya dapat tercerai berai jika negara menerapkan aturan Islam secara kaffah. Wallahualam.[MO/ia]

Posting Komentar