Oleh: Mela Ummu Nazry.
(Pemerhati Generasi)

Mediaoposisi.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah akan memberi bantuan dana tunai kepada warga miskin. Hal ini dilakukan sebagai ganti dari kebijakan pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram (kg) mulai pertengahan 2020. (Jakarta, Kompas.com, 2020).

Pencabutan subsidi elpiji 3 kg sebetulnya sangat beresiko tinggi, walaupun ada ganti dari pemerintah berupa pemberian bantuan dana tunai kepada masyarakat miskin. Sebab elpiji masuk dalam kategori kebutuhan dasar manusia. Artinya pencabutan subsidi atas barang kebutuhan dasar manusia akan berpotensi untuk memicu kenaikan harga bahan pokok dan bahan lainnya. 

Sama dengan kenaikan harga BBM  ( bahan bakar minyak). Artinya pula pencabutan subsidi elpiji 3 kg dan diganti dengan pemberian bantuan dana tunai kepada warga miskin bukanlah solusi tepat dalam menghadapi tuntutan peningkatan pemasukan dana pada kas negara. Sebab, pencabutan subsidi berarti kenaikan harga, disaat yang sama juga berarti penurunan minat dan daya beli masyarakat. 

Hal ini berpotensi pada menurunnya pertumbuhan ekonomi yang bisa jadi mengantarkan pada krisis ekonomi yang berpotensi pada timbulnya masalah-masalah baru dalam tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat juga pertahanan dan keamanan bangsa. Sebab krisis ekonomi bisa berpotensi pada tingginya  tingkat kejahatan dan krominalitas dimasyarakat. 

Namun memang seperti itulah fakta ekonomi dalam sistem sekuler kapitalis yang mengawal kehidupan masyarakat  saat ini. Subsidi yang diberikan pada masyarakat hanyalah dijadikan sebagai peredam gejolak masyarakat akan  ketidakpuasan atas pelayanan kebutuhan publik oleh sistem. Subsidi yang diberikan tidaklah tulus sepenuh hati, namun hanya dijadikan sebagai alat politik meredam suara mayoritas masyarakat yang terzalimi. Sungguh sangat tidak adil.

Karena itu, masyarakat dalam sistem sekuler kapitalis akan senantiasa bergejolak akibat kesenjangan sosial ekonomi yang sangat tinggi yang hanya dijembatani dengan subsidi ala kadarnya. Bukan sebenar-benarnya subsidi untuk meringankan dan menghilangkan beban hidup masyarakat.

Berbeda dengan Islam, yang memiliki sistem ekonomi Islam yang sangat sempurna dan paripurna, sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, memuaskan akal dan menentramkan jiwa.

Sistem ekonomi Islam akan mengatur pemberian subsidi dengan sebuah pengaturan yang sangat jelas, yaitu hingga sampai dapat menghilangkan segala bentuk kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh seluruh warga masyarakatnya. Hingga setiap individu masyarakat mampu untuk membeli dn mendapatkan barang kebutuhan hidupnya sehari-harinya dengan mudah dan terjangkau. 

Alhasil, subsidi yang diberikan dalam sistem Islam adalah subsidi sepenuh hati dari seorang pemimpin kepada warga masyarakat yang dipimpinnya dengan tujuan untuk sebenar-benarnya menghilangkan segala bentuk kesusahan dan kesulitan hidup warga masyarakatnya.

Maka, sistem ekonomi Islam tidak akan semena-mena menaikkan harga bahan bakar minyak ataupun mencabut subsidi gas yang merupakan barang kebutuhan pokok umat manusia. Sebab Islam memandang jika gas adalah salah satu hasil utama pengelolaan barang tambang dan energi yang nota bener status kepemilikannya adalah milik masyarakat.

Artinya hasil pengelolaan segala macam yang berstatus milik masyarakat akan dikembalikan pada masyarakat berupa benda atau barang hasil pengelolaannya ataupun dalam bentuk subsidi langsung juga subsidi tidak langsung berupa pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat.  Sebab hal ini terkait dengan hak dan kewajiban, juga terkait dengan penunaian amanah yang harus dilakukan dan wajib dilaksanakan.

Sistem ekomomi Islam akan mengatur penyaluran berbagai hasil pengelolaan sumber daya alam milik masyarakat kepada seluruh warga masyarakat tanpa pandang bulu. Semua akan menikmati hasilnya, baik kaya maupun miskin.  Selama berstatus sebagai warga masyarakat dan warga negara, seluruhnya berhak untuk menikmati hasil pengelolaan seluruh sumber daya alam milik masyarakat. 

Karenanya menjadi sebuah kewajaran, jika pertumbuhan ekonomi dalam sistem Islam sangat pesat dan tinggi, sehingga pembangunan disegala bidang mencapai dapat kemajuannya yang sangat mumpuni. 

Sejarah telah mencatatkan hal ini, bagaimana distribusi harta kekayaan mampu dinikmati oleh seluruh warga masyarakat tanpa kecuali, sehingga dapat membebaskan orang-orang miskin dari kemiskinannya, orang-orang yang terlilit hutang dari hutangnya, hingga mampu menanggung mahar para pemuda yang hendak menikah. Masa ini terekam dengan sangat indah saat manusia dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra.

Karena itu, berharap pemberian subsidi yang mampu menyelesaikan permasalahan hidup manusia dalam sistem sekuler kapitalis, bagaikan pepatah, jauh panggang dari api, tidak akan pernah terwujud. Sebab pembeliannya dilakukan berdasarkan hitungan untung-rugi, bukan berdasarkan pada sebenar-benarnya keinginan untuk menyelesaikan kesulitan dan penderitaan warga masyarakat.

Karenanya menjadi hal yang sangat urgen dan mendesak untuk mengubur sistem sekuler kapitalis yang tidak tulus dalam mengurusi masyarakat. Dan kembali pada sistem Islam yang telah terbukti tulus dalam upayanya menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan yang dialami warga masyarakatnya. 

Sebab sistem Islam berkerja berdasarkan penunaian amanah yang wajib dilaksanakan dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dilakukan semata karena perintah Allah dan laranganNya.[MO\ia]

Wallahulam.

Posting Komentar