Oleh: Anggun Permatasari

Mediaoposisi.com-Iklim politik dan ekonomi di Indonesia semakin hari bukannya semakin kondusif tapi kian memanas. Hal ini banyak dipicu kebijakan penguasa yang tidak pro rakyat. Hal ini semakin nyata dengan dinaikkannya sederet tarif pelayanan publik di tahun 2020, di antaranya adalah tarif tol, BPJS, tarif parkir di Jakarta, tarif DAMRI ke Bandara Soetta, dan rokok.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Belum reda trauma banjir yang melanda beberapa wilayah di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia di awal tahun 2020 lalu. Pemerintah berencana mencabut beberapa subsidi lainnya seperti gas melon, listrik 900 VA, BBM bersubsidi, subsidi untuk pelajar tuna netra, dan pencabutan subsidi untuk guru honorer.

Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan, pengalihan subsidi BBM digunakan untuk pembangunan infrastruktur, anggaran pendidikan, dan bantuan sosial. (Dream.co.id)

Tampaknya memang infrastruktur masih menjadi primadona pemerintahan saat ini. Infrastruktur dinilai mampu menaikkan pamor penguasa. Padahal, musibah banjir di awal tahun 2020 lalu akibat pembangunan infrastruktur yang kurang perhitungan, jelas menyisakan kesedihan, kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat.

Bagaikan tikus yang mati di lumbung padi. Mungkin kalimat tersebut sangat cocok untuk menggambarkan masyarakat Indonesia saat ini. Hidup bergelimang sumber daya alam, namun didera kepapaan hidup yang memprihatinkan.

Karunia Allah swt. berupa sumber daya alam harusnya mampu diolah pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Kandungan gas alam, minyak bumi, dan energi yang ada di bumi zamrud khatulistiwa ini mestinya cukup melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menikmatinya tanpa harus membeli.

Rencana pencabutan subsidi LPG gas melon, pencabutan subsidi untuk pelajar tuna netra, juga pencabutan subsidi untuk guru honorer adalah kebijakan zalim yang membuat hidup rakyat semakin semrawut.  Wacana tersebut bertentangan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) utama yaitu pengentasan kemiskinan.

Terbatasnya lapangan pekerjaan dan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik sudah cukup membuat rakyat menjalani getirnya kehidupan. Apalagi nantinya ditambah dicabutnya subsidi barang kebutuhan pokok lain seperti gas tabung hijau, BBM bersubsisi dan listrik.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional yang diadakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam peyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) lalu, dikemukakan bahwa kunci untuk merealisasikan RKP tersebut adalah dengan membentuk ekosistem yang memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas, berdaya saing, terdidik, dan berkarakter. (Antaranews.com)

Mirisnya, sejak berubahnya nomenklatur dan status Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyadang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN), penyandang disabilitas tunanetra yang sebelumnya tingkat SD mendapatkan layanan selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dan perkuliahan 5 tahun hanya dilayani selama enam bulan. (Republika.co.id)

Polemik pembayaran gaji guru honorer hingga kini masih belum tuntas. Saat ini pemerintah akan menghilangkan anggaran gaji guru honorer dari dana BOS. Sementara, pengalihan ke Dana Alokasi Umum bersama gaji PNS masih dalam wacana.

Fakta tersebut tentunya tidak sejalan dengan RKP Nasional yang menginginkan SDM berkualitas. Alih-alih bercita-cita memajukan pendidikan, pemerintah memutuskan harapan dan cita-cita anak bangsa menggapai asanya. Pemerintah mengharapkan guru yang bermutu dan ikhlas mengabdi tapi abai terhadap kesejahteraannya.

Alasan pemerintah yang selama ini digembar-gemborkan adalah subsidi tidak tepat sasaran dan membebani anggaran negara. Faktanya, subsidi hanya salah satu resep yang dimiliki sistem kapitalis dalam meredam gejolak di masyarakat dalam menuntut hak-haknya.

Pemberian subsidi bukan wujud tanggungjawab negara untuk melayani dan menjamin pemenuhan hajat hidup rakyatnya. Karena bersifat sementara dan parsial. Perhitungan dan persepsi yang salah mengkategorikan rakyat miskin atau tidak miskin juga merupakan masalah krusial dalam pengambilan kebijakan terhadap kesejahteraan rakyat.

Paradoks di negeri gemah ripah lok jinawi ini, mengeluh terbebani banyaknya subsidi untuk rakyat, namun semakin memanjakan korporasi melalui pemberian insentif dengan dalih untuk menyedot lebih banyak investasi yang masuk dari investor swasta dan asing.

Dikutip dari laman cnn.indonesia.com., "Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017."

Padahal, dana tersebut lebih baik diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat luas, bukan untuk menyenangkan korporasi.

Kenyataan seperti ini wajar dialamani negeri penganut sistem demokrasi kapitalis. Sistem ini melahirkan negara korporatokrasi yang mengedepankan keuntungan bagi para pengusaha, bankir dan korporat yang terafiliasi duduk dalam pemerintahan. Korporatokrasi ini menggerogoti kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Berbeda dengan sistem Islam. Syariat Islam mengatur pemberian layanan pada seluruh warga tanpa diskriminasi  (kaya dan miskin). Semua SDA dikelola oleh pemerintah (tidak diserahkan ke swasta/asing) agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat secara merata.

Sarana dan prasarana pendidikan diberikan secara gratis untuk semua kalangan. Guru sangat dihormati dan dipenuhi kebutuhannya. Imam Ad Damsyiqi menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa, di Kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak.

Khalifah Umar bin Khatthab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika dikalkulasikan, itu artinya gaji guru sekitar Rp 30.000.000. Tentunya ini tidak memandang status guru tersebut PNS atau pun honorer. Apalagi bersertifikasi atau tidak, yang pasti profesinya guru.

Negara sangat memperhatikan kesehatan masyarakat, mulai dari pembangunan ramah lingkungan, penyediaan sanitasi, pengelolaan infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Terukir indah dalam sejarah, daulah (negara) sampai-sampai mendirikan rumah sakit keliling untuk memastikan pelayanan kesehatan menjangkau ke pelosok-pelosok tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Seperti pada masa Sultan Mahmud (511-525 H), rumah sakit keliling ini dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran, dengan sejumlah dokter.

Nabi SAW. berpesan, "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin. Jadi, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (Bukhari dan Muslim). Wallahualam

Posting Komentar