Oleh : @bulisaja


Mediaoposisi.com-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terjerat operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini mengagetkan publik. Korupsi dan suap menyuap telah menjangkiti lembaga ini. Apa yang terjadi di KPU atas peristiwa yang menimpa dewan komisionernya dianggap memalukan dan  melukai demokrasi.


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, Wahyu ditetapkan sebagai tersangka setelah rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi yang menjaring sebanyak delapan orang.

"Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan delapan orang pada Rabu-Kamis, 8-9 Januari 2020 di Jakarta, Depok, dan Banyumas," kata Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020.kompas.com).

Penetapan anggota DPR yang katanya pilihan rakyat terbukti kebohongannya. Jual beli posisi dan suap terbukti ikut andil dalam penetapan DPR.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Pramono Ubaid Tanthowi memohon maaf terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu komisioner KPU RI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Permohonan maaf itu disampaikan Pramono saat memberikan sambutan pada acara peluncuran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumbar 2020, Minggu (12/1/2020) di Padang."Pertama kali kami memohon maaf atas tragedi OTT oleh KPK terhadap salah seorang Komisioner KPU RI," kata Pramono.Pramono menyebutkan, peristiwa yang menimpa salah satu komisioner KPU memang tragedi memalukan dan mencoreng seluruh wajah penyelanggara pemiu. (Kompas.com)

Sekalipun OTT ini untuk pertama kalinya di KPU, namun fakta money politic dalam demokrasi sudah membudaya, bahkan menjadi keharusan. Mulai pemilihan kades, DPRD dst pasti aliran uang suap senantiasa mengiringi. Untuk beli suara ataupun beli posisi. Jadi sekalipun kasus ini baru pertama kali terungkap namun sudah menjadi rahasia umum bahwa suap adalah lazim dalam sistem demokrasi. 

Mengapa ini terjadi? Dalam kehidupan yang materialistis sekuler akan menempatkan posisi uang sebagai penentu. Iklim ini ada pada semua lapisan masyarakat. Baik masyarakat bawah, menengah ataupun atas. Rakyat ataupun pejabat. Sehingga uanglah yang akan menentukan, itu adalah politik transaksional. Bukan lagi memandang bahwa jabatan itu amanah dan tugas utamanya adalah mengurusi urusan rakyat.

Demokrasi bikin frustasi

Kata orang demokrasi itu baik, tinggal orang yang menjalankannya. Idiom ini dari mana ujung pangkalnya tidak jelas. Paham demokrasi dengan slogan dari, oleh dan untuk rakyat adalah sebuah sistem yang memberikan wewenang kepada manusia untuk membuat aturan. Aturan untuk siapa dan oleh siapa? Oleh dan untuk rakyat itu jawabnya. Namun apakah aturan itu betul betul untuk kepentingan rakyat? 

Bukankah ketika manusia di berikan wewenang untuk membuat aturan maka biah atau lingkungan dimana ia berada akan sangat menentukan. Saat ini biah/ lingkungan kapitalis sekuler adalah yang diterapkan. Maka posisi kapital, uang menjadi sangat urgen dalam kehidupan. Sehingga dalam pembuatan aturan kepentingan modal ini yang paling berpengaruh. Bisa dipastikan bahwa siapa yang jadi dalam pileg, pilkada adalah mereka yang mampu membeli suara rakyat dengan harga yang tinggi.

Dalam fakta demokrasi semacam ini, wajarlah jika pilpres, pilkada, pileg bahkan penyelenggara pemilu seperti KPU tak lebih dari representasi modal yang bermain. Sehingga calon pejabat daerah, ketika telah menjabat menjadikan perolehan pengembalian modal menjadi konsentrasinya. 

Walhasil legislasi atas aturan bergerak bersama modal. Sehingga aturan yang dihasilkan tidak lebih dari aturan yang menguntungkan para pemilik modal. Begitu pula dengan kepala daerah yang dipilih pun tak jauh beda. Begitu juga penyelenggara pemilu.

Siapa yang dikorbankan? Maka urusan rakyat yang bergerak tanpa modallah yang dikorbankan. Pencabutan subsidi di berbagai sektor telah menjadi bukti. Naiknya TDL, BPJS yang sangat membebani rakyat miskin, berjalan terus tanpa ada solusi. Wakil rakyat , kepala daerah yang diharapkan mampu memperjuangkan urusan rakyat ternyata tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

Masih berharap dengan demokrasi?

Dalam sistem demokrasi, rakyat berfungsi sebagai sumber hukum. Semua produk hukum diambil atas persetujuan mayoritas rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun melalui wakil-wakilnya di parlemen (demokrasi perwakilan). 

Inilah cacat terbesar dari sistem demokrasi. Manusia dengan segala kelemahannya dipaksa untuk menetapkan hukum atas dirinya sendiri. Pikiran manusia akan sangat dipengaruhi lingkungan dan pengalaman pribadinya. Pikiran manusia juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Atas pengaruh-pengaruh itulah maka manusia bisa memandang neraka sebagai surga, dan surga sebagai neraka.

Dalam sistem demokrasi, masyarakat kehilangan standar nilai baik-buruk. Siapapun berhak mengklaim baik-buruk terhadap sesuatu. Masyarakat bersikap “apapun boleh”.


Dalam sistem demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan mereka “mengontrak” seorang penguasa untuk mengatur urusan dan kehendak rakyat. 

Jika penguasa dipandang sudah tidak akomodatif terhadap kehendak rakyat, penguasa dapat dipecat karena penguasa tersebut merupakan “buruh” yang digaji oleh rakyat untuk mengatur negara. Konsep inilah yang diperkenalkan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755), dikenal dengan sebutan Kontrak Sosial. Dan dalam prakteknya tak lebih dari hanya politik transaksional.

Dalam sistem demokrasi, kebebasan adalah faktor utama untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan kehendaknya apapun bentuknya secara terbuka dan tanpa batasan atau tekanan.

Masyarakat demokratis bebas memeluk agama apapun, berpindah-pindah agama, bahkan tidak beragama sekalipun. Juga bebas mengeluarkan pendapat, walaupun pendapat itu bertentangan dengan batasan-batasan agama. Bebas pula memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk sungai, pulau, laut, bahkan bulan dan planet jika sanggup. 

Harta dapat diperoleh dari segala sumber, baik dengan berdagang ataupun dengan berjudi dan korupsi. Dalam sistem demokrasi, masyarakat juga bebas bertingkah laku tanpa peduli dengan mengabaikan tata susila dan kesopanan. Sehingga dalam sistem demokrasi justru munculnya manusia yang tidak beradap.

Sistem demokrasi yang mengharuskan setiap keputusan diambil dengan suara terbanyak, tidak peduli apakah hasil keputusan itu melanggar batasan-batasan agama yang sudah mereka singkirkan jauh-jauh dari panggung kehidupan dunia. Islam membatasi musyawarah hanya untuk masalah-masalah yang mubah. Adapun masalah-masalah yang telah jelas halal-haramnya, tidak dapat dimusyawarahkan untuk dicabut atau sekedar mencari jalan tengah.

Bahkan di sinyalir Kampanye demokrasi dan hak asasi manusia yang dilakukan Amerika ke seluruh dunia mempunyai dua tujuan: (1) untuk melindungi keamanan Amerika, dan (2) meningkatkan kesejahteraan Amerika. Dan promosi hak asasi manusia serta demokrasi tersebut telah ditetapkan sebagai salahsatu tujuan fundamental dari kebijakan luar negeri Amerika.

Negara adidaya tersebut mempunyai kepentingan untuk membuka pasar global seluas-luasnya sehingga perusahaan Amerika dapat masuk dan menguasai pasar di negara setempat. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan suatu rezim yang lemah, yang dapat ditekan oleh para pemilik modal atau badan-badan keuangan internasional. 

Rezim yang lemah ini diharapkan dapat bekerjasama secara lebih kooperatif dengan para investor Amerika dalam sektor perdagangan, dan tentunya mudah tunduk pada tekanan politik Amerika dalam sektor diplomatik.



Islam pilihan pasti

Karena itu, sesungguhnya telah jelas sekali bahwa demokrasi bukanlah konsep Islam. Demikian pula, segala sesuatu yang terkait dengan demokrasi itu, yakni paham sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan), yang menjadi ide dasar demokrasi. Juga bentuk pemerintahan yang lahir dari sistem demokrasi, yaitu sistem republik, baik republik parlementer maupun presidensial.

Semua konsep itu (demokrasi, sekularisme, republik) bukanlah konsep Islam, melainkan ajaran-ajaran asing yang kafir yang sudah berada di luar lingkaran Islam (laisa minal Islam). Semua konsep asing itu terwujud di Dunia Islam bukanlah terjadi secara damai dan atas kesadaran umat Islam itu sendiri, melainkan terjadi melalui paksaan, yaitu penjajahan yang kejam pada abad ke-19 dan ke-20.

Terlebih lagi setelah Khilafah Islam di Turki hancur tahun 1924. Penjajahan itu selanjutnya membuat sistem pendidikan sekular yang akhirnya melahirkan manusia-manusia yang walau agamanya Islam (dan mungkin mengklaim berpaham Islam), tapi ideologinya sekular-liberal. Tidak kenal atau percaya lagi dengan Khilafah, tapi kenalnya demokrasi, sekularisme, dan sistem republik. Sungguh ironis dan menyedihkan.

Kita sebagai umat Islam, khususnya Islam, wajib kembali kepada ajaran yang benar dalam bernegara dan bermasyarakat, yaitu kembali pada Khilafah, bukan pada demokrasi. Kalau kita mengikuti demokrasi, berarti kita sudah terjerumus ke dalam dosa sebagaimana sabda Nabi SAW :

“Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan (hidup) umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kamu akan mengikuti mereka juga. Para shahabat bertanya, “Apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani?” Rasulullah SAW menjawab,”Lalu siapa lagi?” (HR Bukhari dan Muslim).

Penutup

Demokrasi bukan ajaran Islam, melainkan ajaran kafir penjajah yang dipaksakan atas umat Islam. Upaya pemisahan Islam dari kehidupan adalah upaya yang nyata-nyata merusak, menghancurkan, dan memalsukan ajaran Islam sejak prinsip dasarnya.Sudah saatnya umat Islam, khususnya yang berpaham Islam, untuk kembali kepada Islam dan membuang sistem demokrasi yang kufur.[MO/ia]


Posting Komentar