Oleh : Ibnu Anwar

(Mahasiswa)
Mediaoposisi.com-Mendengar kata miskin/ kemiskinan, apa yang terbesit dalam benak pikiran kita? Kalau penulis pribadi membayangkan bagaimana potret yang ada di berbagai sudut negeri ini, bagaimana kelaparan merajalela, gelandangan dimana-mana, penganguran tak terhitung lagi menjadi gambaran tentang kemiskinan. Khususnya di tanah air kita.

Sebagai pemerintah yang "baik dan bertanggung jawab" berbagai langkah antisipatif disusul dengan kebijakan telah dilakuakn, yang mereka anggap sebagai solusi fundamental tuntas dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi, padahal itu semua bukan solusi melainkan hanya sebatas omong kosong tuk membuat buat elektabilitas citra dimata publik.

Banyak kebijakan yang telah di upayakan oleh pemerintah dalam rangka mengentas kemiskinan dan salah satunya yang terkategori prematur secara Konstitusional karena terkesan melarikan diri dari beban tanggung jawab dan seakan akan menunjukan progres pencapaian yang dilakukan pemerintah.

yaitu, ketika pemerintah memberikan standar pendapatan dalam mengkategorikan apakah si A kaya atau miskin. standar nominal yang di gunakan adalah 2 USD/ hari maka terkategori kaya, padahal jika kita konversikan berdasar kurs sekarang maka 2 USD sama dengan Rp. 30.000 / hari. ini adalah standarisasi lama.

Lebih parah lagi, standar ini di perbaharui menjadi 1 USD / hari dengan tujuan memperkecil porsentase kemiskinan, walaupun secara de facto 1 USD (15.000) / hari belum layak dikategorikan mampu atau cukup.

Sangat berbeda dengan paradigma islam, dalam islam standarisasi kemiskinan tidak menggunakan pendapatan melainkan berapa banyak pengeluaran yang dia habiskan dalam memenuhi kebutuhan primer belum termasuk kebutuhan sekunder.

Orang dengan penghasilan 100 jt / bulan tidak termasuk kaya apabila dalam sebulan biaya yang di habiskan untuk memenuhi kebutuhan pokok (Sandang, papan, pangan) melebihi pendapatan maka orang ini termasuk golongan miskin.

Sebaliknya orang dengan penghasilan 5 jt / bulan dengan kebutuhan yang tak terlalu banyak, pengeluaran relatif lebih sedikit dibanding  pendapatan. Maka orang orang seperti ini dalam paradigma islam terkategori mampu (baca: Kaya).

Walaupun dalam teknis Financial Management perlu pengaturan keuangan dengan efektif dan efisien, tidak terlalu boros namun tetap tidak kikir tetap dalam batas sewajarnya, islam telah mengatur semua itu dalam mengantisipasi buruknya Financial Literasi masyarkat.

Disamping, dalam islam ada mekanisme tuk mengatasi kemiakinan.

توزع الشروة بين النس

"Mendistribusikan kekayaan diantara manusia"

baik distribusi yang bernilai ekonomis seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang maupun distribusi non ekonomis tuk orang yang tidak bisa bersaing dalam transaksi ekonomis yakni : zakat, sodaqoh, jizyah, ghonimah, dll.

Serta distribusi dari hasil pengelolaan SUMBER DAYA ALAM yang merupakan kepemilikan umum ( ملكية عامة) yang tidak ada dalam konsep kepemilikan dari paradigma Konvensional yang di anut pemerintah saat ini.

Sehingga apa yang ingin dicapai oleh pemerintah -memberantas kemiskinan- menjadi hal yang utopis terealisasi selama konsep dan teknisnya sudah keliru sejak awal [MO/db]


Posting Komentar