Oleh : Tuti Awaliyah S.sos
Mediaoposisi.com-Belum tuntas kasus Jiwasraya yang sempat menyita perhatian publik, kini dunia perpolitikan kembali ramai dengan di tangkapnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, beserta tersangka lainnya yaitu Agustiani Tio Fridelia ( Eks Anggota Bawaslu) dan Saeful Bahri (Swasta). Wahyu ditangkap menerima suap untuk memuluskan Harun Masiku (kader PDIP) melenggang ke Senayan menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal saat masih proses pemilihan di Dapil Sumatera Selatan 1. 

Sebelumnya KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR karena dianggap berhak sebagai pemilik suara terbanyak kedua setelah Nazarudin Kiemas. Namun, PDIP menginginkan Harun Masiku yang jadi anggota Dewan, padahal ia hanya memperoleh suara terbanyak kelima. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, setelah proses penetapan calon, PDIP sempat tiga kali berkirim surat kepada KPU, dan surat itu ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen PDIP. 
KPK sebagai satu-satunya lembaga anti risywah (suap) dinegeri ini pun tersandera legislasi. KPK yang seharusnya leluasa melakukan penggeledahan agar barang bukti segera ditemukan, kini harus menunggu izin Dewan Pengawas. Jelas, ini adalah salah satu bukti pelemahan KPK melalui UU KPK yang baru. Dengan dibentuknya Dewan Pengawas, lembaga ini akan semakin sulit menindak para tersangka korupsi jika mereka berada dalam lingkaran kekuasaan. 
Siapapun tak bisa memungkiri bahwa politik Demokrasi Kapitalis membutuhkan biaya tinggi. Seseorang harus merogoh mahal untuk mendapatkan kursi jabatan. Semakin tinggi jabatan yang diperebutkan semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan bahwa seorang calon anggota legislatif DPR wajarnya mengeluarkan rata-rata dana sebesar Rp. 1,18 miliar (Sumber: Antara, LPEM FE UI). Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan materi, maka akan meminjam modal kepada para kapitalis. Disinilah terjadi Oligarki kekuasaan-yakni pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil masyarakat. 
Kapitalisme, sebuah ideologi yang lahir dari akidah sekularisme (pemisahan agama dari Negara). Ideologi ini menjadikan uang sebagai panglima dan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Ideologi ini meniscayakan pemilik uang menguasai semuanya, baik ekonomi maupun politik. Alhasil, demokrasi bukan sekadar cara memilih pemimpin, melainkan cara untuk menguasai panggung politik. 
Dalam islam, berpolitik adalah hak dan kewajiban kaum muslim, laki-laki maupun perempuan (QS Ali Imran: 103). Terjun dalam aktivitas politik lahir dari dorongan akidah untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Islam juga telah memberikan rambu-rambu dan panduan dalam berpolitik. Politik dalam islam bukan untuk meraih kekuasaan, melainkan pengurusan umat dengan hukum islam. 
Islam menetapkan beberapa aturan yang mengatur sumber-sumber pendapatan para pejabat dan pegawai Negara. Diantaranya adalah larangan tentang risywah (suap). Rasulullah saw.bersabda, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap dalam kekuasaan/pemerintahan.” HR at-Tirmidzi). 
Rasulullah saw.juga mengharamkan upaya memberikan hadiah kepada pejabat negara. Karena itu, hadiah yang diterima pejabat adalah harta haram. Rasul saw.pernah menegur pegawainya, Ibnu Atabiyyah, yang telah menerima hadiah untuk dirinya ketika dia menjadi pengumpul zakat. Khalifah Umar bin al-Khattab senantiasa menghitung dan mencatat harta setiap wali dan amil yang beliau angkat. Pada akhir masa jabatan akan dilakukan penghitungan ulang jika ada harta yang diragukan maka harta itu akan disita dan dimasukkan ke kas Baitul Mal. 
Di sisi lain, islam menegakkan hukum yang adil dan menjerakan bagi pelaku korupsi. Dalam sistem hukum islam, korupsi tidak terkategori mencuri sehingga hukumannya tidak potong tangan bila telah sampai nisab. Namun korupsi adalah tindak pidana yang hukumannya diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Sanksi yang diberikan bisa saja berupa hukuman mati untuk menimbulkan efek jera dan mencegah pelaku korupsi lainnya. 
Semua perangkat aturan ini akan membantu para pejabat dan politikus berperilaku bersih serta jauh dari jeratan korupsi. Tentu saja hal ini dipadukan dengan ketakwaan individu dan kontrol masyarakat yang akan terus mengawasi jalannya pemerintahan supaya tidak terjadi pelanggaran hukum syariah. Wallahua'lam. 

Posting Komentar