Oleh: Anggie
(Ibu Rumah Tangga)

Mediaoposisi.com-Lagi-lagi rakyat terpuruk dalam kesengsaraan dengan dicabutnya sejumlah subsidi ditengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini. Subsidi yang dicabut antara lain subsidi gas melon 3 kg, subsidi listrik, subsidi untuk guru honorer, subsidi penderita tuna netra.

Subsidi listrik akan dicabut. PT PLN masih belum bisa memastikan kebijakan tarif listrik pada 2020. Meskipun dari rencananya, akan ada penyesuaian harga atau tarif adjusment pelanggan listrik golongan 900 volt ampere bagi Rumah Tangga Mampu atau RTM. 

Tak kalah memilukan,  masih guru honorer yang sampai saat ini nasibnya tidak menentu pun akan merasakan dampak pencabutan subsidi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, persoalan terkait dengan guru honorer masih banyak. Salah satunya terkait dengan tuntutan gaji guru honorer. 

Selama ini, dikatakan Muhadjir, dana bantuan operasional sekolah (BOS) kebanyakan digunakan sekolah untuk menggaji guru honorer. Padahal seharusnya dana BOS tersebut dipergunakan untuk peningkatan mutu sekolah, seperti pengadaan barang atau menunjang proses pembelajaran siswa di kelas. Mendatang, Kemdikbud berusaha agar mulai 2020 dana BOS murni untuk peningkatan mutu sekolah. 

Berbanding terbalik dengan rakyat, justru para konglomerat sawit disuntik subsidi trilyunan rupiah. Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017. Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp 4,16 triliun. 

Inilah gambaran awal tahun yang sudah terasa berat bagi rakyat.  Pencabutan berbagai subsidi tersebut sangat menyengsarakan, apalagi rakyat dengan tingkat perekonomian menengah kebawah. Beban rakyat semakin berat disebabkan kondisi perekonomian yang tidak menentu. Rezim saat ini seakan menutup mata atas apa yang terjadi saat ini.  Hal ini menegaskan betapa dzalimnya rezim korpotokrasi, subsidi untuk rakyat dicabut sedangkan korporasi diberi insentif trilyunan.

Subsidi adalah salah satu cara yang digunakan oleh sistem ekonomi kapitalis untuk mengatasi gejolak rakyat, hal tersebut bukanlah perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat.

Islam mempunyai aturan yang lengkap, termasuk mengatur pemberian layanan pada seluruh warga tanpa diskriminasi (kaya dan miskin). Dalam Islam subsidi dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak Khalifah. 

Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan petanian mereka. (An-Nabhani, 2004: 119)

Pada masa kekhilafahan kaum muslimin diayomi oleh daulah dari berbagai aspek kehidupan termasuk penyediaan pendidikan , kesehatan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Semua pelayanan tersebut disediakan daulah tanpa dipunggut biaya sepeserpun dan tidak membedakan pelayanan antara orang miskin atau kaya.

Maka, sudah saatnya kaum muslimin mencampakkan kapitalisme dan menerapkan syariat islam dalam bingkai khilafah, tidak hanya kesejahteraan dan keadilan saja yang diraih, akan senantiasa mengalir keberkahan dari Allah SWT.
Wallahu'alam [MO\ia]






Posting Komentar