Oleh : Mira Susanti (Aliansi Penulis Perempuan Untuk Generasi)
Mediaoposisi.com-Tak terasa 100 hari telah berlalu, semenjak pelantikan presiden dan wakil presiden baru periode tahun 2019-2024. Lantas " prestasi" apakah  yang telah berhasil ditorehkan?. Episode pahit manisnya tentu telah dilalui dan dirasakan oleh rakyat. Tiada salahnya jika hal ini menjadi awal evaluasi demi kesejahteraan masyarakat di episode berikutnya. 

Diawal menjabat seolah rakyat terbuai oleh janji- janji manis kampanye. Siapa sangka kenyataannya tak semanis yang diharapkan. Kekecewaan tampak jelas di mata rakyat seakan dihimpit oleh beban yang begitu berat. Kado pahit senantiasa menghiasi hari -hari rakyat. Naiknya sejumlah tarif harga jasa maupun kebutuhan bahan pokok menjadi salah satu keluhan masyarakat.

Kebijakan yang membebani rakyat  di awal tahun 2020 . Merupakan kado pahit pemerintahan Jokowi-Makruf untuk rakyat . Diantaranya, Kenaikan tarif iuran BPJS,  kenaikan tarif jalan tol listrik , pencabutan subsidi LPG 3 kg, penghapusan tenaga honorer yang dianggap membebani negara, selanjutnya  beberapa RUU Omnibus Law yang dianggap merugikan para buruh.

Di perparah lagi dengan kebijakan impor syarat dengan kepentingan asing. Tampak jelas menunjukan pengabaian terhadap  kepentingan rakyat . Bukannya focus meningkatkan kesejahteraan rakyat tapi kebijakan pemerintahan Jokowi malah membuat masalah semakin parah.

Meskipun  prestasi pemerintahan Jokowi - Ma'ruf di bidang lain seperti pembangunan infrastruktur cukup membanggakan. Tapi disisi lain prestasi utang negara juga semakin tinggi di mata dunia. Justru menggiring bangsa ini menuju kehancuran, karena selalu berada dibawah bayang-bayang asing. Suatu saat bisa saja menguasai sejengkal- demi sejengkal kekayaan alam kita.

Disebabkan utang ribawi  yang terus mencekik. Lagi- lagi rakyat yang selalu kena getahnya. Mereka bahkan dipaksa untuk membayar sejumlah tagihan baik pajak maupun non pajak. Demi menutupi utang kepada asing. Padahal kita tahu bahwa pembangunan yang dilakukan erat dengan kepentingan pihak asing. Lalu dimana peran pemerintah yang ingin mewujudkan kesejateraan bagi rakyatnya?. Justru yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang begitu tajam antara penguasa dan rakyat. 

Penguasa yang  sibuk dengan memperkaya diri sendiri. Tanpa peduli bagaimana rakyat kecil berupaya untuk membayar  pajak serta asuransi kepada negara. Namun berbuah pengkhianatan. Sungguh luar biasa, kasus korupsi  yang dilakukan oleh sederet oknum pejabat negeri bukti kerakusannya. Disisi lain, lemahnya penerapan hukum di negeri ini meniscayakan pelaku korupsi sulit di basmi.  Seperti kasus korupsi yang sedang berlangsung hari ini.

Bahkan sudah jelas terbukti korupsi uang rakyat sulit untuk di hukum. Dengan alasan yang tak masuk akal. Bahkan cukup  dramatis. Begitulah , entah apa maunya rakyat juga tak tahu. Yang jelas satu yang mereka mau yaitu kekuasaan dan harta. Nasib rakyat ya urusan belakang.

Itu baru sedikit "prestasi" yang bisa penulis sampaikan. Rasanya sudah cukup rakyat ini menanggung  beban hidup yang tak seharusnya ia pikul. "Prestasi" 100 hari pemerintahan Jokowi-Makruf haruslah dilihat dari sudut pandang rakyat. Karena sejatinya rakyatlah yang merasakan dampak dari kebijakan pemerintah.

Tentu beda halnya jika penilaian tersebut dari sisi pemerintah sendiri . So pasti mereka sudah bekerja keras banting tulang dan berkoar-koar demi kepentingan rakyat. Apa daya semua omong kosong belaka. Mungkin yang dimaksud adalah rakyat asing kali ya. Setidaknya seorang pemimpin memiliki sikap yang peka terhadap kondisi rakyatnya.

Bukan malah lakukan ini dan itu sementara rakyat tak pernah dihiraukan kemauan mereka. Ketika rakyat sedikit mau bersuara, malah mereka dicurigai. Dikatai macam- macam, perusuhlah,memecah NKRI lah dan sebagainya. Seolah mereka pasang badan dan seolah buta dan tuli.

Tak salah jika 100 hari pemerintahan Jokowi - Ma'ruf menuai "prestasi" yang menyengsarakan rakyat .Membuat beban hidup rakyat kian berat. Bukan prestasi tapi frustasi. Makanya wajar akhir-akhir ini tumbuh subur  kerajaan- kerajaan, raja dan ratu palsu. Sibuk penipu kesana ke mari. Inilah wujud dari kegagalan sistem kapitalis sekuler yang jauh dari kata prestasi.

Dimana mau berprestasi, dimata rakyat saja sudah gagal apalagi dimata sang pemilik Kekuasaan yaitu Allah SWT. Gagal menjadi sosok pemimpin idaman yang beriman dan bertakwa. Akibat sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan yang gagal pula. Karena ia bersumber dari manusia yang serakah bukan dari wahyu Allah SWT. Masihkah tetap ngotot bilang NKRI harga mati?. Sudah basi, seharusnya sistem Islamlah yang harga Mati. [Mo.db]

Posting Komentar