Oleh : Sari Oktaviani
(Mahasiswa STEI Hamfara)

Mediaoposisi.com-Pada tahun 2019 terakhir disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi setelah dilihat mundur satu tahun ke belakang kian melambat. Diantaranya seperti, harga BBM yang menaik, yang dimana kenaikan tersebut mempengaruhi harga-harga barang lainnya.

Menginjak tahun 2020, Indonesia masih membawa negaranya dalam kondisi tidak stabil pada bidang perekonomian. Pemerintah terus-menerus menggelontorkan kesusahan-kesusahan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung falam bidang ekonomi.

Apa bukti penindasan dari pemerintah dalam bidang ekonomi?
Banyak kasus yang telah terjadi di negara ini yang melingkupi pertumbuhan ekonomi, dan kasus satu dengan lainnya saling bersangkutan.

Mengambil fakta yang bermula dari BPJS Kesehatan, yang dimana lembaga ini dicanangkan ketika mmemasuki tahun 2020 akan menaikkan tarif iuran yang menginjak hampir 100%. Usut demi usut penyebabnya adalah atas hutang pemerintah dirumah sakit serta pelayanan yang kurang baik.

Pemerintah berdalih alasan menaikkan iuran agar pelayanan rumah sakit terhadap pasien yang menggunakan akses BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan yang baik. Padahal masyarakat memiliki hak mendapatkan pelayanan yang baik, namun bukan dengan dibebankan atas iuran untuk kesehatan dan pengobatan, melainkan tanggungjawab pemerintah.

Yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi adalah pada kondisi banyaknya pengangguran di tanah air ini, namun terus dibebankan oleh kewajiban-kewajiban yang harusnya ditanggung oleh pemerintah. Dalam situasi inilah masyarakat semakin tercekik.

Pada kasus pemenuhan kebutuhan pangan. Diketahui bahwa kondisi petani tanah air menjerit karena banyak hasil panen yang tidak laku terjual akibat pemerintah selalu impor dari luar negeri. Dengan beribu alasan yang dikeluarkan pemerintah sehingga hasil panen tidak laku terjual dan mengalami kemerosotan. Barang-barang yang di impor tercatat bahwa barang tersebut dapat dihasilkan oleh pribumi, bahkan sudah dihasilkan. Namun pemerintah tetap memilih untuk impor barang.

Pengaturan Pertumbuhan Ekonomi
Berbicara pertumbuhan ekonomi berarti berbicara tentang pengelolaan sumber daya dalam negara. Dalam pengelolaan sumber daya ini terdapat konsep kepemilikan untuk mengatur segala kekayaan yang dimiliki oleh negara. Kepemilikan disini idealnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum.

Jika konsep kepemilikan ini terealisasi dengan baik, maka akan baik pula kondisi ekonomi pada negara tersebut. Namun yang terjadi saat ini adalah dimana seluruh kepemilikan terpusat menjadi kepemilikan individu. Salah satu contohnya adalah freeport, sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik negara yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi negara dengan pengelolaan dengan baik, pada faktanya saat ini dimiliki oleh individu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian ini sering menjadi tema perbincangan pemerintah dalam rapat-rapat yang digelar, namun sampai saat ini tak kunjung jua menemukan solusi yang tepat.
Dapat dilihat dari akar permasalahannya adalah kesalahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterapkan. Seperti kebijakan impor bebas, kebijakan kepemilikan, dan kebijakan lainnya yang tidak memberi dampak positif dalam tatanan negara.

Sudah semestinya pemerintah memilih solusi yang tepat untuk mempertahankan negara tercinta ini. Yang dimana solusi tersebut memiliki sifat memuaskan hati, menentramkan jiwa dan dapat diterima oleh logika (masuk akal).

Hanya Islam lah yang memiliki solusi tersebut. Senantiasa memuaskan hati, menentramkan jiwa dan dapat diterima oleh logika (masuk akal). Solusi tersebut dapat dilakukan apabila secara keseluruhan kebijakan serta peraturan suatu negara menggunakan Islam juga sebagai penunjang solusi tersebut terlaksana.

Dan aspek-aspek tersebut dapat terlaksana dengan adanya institusi sebagai wadah penerapan peraturan tersebut. Wadah yang dimaksud dalam Islam adalah khilafah (negara Islam). Khilafah merupakan institusi sebuah negara Islam yang didalamnya menggunakan peraturan-peraturan Islam sesuai dengan syari'at Islam.

Dengan khilafah, segala permasalahan dapat terselesaikan dengan solusi yang tepat tanpa harus mengorbankan pihak lain. Justru dengan solusi Islam ini lah negara serta masyarakat dapat bangkit dengan kondisi yang sejahtera. Karena sistem peraturan dan kebijakan Islam sangatlah jelas dan tidak dzolim. Islam senantiasa memperhatikan segala dampak-dampak atas peraturannya. Dan seluruh peraturan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tanpa keraguannya lagi. Wallaahua'lam bishshowaab.[MO/AS]

Posting Komentar