Oleh: Umi Diwanti


Mediaoposisi.com-Dipandang kurang efisien, subsidi gas 3 kg akan dicabut secara bertahap di tahun 2020 ini. Selain itu, Luhut mengatakan bahwa kebijakan ini juga dalam rangka menekan impor migas yang selama ini membebani neraca perdagangan Indonesia.

Adapun menurut peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Riza Annisa, kebijakan ini dipandangnya tepat. Sebab banyak masyarakat mampu turut membeli LPG melon ini.

Menurutnya mengalihkan subsidi LPG 3 kg menjadi uang tunai akan meningkatkan ketepatan sasaran subsidi kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu ia menilai kenaikan harga LPG ini lebih fair, win-win solution.

Adapun gas bersubsidi, sementara ini direncanakan untuk dibagikan lewat jalur tertutup. Hanya pada warga miskin atau KSM yang terdaftar dalam program PKH. (kompas.com, 17/1/2020)

Menindaklanjuti kebijakan ini, pemerintah daerah akan menuangkannya dalam peraturan daerahnya. Sebagaimana Banjarmasin Kalsel, kebijakan ini dituangkan dalam peraturan wali kota atau Perwali.

Bahwa yang berhak membeli si melon bersubsidi hanyalah warga ekonomi menengah ke bawah atau keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Selain mereka, harus membeli 'melon' diatas HET. (apahabar.com, 17/1/2020)

Jika dikaji ulang alasan-alasan yang dikemukakan di atas tidaklah ada realitasnya. Pertama, alasan salah sasaran karena si kaya ikutan membeli si melon. Memang apa salahnya?

Bukankah setiap warga negara punya hak yang sama dalam pelayanan apalagi gas termasuk kebutuhan dasar. Sebab ia salah satu bahan utama proses pembuatan pangan di negeri ini.

Lagi pula berapa jumlah pembeli dari kalangan orang kaya ini? Saya yakin hasil penertiban sasaran si melon bersubsidi ini tak seberapa dibanding harta negara yang hilang akibat maraknya kasus korupsi.

Andai negara mau serius menuntaskan semua kasus yang ada. Lalu meminta semua koruptor untuk mengembalikan harta korupsinya. Ini lebih adil dan signifikan hasilnya.

Selain itu masih banyak salah sasaran lainnya seperti halnya kebijakan tax amnesty. Yang justru diperuntukan bagi para pengusaha asing yang mau membangun usaha di dalam negeri. Sementara bagi rakyat kecil, usaha masih merangkak pakai gerobak saja sudah dikejar-kejar pajaknya.

Berikutnya adalah pemberian hak pengelolaan SDA kepada perusahaan-perusahaan multinasional. Hingga keuntungan sebesar-besarnya untuk mereka. Sedangkan rakyat jelata hanya jadi pekerja dengan upah tak seberapa plus menikmati kerusakan lingkungan yang terjadi.

Demikian pula masalah ketersediaan lapangan kerja yang makin ke sini semakin terbuka lebar untuk para TKA. Sementara rakyat sendiri banyak yang menganggur atau terpaksa harus jadi TKI bahkan TKW. Mengapa bukan ketidaktepatan sasaran yang ini yang dibenahi?

Kedua, alasan untuk menekan impor migas. Jika jelas-jelas memang migas (setidaknya untuk sementara ini) masih menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang tidak bisa dipenuhi sendiri di dalam negeri. Kenapa harus dikurangi tanpa dicarikan dulu penggantinya.

Bukankah negara kita sangat kaya SDA. Setahun lalu SKK Migas berhasil mengidentifikasi setidaknya 10 potensi cadangan gas raksasa di negeri ini (cnn.com, 2/3/2019). Asalkan ada keseriusan dalam mengelola saja.

Andaipun tidak semua gas yang ada bisa diolah menjadi LPG. Tetap saja dengan mudah bisa dicarikan penggantinya. Misalnya saja gasifikasi batu bara. Menurut Ignasius Jonan, ini hanya perlu waktu 2-3 tahun. (cnbcindonesia.com, 25/1/2019)

Jadi yang harus dilakukan saat ini harusnya adalah upaya mencarikan pengganti bukan malah ujug-ujug mengurangi impor lalu rakyat dapat harga mahal.

Jikapun mau mengurangi impor. Kenapa tidak barang lainnya yang yang stok dalam negerinya aman. Seperti beras, gula dan yang lainnya. Atau barang yang sebenarnya bisa disediakan sendiri di dalam negeri, seperti cangkul, garam, dll.

Ketiga, alasan efisiensi dalam ranka win-win solution. Efisiensi bagi siapa? Mari kita berhitung, harga normal per tabung katakanlah 35.000. Harga yang bersubsidi 17.500. Berarti ada 17.500 yang bisa dialihkan menjadi bantuan uang tunai pada tiap keluarga miskin.

Pertanyaannya, uang sejumlah itu cukup apa untuk menambal bertambahnya kebutuhan sehari-hari yang pasti akan terjadi sering naiknya harga gas. Sebab gas hari ini sudah menjadi bahan utama kebanyakan aktivitas produksi.

Maka sungguh yang demikian, bagi masyarakat miskin sama sekali tidak memberikan efisiensi. Justru semakin membebani. Bagi pemerintah sendiri pun tidak mengurangi anggaran. Hanya berpindah pos, dari subsidi gas ke bantuan tunai. Tidakkah ini justru yang dinamakan lost-lost solution?!

Tapi mengapa pemerintah tetap ngotot melaksanakan? Maka tak ada alasan yang sebenar-benarnya dalam pencabutan subsidi ini kecuali sebagai pembuktian bahwa negeri ini benar-benar pengikut setia neoliberalisme.

Neoliberalisme lahir dari lahir sekulerisme kapitalis. Dalam Wikipedia.org dijelaskan bahwa neoliberalisme memanglah sebuah sistem yang tidak pernah mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum rakyat. Setiap pelayanan publik yang diselenggarakan harus menggunakan prinsip untung-rugi. Ini sudah cirinkhasnya. Karenanya subsidi dianggap pemborosan dan inefisiensi. Perlahan tapi pasti harus ditiadakan.

Karenanya cobalah ingat-ingat, bagaimana selama ini dalam setiap pelayanan publik seperti BBM, PDAM, PLN, BPJS dll selalu saja keluar istilah 'rugi' dari pemerintah kita. Sebab dalam neoliberalisme negara wajib memosisikan diri sebagai pedagang. Bukan sebagai pelindung dan pelayan sebagaimana Islam menetapkan.

Makin hari makin jelas betapa bobroknya sistem hari ini. Setiap kebijakannya jauh dari solusi. Bahkam semakin membebani rakyat. Saatnya untuk ditinggalkan. Kembali pada sistem kehidupan yang mampu memberikan solusi hakiki. Sistem kehidupan yang telah terbukti mampu mengayomi seluruh rakyat dengan adil lagi berkah. Khilafah alaminhaj Nubuwwah.

"Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka.” (Will Durant, Story of Civilization).[MO/AS]

Posting Komentar