Oleh :  Fa'izah Fauza
(Aktivis Muslimah Milineal Ponorogo

Mediaoposisi.com-Sebuah negara pada dasarnya memiliki syarat agar bisa disebut sebuah negara. Secara garis besar hanya membutuhkan rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan adanya pengakuan dari negara lain. Maka hal ini sudah bisa disebut pemerintahan yang sah dan baku. Sama halnya dengan negara yang didirikan oleh Rasulullah saw., pengawalan mulai dari adanya baiat I sampai pada baiat II kepada kaum Anshor di Madinah. Berdirilah sebuah negara Islam yang disebut Khilafah. 

Namun perbedaan persepsi mengenai negara sekarang ini dengan Khilafah yaitu tidak adanya nation state bagi negara-negara lainnya. Persatuan dalam negara Khilafah adalah mendunia. Dan dalam sistem negara Khilafah ini telah dicontohkan dengan jelas oleh Nabi Muhammad saw, para khalifah-khalifah setelah beliau serta bagaimana dengan sistem ini bisa menguasai 2/3 dunia yang bertahan hinggal lebih dari 1300 tahun. 
Dan ini adalah ajaran Islam yang tentu saja tidak biaa pisah dengan agama Islam. Lalu bagaimana bisa seorang manusia, mengatakan haramnya meniru dan menerapkan pemerintah Nabi Muhammad saw. Sesuai dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Diskusi Panel Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia di Gedung PBNU (25/1) yang menyatakan mengharamkan umat Islam meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad saw. Tidak perlu untuk mendirikan negara Islam tapi mewujudkan negara Islami. Seperti halnya dengan New Zeland, bukan negara Islam tapi negara Islami. (republika.co.id 26/01/2020)
Dari pernyataan yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, maka terdapat kontra dari seluruh umat Islam di Indonesia terutamanya. Serta mengenai pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Anton Tabah mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw sebagai teladan yang baik,juga hal tersebut termaktub dalam Al-quran yang tak bisa diingkari. Selain itu, beliau juga mengatakan "Dengan ajarannya yang mahsyur yaitu, jika kau serahkan jabatan/perkara/masalah yang bukan pada ahli di bidangnya maka pasti akan hancur. Apalagi sampai mengharam-haramkan perilaku Nabi Muhammad saw untuk diikuti" sambung Anton. (rmol.co.id 26/01/2020)
Pernyataan yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga akan memberikan pengaruh kepada keimanan seorang muslim, bahwa setiap perilaku Nabi Muhammad saw boleh dicontoh asal tidak bertentangan dengan negara kesatuan sekarang ini. Dengan begitu, dapat diartikan dengan mendahulukan aturan manusia daripada aturan yang telah Allah tetapkan. Selain itu juga akan menjerat umat Islam untuk berfikir sekuler yaitu pemisahan agama dari kehidupan.
Bahwa selama kita hidup aturan agama tidak perlu untuk ikut campur dalam kehidupan kita. Padahal segala aturan hidup sudah tertulis dengan jelas dalam Al-quran dari perekonomian, politik, pemerintah, pergaulan dan lainnya. Selain itu, bagaimana semua kebutuhan hidup terpenuhi baik muslim maupun non-muslim dalam naungan negara Khilafah selama kejayaannya dahulu. Bukti tentram, sejahtera dan aman seluruh umat dalam satu kepemimpinan seorang khilafah.
Maka darisini perlu nya kita umat Islam untuk memperdalam ilmu Islam baik melalui pendidikan formal maupun non-formal untuk memahami seluruh ilmu Allah ta'ala. Dan hal ini adalah sebagai bukti kesempurnaan iman kita sebagai umat Islam dengan melaksanakan segala syariat Islam tanpa pandang pilih aturan serta mencontoh perilaku Nabi Muhammad saw termasuk dengan dalam membentuk Negara Islam.[Mo.db]

Posting Komentar