Oleh : Novita Sari Gunawan
Lingkar Studi Muslimah dan Peradaban

Mediaoposisi.com-Hidup segan mati tak mau. Derita inilah yang tengah dikecap masyarakat dan pedagang kecil. Mereka kembali dibuat ketar-ketir oleh pemerintah lantaran subsidi LPG 3 kg alias gas melon akan dicabut.

Tak habis-habisnya mereka dibuat mengelus dada hingga tidur pun tak nyenyak. Setelah menghadapi rezim ini terus saja membuat hati nelangsa. Ada tiga subsidi energi yang dicabut selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pertama, dicabutnya subsidi gas 3 kg. Pada Januari 2020. Kedua, pemerintah juga berencana mencabut subsidi listrik 900 VA rumah tangga mampu (RTM). Setelah sebelumnya di awal periode kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden, ia mencabut subsidi BBM bersubsidi, khususnya premium.

Baca : Impor Garam Lagi, Apakah Ini Swasembada Jokowi?

Bagaimana tidak membuat rakyat resah, sebab sumber energi merupakan elemen vital bagi rakyat untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hanya saja kondisinya saat ini, rakyat dipersulit. Ketika seharusnya secara fitrah, mereka mendapatkan kemudahan dalam memperolehnya. Sebab hal ini merupakan bagian dari layanan publik yang menjadi kebutuhan dasar bagi rakyat.

Hakikat negara adalah pelayan yang mengurusi rakyatnya patut dipertanyakan. Terlebih kita seringkali mendengar saat kampanye, para calon pemimpin negeri menjual janji-janji manisnya untuk memberikan kemudahan bagi rakyat selama periodenya memimpin. Nyatanya itu semua hanya ilusi dan kembali menjadi pepesan kosong. Krisis pada sendi pelayanan publik tak jua menemukan solusi.

Seluruh pelayanan publik dikelola berbasis manajemen perusahaan. Inilah mindset rusak yang sudah menjadi hal lumrah. Rakyat pun sudah terbiasa mendapatkan pelayanan publik berbasis kerja perusahaan. Sehingga tak memahami bahwa ini merupakan akar masalah yang harus dibenahi. Mencegah terjadinya pelayanan publik yang dikapitalisasi.

Dasar persoalan lainnya ialah  dibebaskannya peran swasta dalam berbisnis pelayanan publik. Ketika dikatakan sebagai sebuah layanan, maka seharusnya tidak ada celah untuk menjadikannya sebagai ladang bisnis. Hal inilah yang menyulitkan rakyat, bahwa kedudukan berbagai pelayanan publik sebagai sebuah bisnis yang profit oriented. Atau dengan kata lain pelayanan publik dijual pada rakyat dengan pertimbangan untung rugi. Karena pelayanan publik telah terjebak dalam lingkaran bisnis swasta.

Substansi dasar negara dalam perlindungan hak pelayanan publik sejatinya menjadi sebuah pelayanan yang non profit oriented. Namun pertanyaanya adalah mungkinkah hal ini terjadi?

Inilah yang menjadi dampak salah pengurusan negara terhadap rakyatnya. Negara yang menganut sistem kapitalisme dengan asas sekularisme melahirkan pola negara sebagai instrumen bagi kepentingan bisnis. Sangat sulit sekali bahkan musykil implementasinya, selama pelayanan publik difasilitasi oleh negara menjadi sebuah monopoli swasta yang berujung pada profit atau keuntungan bagi swasta.

Seperti kita ketahui bahwa asas kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tak terkecuali pelayanan publik pun menjadi sebuah komoditas yang diperdagangkan.

Apakah benar-benar tak ada jalan agar pelayanan publik kembali pada fitrahnya yakni dijalankan dengan basis non profit oriented?

Ada satu-satunya jalan yakni dengan mengubah sistem politik ekonomi. Beralih dari politik ekonomi kapitalisme menjadi politik ekonomi Islam. Namun, penerapannya membutuhkan wadah yang bisa mengimplementasikan sistem ini dengan sempurna. Melalui perubahan secara revolusioner dengan sistem pemerintahan khilafah.

Rasulullah saw. telah menegaskan melalui lisannya yang mulia, “Penguasa adalah penggembala dan penanggung jawab urusan rakyatnya”. (HR Bukhari)

Hadis ini menjadi dasar pandangan bagi negara khilafah yang bertanggung sepenuhnya terhadap pemenuhan hak-hak rakyat dalam seluruh pelayanan publik. Rakyat dikembalikan kedudukannya sebagai pemilik sah atas sumber energi. Dimana dalam sistem ekonomi Islam dibatasi adanya kepemilikan, baik itu kepemilikan individu, umum dan negara. Sumber energi ini masuk pada kategori kepemilikan umum, dengan rakyat sebagai pemilik sahnya. Tidak boleh diprivatisasi oleh swasta sehingga merampas hak rakyat dan menjadikannya penguasa bagi sumber kekayaan di negara kapitalisme ini.

Negara khilafah akan mengelola sumber energinya secara mandiri dan tidak diintervensi oleh negara lain. Hasil dari pengelolaan energi ini akan melimpahkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Energi akan menjadi sumber pembiayaan bagi kemaslahatan hidup rakyat dalam seluruh pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya. []

Posting Komentar