Oleh : Maya A.

Mediaoposisi.com- Pemerintah kembali mengutak-utik sejumlah aturan terkait ketenagakerjaan melalui RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dimana dalam kajiannya memuat sistem upah yang  didasarkan pada jumlah jam kerja. Seperti diketahui, bahwa selama ini skema gaji yang diadopsi oleh negara ini bersifat tetap.

Selain itu melalui RUU omnibus law ketenagakerjaan, pemerintah juga akan merevisi aturan terkait perekrutan TKA. Dalam hal ini, tak hanya birokrasi perizinan yang akan dipermudah tetapi juga urusan perpajakan. Sebelumnya, TKA selalu dikenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh di Indonesia dan luar negeri. Sementara melalui RUU ini, TKA hanya perlu membayar pajak untuk penghasilan yang diterima di Indonesia.

Sungguh ironis nasib penduduk bangsa ini. Ternyata tak hanya hasil alamnya yang dijarah. Tak cukup dengan akses masuk TKA nya yang dipermudah, kini kondisi buruh juga diperparah dengan usulan upah per jam yang menyebabkan kesejahteraan makin sulit dijamah.

Terkait gaji, maka sejatinya ia hanyalah satu dari sekian banyak problem yang langsung menyentuh kaum buruh. Tuntutan mereka selalu bergema jelang awal tahun, menyemai harapan agar gaji mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Mengacu pada UU Otonomi Daerah No 22 tahun 1999, maka posisi pemerintah adalah pihak penengah yang berhak menetapkan batas minimal gaji yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja.

Dari sinilah persoalan mulai bermunculan. Karena dengan kewenangan tersebut, pemerintah bisa melakukan ragam perombakan kebijakan yang menyenangkan para pengusaha. Salah satunya melalui RUU Cipta Lapangan Kerja yang menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bisa menjadi jalan masuknya investasi guna membuka lapangan kerja.

Beginilah memang mekanisme kapitalis bekerja. Dimana ia memberi peluang besar bagi pengusaha kelas kakap untuk menjalin simbiosis mutualisme dengan pihak penguasa. Untuk melanggengkan relasi baik ini, keduanya tak segan menyasar sektor pendidikan. Karena bila dirunut lagi hingga ke hulu, rendahnya gaji juga berhubungan erat dengan rendahnya kualitas SDM yang ada. Dan ini sengaja dipelihara dengan upaya upaya kapitalisasi yang menyebabkan mahalnya biaya pendidikan.

Segala bentuk penghilangan peran negara (dengan mementingkan proyek padat modal pesanan investor) tentu tidak dibiarkan oleh Islam. Negara Islam dengan fungsinya sebagai pengatur sekaligus pelindung akan menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai titik point dalam menetapkan kebijakan. Peluang masuknya asing baik permodalan maupun orang harus didasarkan pada pertimbangan kebolehan syariat dan kemaslahatan rakyat, bukan yang lain.

Oleh karenanya, suplai TKA hanya dilakukan ketika negara memang belum memiliki SDM yang mumpuni untuk mengelola sumber daya yang tersedia. Keberadaan mereka pun hanya dibatasi pada tenaga ahli. Bukan pekerja kasar.

Disamping itu, negara juga mendorong individu untuk memiliki kompetensi dengan menjamin adanya pendidikan berkualitas. Ini bukan semata demi pencapaian materi, tapi lebih sebagai bentuk kesigapan dalam memakasimalkan potensi.

Tak hanya SDM yang diperbaiki, negara juga bertanggungjawab dalam menyediakan lapangan kerja dengan proyek-proyek produktif pengelolaan SDA yang ada. Sehingga mampu menciptakan negara yang mandiri, yang tidak terus menerus bergantung pada asing.

Adapun terkait penentuan upah buruh, maka ia adalah hasil kesepakatan dua belah pihak antara pekerja dan pengusaha sesuai besaran manfaat yang diberikan oleh pekerja. Sehingga, negara tidak diperkenankan untuk mematok upah (UMR) yang harus dikeluarkan suatu perusahaan.

Hal ini karena perusahaan sama sekali tidak dibebani kewajiban untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Kewajiban tersebut justru ada di pundak negara dengan mekanisme pemberian jaminan di bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sehingga rakyat hanya perlu berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan.

Dari sini, jelaslah aneh jika umat masih saja mengagungkan sistem bobrok kapitalisme yang faktanya banyak menorehkan sengsara. Sudah saatnya umat ini melek politik dan bangkit dari keterpurukan dengan memperjuangkan Islam sebagai satu satunya ideologi sempurna yang harus sempurna pula pelaksanaannya. Yakni melalui "daulah khilafah".

Posting Komentar