Oleh: Nusaibah Al Khanza
(Pemerhati Kebijakan Publik)

Mediaoposisi.com- Konflik Natuna kembali mencuat dan memanas. Seperti diketahui bahwa pada konflik tahun 2016 lalu, China menyerah dan mengakui wiilayah perairan Natuna milik Indonesia. Pengakuan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno LP Marsudi memprotes keras tindakan kapal nelayan China yang masuk Natuna untuk mencuri ikan. (Sindonews.com 21/03/16)

Namun kini, China berbalik arah dan seolah lupa dengan pengakuannya. Melansir dari CNN Indonesia. China berkeras memiliki kedaulatan di wilayah perairan sekitar Natuna, Kepulauan Riau. Beijing menganggap perairan itu termasuk ke dalam perairan Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim sebagai wilayah kedaulatannya dengan dalil nilai historis. Pemerintahan Presiden Xi Jinping juga menganggap klaimnya atas perairan kaya sumber alam itu adalah sah di mata hukum internasional, termasuk dalam Konvensi PBB terkait Hukum Kelautan (UNCLOS 1982).

Kisruh China dan Indonesia di perairan dekat Natuna terjadi setelah puluhan kapal ikan Tiongkok dengan dikawal kapal perang fregat memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia selama beberapa waktu terakhir. Kemunculan kapal-kapal Tiongkok itu terdeteksi Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) sejak 10 Desember lalu. Indonesia telah melayangkan nota protes terhadap China dan memanggil duta besarnya di Jakarta. Jakarta bahkan mendesak Beijing untuk mematuhi UNCLOS dan putusan arbitrase. (04/01/2020)

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto angkat bicara perihal kasus ini. Namun sayangnya, Prabowo bilang bahwa China tetaplah negara sahabat. Hal ini disampaikan di hadapan awak media usai Prabowo bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sejauh ini, Prabowo mengamati Indonesia dan China sudah menyampaikan sikapnya. Adanya perbedaan klaim atas Natuna ini, lanjut Prabowo, perlu dicarikan solusi. Ditanya mengenai dampak memanasnya hubungan ini terhadap investasi China di Indonesia, Prabowo punya pendapat tersendiri.

"Kita cool saja, kita santai ya," tutupnya. (CNBC Indonesia 03/01/2020)

Senada dengan Menhan, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta permasalahan dengan China di perairan Natuna jangan diributkan. Alasannya makin ribut akan membuat investasi terganggu. Apalagi Indonesia juga sedang menarik investasi dari China.

"Ya makanya saya bilang jangan ribut. Untuk apa kita ribut yang nggak perlu diributin, bisa ganggu," ujar Luhut usai bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Sementara itu, suara berbeda datang dari Front Pembela Islam (FPI). Disampaikan oleh Sekretaris Umum DPP FPI, Munarman. Menurutnya, sikap kedua menteri yang sejauh ini memilih langkah damai seolah menggadaikan kedaulatan Tanah Air ke Negeri Tirai Bambu. Sikap ini, sambungnya, cukup berbeda dengan yang biasa diberikan ketika menghadapi polemik-polemik di dalam negeri. Sikap tersebut juga dianggap tak sekeras saat mereka menghadapi polemik yang bersinggungan dengan umat Islam di dalam negeri. (CNN Indonesia.com, Sabtu 4/1)

Kenapa wilayah perairan Natuna syarat untuk diperebutkan? Hal ini tentu karena kekayaan alam yang sangat besar terkandung di dalamnya. Sebagaimana dilansir dari CNCB Indonesia (3/1), untuk cadangan minyak diperkirakan mencapai 36 juta barel. Tak hanya menyimpan potensi migas yang besar, kawasan Laut Natuna juga menyimpan kekayaan perikanan yang berlimpah yaitu ikan pelagis kecil (621,5 ribu ton/tahun), demersal (334,8 ribu ton/tahun), pelagis besar (66,1 ribu ton/tahun), ikan karang (21,7 ribu ton/tahun), udang (11,9 ribu ton/tahun), cumi-cumi (2,7 ribu ton/tahun), hingga lobster (500 ton/tahun).

Karena kekayaan inilah, maka sungguh layak menjadi incaran para kapitalis (termasuk China) untuk mengeruk kekayaan alam di negeri khatulistiwa ini.

Jadi, Natuna akan menjadi milik siapa? Jika Konflik ini tak segera ditemukan solusi yang komprehensif, bisa saja akan menjadi sebuah konfrontasi fisik. Namun mau bilang apa? Indonesia sendiri sedang dalam cengkeraman investasi China. Hal ini menyebabkan penguasa tak mampu mengambil sikap tegas untuk melindungi kedaulatannya.

Padahal, masalah kedaulatan adalah masalah yang sensitif. Tidak ada negara yang rela kehilangan wilayahnya meski hanya sejengkal. Karena itu, masalah perbatasan tidak akan didiamkan karena dapat berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal ini sebisa mungkin harus dihilangkan dengan menyelesaikan sengketa perbatasan.

Namun dalam sistem kapitalis  saat ini, yang juga diadopsi oleh negara Indonesia. Penguasaan dan penjagaan  wilayah, bisa saja lemah dihadapan pemilik modal. Buktinya, Indonesia melunak dalam masalah pertahanan wilayah perairan Natuna ini karena telah terjerat utang pada China atas nama investasi.

Hal ini akan berbeda dengan negara yang menerapkan sistem Islam. Dalam Islam dilarang pakta/kerjasama militer dan segala macam perjanjian maupun kerjasama apapun. Terutama kerjasama yang memberi peluang kepada orang-orang kafir untuk menguasai umat Islam, apalagi mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Bahkan Allah menjanjikan pahala besar bagi para tentara penjaga perbatasan.

Rasulullah SAW bersabda: "Ribath (menjaga perbatasan wilayah Islam dari serangan musuh-musuh Islam). Sehari semalam lebih baik daripada puasa Sunnah dan shalat Sunnah selama sebulan penuh. Dan jika seorang Murabith mati di tengah ia melakukan ribath, maka amal perbuatan itu akan terus berpahala dan ia diberikan rizkinya di surga kelak, serta tidak ditanya di dalam kubur (oleh malaikat Munkar dan Nakir)" (HR. Muslim).

Islam juga mengatur hubungan dengan negara-negara kafir. Jika negara tersebut  Harbi Fi'lan yakni negara yang terlibat secara aktif memerangi umat Islam, maka tidak  boleh ada hubungan diplomatik maupun ekonomi dengan negara-negara tersebut. Namun jika negara kafir tersebut tidak memerangi umat Islam, maka diijinkan membuat perjanjian, sambil mengamati skenario politik internasional. Negara Islam berhak menerima atau menolak perjanjian demi mewujudkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Disamping itu, perjanjian diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara kafir yang tidak memerangi Islam, tetap harus dilakukan sesuai syariat Islam yang tidak merugikan kemaslahatan rakyat. Hal tersebut demi mempertahankan kekuatan militer yang tangguh, kedudukan strategis di dunia dengan visi politik yang cemerlang, pemahaman tentang situasi politik internasional yang mendalam, serta umat yang dinamis sebagai perisai untuk menghindari isolasi politik internasional. Juga terus berupaya meraih kedudukan sebagai pemimpin peradaban dunia.

Dengan menerapkan sistem Islam, negara akan bermartabat tinggi. Disegani dan tak akan ada negara lain yang berani mengakui meski hanya sejengkal tanah yang menjadi kedaulatan negara ini. Tak hanya mampu melawan negara kafir adidaya, namun juga akan mampu menjadi negara adidaya di dunia.

Wallahu a'lam.

Posting Komentar