Oleh: Nelly M.Pd
(Aktivis Dakwah, Penulis, dan  Pemerhati Masalah Pendidikan, politik, Sosial Kemasyarakatan)

Mediaoposisi.com-Proyek pembangunan ibu kota negara yang baru akan melibatkan berbagai kalangan swasta terlebih dari pihak asing. Hal ini di ungkapkan oleh pemerintah termasuk bapak jokowi baru-baru ini bahwa demi mendapat pengakuan dari dunia maka dalam pembangunan ibu kota yang baru akan membuka dan menawarkan ke investor asing. 

Mengutip dari laman Tempo.co beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan eks perdana menteri Inggris Tony Blair.  

Menurut bapak Jokowi “Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota, punya pengalaman,” katanya usai membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. 

Sejumlah pihak pun menanggapi hal ini baik dari kalangan tokoh, cendikiawan dan sejumlah pengamat mulai angkat bicara, mereka mengkhawatirkan jika asing kemudian diberikan ruang apalagi berperan dalan proyek pembangunan ibu kota baru ini, tentu saja akan memperbesar cengkraman dan hegemoni mereka di bumi pertiwi yang kita cintai ini.

Bukan tidak berdasar, sudah menjadi rahasia umum yang namanya investasi itu dalam bentuk apapun baik itu datangnya dari asing maupun swasta pasti sarat akan banyak kepentingannya. Maka disini perlu adanya kewaspadaan selain pada pertahanan dan keamanan dalam negeri, kedaulatan serta eksistensi negeri ini. 

Patut menjadi perhatian kita bahwa berbicara tentang  ibukota negara tidak hanya sebatas tata kota, pembangunan infrastrusktur dan pelayanan negara yang baik, tetapi ibu kota sebuah negara adalah menjadi simbol dari kekuatan negara yang bersangkutan. 

Proyek pembangunan gedung, kantor, dan semua bangunan pemerintahan oleh pihak asing maupun pihak swasta yang sangat strategis dan sekali lagi ini menyangkut terhadap pertahanan keamanan negara. Sangat disayangkan jika pihak asing dan swasta yang masuk adalah mereka-mereka yang mempunyai kepentingan terhadap sumber daya alam, kekayaan negeri ini.

Bisa saja kerjasama investasi dari mereka bukan saja hanya untuk kepentingan bisnis belaka, tetapi dibalik itu semua adalah adanya kepentingan yang akan membahayakan negara ini di masa mendatang dengan hegemoni asing tersebut. Inilah dampak dari aspek risiko dan strategis keamanan, serta eksistensi kedaulatan sebuah negara. 

Seharusnya Kebijakan pemindahan ibukota ini juga perlu adanya kajian yang mendalam baik itu secara akademik dan perencanaan secara matang agar pelaksaannya bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Berbicara pemindahan ibu kota baru, tentu tidak ada masalah jika memang negeri ini memiliki cukup dana atau surplus APBN untuk biaya pembangunan, kemudian aspek lain dari sisi masyarakat sendiri sudah terpenuhi hajad dan kebutuhannya, kesejahteraan terasa. 

Artinya kita sudah mandiri tidak perlu lagi bantuan asing dalam pembangunan proyek ibu kota ini. Sisi lain pemerintah perlu mengkaji dan melihat dari aspek ekonomi, dan juga aspek lainnya seperti, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, lingkungan, administrasi, tata kelola dan pemerintahan jika memang harus mengambil kerjasama dengan pihak swasta maupun asing. 

Apakah nantinya kedepan dengan adanya pemindahan ibu kota ini akan memberikan kebaikan bagi rakyat dan negeri ini atau justru sebaliknya. Kita berharap kebijakan ini tidak merugikan rakyat bahkan Pemerintah sendiri. Kekhawatiran kita adalah jika kebijakan investasi asing dan swasta dalam proyek pembangunan ibu kota baru ini hanya menguntungkan pihak mereka dimana tentunya intervensi di segala bidang akan dirasakan oleh negeri ini.

Maka dari itu jika Indonesia ingin lepas dari intervensi asing mau tidak mau negara ini harus menjadi negara besar yang berdaulat. Allah SWT telah menganugrahkan ibu pertiwi ini dengan berbagai kelebihan yang sangat luar biasa. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai negeri yang gemah rifah loh jinawi, tentunya ini menjadi modal besar yang pastinya akan menjadikan negeri ini sebagai negeri yang maju dan makmur. 

Sebut saja seperti posisi negara Indonesia yang strategis, memiliki jumlah penduduk muslim mayoritas terbesar di dunia, kekayaan alam yang melimpah ruah baik di darat, laut yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Sangat disayangkan sudah merdeka lebih dari 74 tahun tetapi masih menjadi negara berkembang yang masih tergantung dengan asing dan aseng bahkan menyangut soal utang. 

Akhirnya negara dan penguasa posisinya hanya menjadi negara pengekor negara adikuasa kapitalis. Kedepan juga sudah dapat diprediksi tetap akan berada dalam posisi demikian jika negeri ini masih menjadikan Kapitalisme, demokrasi sebagai kiblat tata kelola urusan kenegaraan, politik, ekonomi, pendidikan, serta masalah hajat hidup rakyat.

Mengakhiri ini semua dan keluar dari krisis ketidakmandirian dan ketidakberdaulatan negara ini hanya bisa kita raih jika Indonesia mengambil solusi dari yang maha benar yaitu dengan menerapkan sistem Islam secara kaaffah/sempurna. Sistem Islam Khilafah yang akan mampu mengentaskan Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya dari intervensi asing. Khilafah Islam memiliki kedmampuan untuk merdeka secara utuh dan menolak campur tangan asing. 

Ini pernah di contohkan pada ma Rasulullah, para khulafaur rhasidin dan khilafah setelahnya hingga 1300 tahun lamanya Islam pernah memimpin dunia. Karena ideologi Islam menegaskan bahwa ketundukan hanya pada wahyu Allah semata yang patut menjadi supremasi dalam tatanan kehidupan bernegara.[MO/ia]

Wallahua’lam

Posting Komentar