Oleh: Al Azizy Revolusi
(Penulis, Editor dan Aktivis Media Sosial)

Mediaoposisi.com-Beberapa hari lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang Januari sampai Desember 2019, Indonesia telah mengimpor 2,6 juta ton garam atau senilai dengan US$ 95,52 juta. Berdasarkan data BPS, dibandingkan tahun lalu, nilai impor garam naik 5,4%. Di mana nilai impor garam sepanjang 2018 mencapai US$ 90,65 juta. Kendati demikian, secara volume terjadi penurunan 7,14% dari 2,8 juta ton sepanjang tahun 2018 menjadi 2,6 juta ton pada 2019. (cnbcindonesia, 15/01/2020)

Kebijakan pemerintah membuka keran impor garam menuai polemik karena harga garam dalam negeri anjlok. Sejak 2019 hingga awal 2020, harga garam rakyat semakin anjlok. Memasuki musim hujan, harga garam turun hingga Rp 150/kilo. Harga jual itu anjlok jika dibandingkan periode Juni 2019 yang mencapai harga Rp 500/kilo. (Kompas.com, 10/01/2020)

Dalam keterangannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta kepada semua pihak agar tidak meributkan keputusan pemerintah yang kembali membuka keran impor garam industri tersebut. (Kompas.com, 17/01/2020)

Pandangan Islam
Pada dasarnya, aktifitas ekspor impor menurut Islam diperbolehkan karena merupakan bagian aktifitas perdagangan yang masuk pada aspek muamalah baik secara bilateral maupun multilateral. Sebagaimana Allah Subhnahu Wata’ala berfirman:

Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS. alBaqarah: 275)

Maknanya adalah kebolehan atas jual beli atau perniagaan, termasuk apabila pemerintah melakukan impor barang ke dalam negeri. Hanya saja dalam pandangan Islam, kebijakan perdagangan internasional, dilarang keras apabila merugikan rakyat dan menyebabkan rakyat makin sengsara dalam hal ini khususnya para petani. Sebab kepala negara dalam Islam memiliki tanggung jawab besar dalam mengurusi rakyat, tidak boleh ada pengabaian hak rakyat hingga memberlakukan kebijakan zalim yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

Dampak impor
Tetapi kebijakan impor ini pastinya membawa konsekuensi bagi produsen garam dalam negeri. Selama ini para petani garam menemui kendala berupa ketergantungan terhadap cuaca sehingga produksi mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Hal ini pun berdampak pada kualitas garam yang dihasilkan. Agar diketahui, produksi garam para petani hanya memiliki kandungan NaCl sebesar 92%. Sementara WHO menetapkan standar penetapan kualitas kandungan NaCl yakni sebesar 94% berdasarkan angka kebutuhan gizi manusia.

Kondisi demikian mengakibatkan garam produksi petani akan kalah bersaing dari garam produksi industri yang memasok bahan baku garam dari aktivitas impor karena garam produksi petani tidak akan pernah mencapai standar SNI yang ditetapkan pemerintah. Sebagai contoh, garam yang diimpor pemerintah dari Australia memiliki kadar natrium klorida (NaCl) 97%. Selain itu, tidak efisiennya proses produksi garam dalam negeri mengakibatkan biaya produksi lebih besar. Maka semakin terpuruklah garam lokal, terutama ketika garam impor dengan kualitas lebih baik dan harga lebih murah menyerbu pasar garam dalam negeri.

Alih-alih melakukan optimalisasi produksi dalam negeri dengan memberikan support pada petani lokal, pemerintah justru mengambil langkah pendek dengan melakukan aktivitas impor. Rendahnya daya saing produsen dalam negeri menyebabkan keengganan melanjutkan aktivitas produksi. Jika hal ini terjadi maka produksi pangan dalam negeri akan semakin rendah dan akan terdorong untuk melakukan impor terus menerus. Alhasil, negara akan bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Padahal pangan merupakan kebutuhan pokok. Jika hal ini terus berlangsung dapat menghancurkan ketahanan pangan Indonesia, karena akan mudah disetir oleh negara importir.

Peran Negara
Kondisi ini sangat memprihatinkan, sebab Indonesia adalah negeri maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Hal ini menolak alasan bahwa tidak tersedia bahan baku pembuatan garam. Terkait pengaruh cuaca yang tidak menentu memang di luar kuasa manusia, namun bukan tidak bisa diatasi. Merupakan realitas bahwa para petani Indonesia masih mengelola garam dengan cara manual, sehingga musim pun berpengaruh dalam proses produksi. Justru di sinilah peran negara diperlukan untuk meningkatkan kualitas produksi garam dalam negeri.

Sudah banyak hasil penelitian dari para ilmuwan untuk meningkatkan produksi garam. Seperti teknologi produksi garam geomembran yang dapat meningkatkan hasil produksi hingga dua kali lipat (Aprilina Susandini, Media Produksi (Geomembrane) Dapat Meningkatkan Kualitas dan Harga Jual Garam, 2018). Untuk mengatasi cuaca, ada rumah prisma yang tidak bergantung musim.

Semua ini butuh peran negara yang memiliki semangat riayah (mengurus) masyarakat. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah, bahwa fungsi pemerintah adalah laksana penggembala. Beliau Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda:

Imam (kepala negara) laksana penggembala dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Hadits ini menginsyaratkan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab besar dalam implementasinya mengurusi rakyat termasuk persoalan kebijakan impor, yang harus sesuai koridor syara’ dan tetap menguntungkan rakyat. Itulah penguasa yang memahami bahwa ia mengemban amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, ia akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanahnya serta tidak menyelisihi perintah Allah dan RasulNya.[AR].[MO/sr]

Posting Komentar