Oleh : Merli Ummu Khila
Kontributor Media, Pegiat Dakwah

Mediaoposisi.com-Demokrasi dan korupsi, selamanya akan selalu terintegrasi. Kesimpulan ini bukan sekedar opini ataupun provokasi, melainkan sebuah keniscayaan karena asas yang dibangun berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas.

‌Demokrasi melahirkan pejabat korup. Besarnya biaya untuk meraih sebuah tampuk kekuasaan tidak sebanding dengan gaji yang didapat. Inilah yang menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan untuk berbagai kepentingan. Dari suap-menyuap hingga penggelapan uang rakyat.
Regulasi pemilu mensyaratkan suara terbanyak sebagai pemenang.  Kecurangan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari pemilu. Demi meraup suara rakyat segala cara menjadi halal dilakukan oleh para calon. Persaingan bukan lagi berdasarkan visi misi. Namun bagaimana memenangkan kompetisi dengan cara curang.
Ketika kekuasaan diraih dari hasil kecurangan, bukan mustahil jabatan dijadikan ajang mengembalikan modal dan memperkaya diri. Perhatikanlah akhir-akhir ini masyarakat disuguhi berita terbongkarnya kasus/skandal  korupsi seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Pelindo, proyek fiktif di Kemen PUPR dan Suap di KPU libatkan partai penguasa.

Seperti juga yang baru-baru ini terjadi pada seorang komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

Seperti dilansir oleh cnnindonesia.com 14/01/2020), KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan penetapan PAW anggota DPR 2019-2024 dari PDIP. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan Wahyu diduga menerima hadiah terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.
Ia diduga meminta uang Rp900 juta untuk membantu politikus PDIP Harun Masiku sebagai pengganti anggota DPR yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

Suap-menyuap di kalangan pejabat bukan hal yang baru. Demi memuluskan kepentingannya, segala cara dilakukan. Ratusan ribu aduan yang masuk ke laporan KPK. Ribuan kasus diproses. Upaya KPK memberantas korupsi seolah tak kunjung usai. Lembaga ini hanya sibuk menindak tersangka. Tidak sampai pada pencegahan.

Praktik korupsi di dalam sebuah lembaga negara terus merebak bak jamur di musim hujan. Hilangnya rasa malu pada pejabat yang tertangkap tangan dan lemahnya pengawasan dalam sebuah institusi, seolah memberi peluang para pejabat untuk korupsi. Yang menjadi permasalahan utama adalah buruknya sistem dana tata kelola negara.

Islam Membawa Solusi

Penyebab korupsi yang paling utama adalah karena mahalnya ongkos untuk menduduki sebuah jabatan. Sehingga seseorang yang hendak menjabat bisa jadi sudah memperhitungkan bagaimana balik modal setelah kompetisi dimenangkan. Pada akhirnya korupsi menjadi wabah yang menjalari pemangku kekuasaan.

Dalam Islam untuk menduduki sebuah jabatan akan di isi  seseorang yang kompeten dibidangnya. Dan tidak dengan jalan demokrasi yang menjadikan voting sebagai landasan. Sehingga sebuah jabatan tidak akan diperebutkan seperti saat ini. Karena dalam Islam sebuah jabatan adalah amanah yang akan diawasi di dunia dan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dalam Islam praktik korupsi adalah perbuatan tercela dan pelakunya akan mendapat hukuman setimpal yang membuat efek jera.

Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu’alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap." [HR. Ahmad, No. 6532, 6778, 6830, ; Abu Dawud, No. 3582; Tirmidzi, No. 1337 ; Ibnu Hibban, No. 5077

Solusi dari karut marutnya sistem kapitalisme yang melahirkan pejabat korup, adalah mengganti sistem dengan yang lebih baik. Sistem yang tentu saja bukan buatan manusia. Sistem paripurna yang menggunakan ide dan metode Islam.

Menjadikan landasan hukum syariah Islam menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Dan sistem ini mampu mengatur seluruh alam, tidak hanya umat Islam saja. Terbukti sebelum runtuhnya Daulah Turki Usmani, Khilafah Islamiyah mampu menyejahterakan tidak saja umat Islam, akan tetapi kaum Nasrani dan Yahudi pun ikut menikmati kehidupan dalam bingkai syariah Islam.

Wallahu'alam bishawab. [MO/s]

Posting Komentar