Oleh : Masruro Nurita Sari
Mediaoposisi.com-Awal tahun 2020, lagi dan lagi rakyat indonesia mendapat ‘hadiah pahit’ dari para pejabat negara. Bagaimana tidak, belum genap satu bulan, rentetan kasus korupsi kembali terkuak, bukti betapa besar penghianatan amanah yang telah mereka lakukan.

Jiwasraya, salah satu badan usaha milik negara yang bergerak disektor asuransi, dimana rakyat mempercayakan sebagian besar hartanya untuk dikelola, malah terpaksa kecewa dengan terungkapnya kasus korupsi.
Pemberitaan lainnya yang dilansir pada tanggal 12 januari 2020, sekali lagi membeberkan kasus korupsi ,
Belum selesai kasus PT Asuransi Jiwasraya, penegak hukum kini harus bersiap menangani kasus yang diperkirakan tak kalah besar. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, ada informasi korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). ( www.jawapos.com )
Dan seolah tak kunjung usai hadiah pahit untuk umat, sekali lagi terkuak kasus korupsi pelindo, seperti di lansir di laman media online, sabtu 11 Januari 2020, yang menyebutkan bahwa
Ketua badan pemeriksaan keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan empat proyek di lingkungan Pelindo II merugikan negara lebih dari Rp. 6 triliun. Menurut dia, empat proyek pelindo II yang merugikan negara itu yakni perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru, dan juga Globsl Bond. (www.faktakini.net )
Deretan kasus di atas hanyalah sebagian kecil ‘hadiah pahit’ yang baru terungkap, masih ada kasus proyek fiktif di Kemen PUPR, dan yang tak kalah menyakitkan adalah ketika umat terkhianati dengan terungkapnya kasus Suap di KPU yang melibatkan partai penguasa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan (KPU) Umum Wahyu Setiawan menjadi tersangka. Ia diduga menerima suap untuk meloloskan Calon Anggota Legislatif dari PDIP Harun Masiku agar menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antar waktu (PAW). ( www.tempo.com 12 januari 2020)
             Indonesia sudah merdeka lebih dari tujuh puluh tahun, sistem penegakan hukum yang digunakan juga mengalami inovasi dan perkembangan setiap tahunnya. Di antara salah satu upaya yang konon dijadikan “jurus” untuk memberantas kasus korupsi adalah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Resmi dibentuk tahun 2002, entah sudah berapa banyak kasus korupsi yang sudah ditangani tiap tahunnya, mungkin ratusan bahkan ribuan. Pertanyaannya adalah, apakah rakyat bisa mengandalkan KPK? Apakah kinerja KPK sudah cukup efektif dalam memberantas para koruptor? Faktanya, sudah hampir dua dekade KPK dibentuk, namun kasus korupsi seolah tidak pernah ada habisnya, bahkan semakin meningkat dan memalukan. Pembentukan KPK yang bertujuan untuk menghilangkan budaya korupsi nyatanya masih belum cukup. Kasus korupsi yang akhir-akhir ini muncul bahkan mengungkap jumlah nominal yang sangat besar.

             Yang lebih memprihatinkan lagi, KPK yang awal pembentukannya dinyatakan sebagai lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, faktanya semakin kesini semakin kehilangan kekuatannya. Dalam sebuah media online, diberitakan bahwa KPK gagal menggeledah ruangan sekretaris jenderal partai yang tersangkut kasus korupsi. Baca juga : https://www.mediaoposisi.com/2020/01/fpi-sang-laskar-penyelamat-yang.html

             Komisi pemberantasan korupsi (KPK) gagal menggeledah ruangan sekretaris jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristianto dikantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Lantaran penyidik diduga dihalangi petugas markas pasrtai banteng. ( www.rmol.id )

             Alangkah ironisnya, yang semula dikatakan independen dan bebas dari intervensi kekuasaan, bagaimana bisa luluh dan tak berdaya ketika berhadapan dengan petugas partai.
             Hal itu bisa dijadikan indikasi bahwa kekuatan KPK kian hari kian menyusut. Maka pantas saja jika kasus korupsi semakin bertambah, dan target tersangka disesuaikan denga kekuatan yang dimilki. Semakin lemah jabatan seseorang atau lembaga maka semakin berpotensi untuk dijadikan target tersangka untuk segera di tindak, namun jika sang pelaku korupsi berasal dari lingkaran penguasa, maka pasti proses penyelidikan akan cenderung lambat bahkan menghilang dari permukaan. 

             Perbedaan ‘Tindakan’ KPK terhadap pelaku korupsi seolah mengisyaratkan bahwa lembaga ini mulai goyah dan dependent. Selain itu, Sanksi yang berikan kepada pelaku korupsi, seringkali tak sebanding dengan kasus kejahatan yang telah dilakukan. Bagaimana bisa seorang yang telah melakuakan tindakan kejahatan masih terlihat tenang dan tak merasa bersalah. Efek jera sepertinya tidak akan pernah ada dalam sistem peradilan negara kita. Orang yang  sudah pernah tertangkap, suatu saat akan kembali tertangkap dengan raut wajah tak bersalah. Sudahlah hukuman yang tidak menimbulkan efek jera, semain carut marutlah negara ini ketika tidak ada upaya preventif dari pemerintah untuk mengurangi terjadinya kasus korupsi.

             Lembaga semacam KPK dan sejenisnya bentukan pemerintah, yang katanya bersifat independen,  bebas dari intervensi dan kepentingan pihak manapun, pada praktiknya, tidak mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan leluasa. Mengapa? Karena ada ‘kekuatan tak terlihat’ yang ada dibalik para pemegang kekuasaan. 

             Merebaknya virus korupsi bukan disebabkan karena tidak adanya lembaga penegak hukum akan tetapi yang menjadi masalah adalah sistem yang menyebabkan seseorang atau lembaga untuk bertindak curang dan tidak adil. Sistem yang melahirkan pribadi yang tidak tahu mana yang benar mana yang salah, halal haram, pribadi yang acuh dengan prinsip dasar agama, sistem yang membentuk manusia menjadi makhluk individualis, oportunis dan yang pasti membentuk manusia yang matrealistis. Itulah mengapa korupsi menjadi sebuah aktifitas wajar bahkan aktifitas yang harus dilakukan demi bisa bertahan dalam dunia yang sangat kejam. Itulah sistem sekuler! Sistem ini sangat lemah dalam menindak tegas pelaku korupsi. Bahkan untuk urusan penggeledahan seperti fakta yang diungkap di atas, seolah KPK dan aparat tidak lebih kuat dibanding pelaku koruptor.

             Setelah membahas panjang lebar perkara akut yang dihadapi bangsa saat ini, haruskah kita terus menerus berputar-putar dengan maslah yang sama, bahkan sampai energi kita habis hanya karna berkutat dimasalah yang itu-itu saja.  Entah harus menunggu hingga berapa generasi lagi, baru umat bisa memahami dan bangkit dari semua keterpurukan ini. Fakta yang ada, masalah yang terus terjadi seperti kemiskinan, korupsi, pelecehan seksual, berbagai penyimpangan dan bahkan sekarang semakin menjalar ke aspek yang tak kalah penting, yakni degradasi moral. Masalah yang ada akan terus muncul setiap saat dan ditambah masalah baru yang tak kalah berat. Itu semua karena kesalahan umat dalam memahami akar masalah, umat belum mampu memahami situasi yang ada dengan pengamatan yang cermat, mereka terlalu sibuk dengan urusan pribadi yang tak kunjung usai, sehingga tak mampu untuk berpikir jauh mendalam. Umat hanya mampu melihat permasalahan yang terlihat dipermukaan dan menyelesaikannnya dengan praktis. Solusi hanya berhasil memangkas bagian permukaan, tidak tuntas hingga ke akar. 

             Seharusnya umat sudah mulai sadar dan berfikir dengan cermat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengurai semua masalah hingga menemukan akar masalah, yakni rusaknya sistem. Semua masalah yang ada muncul dari akar yang rusak, yakni sistem negara. Maka wajar saja bila batang, dahan, daun, bunga, dan seluruh bagian akan menjadi rusak. Begitulah pula dengan bangsa ini yang sudah mengalami banyak kerusakan mulai dari rusaknya aqidah umat, pendidikannya, perekonomiannya, peradilannya dan sendi-sendi lain yang tak kalah hancurnya. Korupsi yang merajalela itu hanyalah secuil masalah akibat rusaknya sistem yang di anut negara

             Sistem yang rusak hanya akan melahirkan kerusakan. Berbeda hasilnya jika sistem yang dipakai adalah sistem yang benar dan sempurna. Sistem yang seperti apa itu? Tentu saja sistem yang diberikan oleh Allah selaku pencipta alam semesta termasuk kita para manusia. Syariat yang ada dalam Sistem Islam tentunya akan sangat mampu mengantisipasi bahkan menyelesaikan semua permasalahan yang ada.Bagaimana bisa? Tentu saja bisa! Karena Allah lah memunculkan semua masalah yang ada sebagai ujian bagi umatnya, Allah melihat bagaimana cara manusia menyelesaikan masalah yang ada, apakah dengan syariat yang DIA turunkan ataukah manusia memilih untuk bersikap sombong dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara mereka sendiri. Sebagai contoh kasus dalam mengelola negara, Allah tentu saja sudah memberikan aturan dengan sangat sempurna untuk bisa diterapkan. Akan tetapi, dengan sombongnya manusia membuat aturannya sendiri, mengabaikan apa yang sudah Allah perintahkan. Akibatnya, muncullah semua permasalah ini karena ulah tangan manusia itu sendiri, yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah dan syariatNya. 

             Sistem islam akan melahirkan akar yang baik, yakni pribadi-pribadi bertaqwa dengan aqidah yang kuat, individu yang tunduk pada syariat. Jangankan besar seperti korupsi, masalah remeh saja akan sangat minim terjadi. Masyarakat yang bertaqwa akan taat dan tunduk pada Allah, serta tidak akan mungkin berani melakukan kemaksiatan dan selalu menjaga amanah sebagai khalifah bagi semesta alam.[Mo/db]

Posting Komentar