Oleh : Novida Balqis (Pengajar)
Mediaoposisi.com-Korupsi adalah perbuatan yang paling dibenci oleh masyarakat saat ini. Korupsi yang dilakukan oleh aparat negara sudah kelewat batas. Dampaknya, masyarakat pun sengsara dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Banyak berita yang mengabarkan kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara, seperti kasus berikut ini.

Dilansir dari republika.co.id (10/1/2020), mantan bawaslu Agustiani Tio Fridelia memakai rompi oranye usai pemeriksaan di Gedung KPK, pada hari Jumat (10/1). 

Tidak hanya itu, belum selesai kasus Jiwasraya, muncul kasus yang tak kalah besar yaitu kasus korupsi di ASABRI (PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). (jawapos.com, 12/1/2020).

Masih banyak lagi kasus korupsi yang muncul dalam berita-berita di televisi maupun dari media online. Dari kasus-kasus korupsi diatas, tampak jelas bahwa hukum dalam negeri ini bukanlah hukum yang layak diterapkan. Bagaimana tidak, hukuman bagi pelaku korupsi yang diberikan oleh negara tidaklah membuat pelaku jera. 

Atau bisa jadi pelaku menjadi kebal hukum, karena merupakan pejabat negara. Dan juga hal-hal senada lainnya, tanda kebobrokan negeri ini. Sangat miris ketika mendengar istilah hukum tumpul keatas dan tajam kebawah. Jika hukum di negeri ini tidak tajam bagi pelaku yang merupakan pejabat negara, maka hal ini sangat berbahaya. Sebab, pejabat yang merupakan pelaku korupsi akan sewenang-wenang mengambil uang negara dan menyengsarakan rakyat.

Seharusnya, seorang pemimpin dan pejabat negara harus melindungi rakyatnya dan melayani rakyatnya. Mengutamakan kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan diri sendiri maupun golongannya. Kesengsaraan rakyat akibat korupsi para pejabatnya sudah kita rasakan saat ini. Kelaparan dimana-mana, dan bukan tidak mungkin kematian akibat kelaparan sering terjadi. Hal itu sama saja penguasa negeri ini sedang membunuh rakyatnya sendiri! Sungguh kejam dan keji!

Solusi Dari Islam

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mempunyai solusi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Hukum dalam Islam berasal dari Al-Qur’an dan Hadits yang hendaknya kita terapkan keseluruhannya. Bagaimana cara Islam memberantas dan mencegah korupsi?

Istilah korupsi dalam syariah Islam disebut sebagai perbuatan khianat. Pelakunya disebut khaa’in yaitu penggelapan uang yang diamanatkan dan dipercayakan kepada seseorang. Tindakan khianat yaitu menggelapkan harta yang diamanatkan kepada seseorang itu. Sehingga sanksi untuk khaa’in (pelaku khianat) bukanlah hukum potong tangan, melainkan sanksi ta’zir. Yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim (dalam sistem Islam). (sumber : Media Umat)

Rasulullah SAW bersabda :

“Tidak diterapkan hukum potong tangan bagi orang yang melakukan pengkhianatan (termasuk koruptor), orang yang merampas harta orang lain, dan penjambret. (HR Abu Dawud). (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31).

Seperti yang disebutkan diatas, hukuman bagi para koruptor adalah sanksi ta’zir (sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim). Sanksinya bisa dari yang paling ringan adalah sekedar nasehat dan teguran dari hakim. Ada pula sanksi berupa penjara, terkena denda (gharamah), pengumuman pelaku dihadapan publik dan media massa (tasyhir), hukuman cambuk.

Dan juga yang paling tegas adalah hukuman mati. Hukuman mati ini teknisnya dapat dilakukan dengan digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan pelaku. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-79)

Selain hukuman bagi para koruptor, Islam mengatur cara mencegah korupsi dan langkah preventif yang dapat dilakukan dalam mencegah korupsi, yaitu :

Pertama, melakukan rekrutmen SDM aparat negara yang berasaskan profesionalisme dan integritas. Wajib memenuhi kriteria kifayah (kapabilitas), dan berkepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyah).

Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Seperti Khalifah
Umar bin Khattab yang selalu memberikan arahan dan nasehat kepada bawahannya.
Ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada para aparatnya. Keempat, Islam melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat negara. Sehingga negara wajib melarang aparat negara untuk menerima suap dan hadiah.
Kelima, Islam memerintahkan untuk melakukan perhitungan kekayaan bagi para aparat negaranya. 
Keenam, adanya teladan dari pimpinan. Seorang pemimpin negara harus memberikan teladan bagi para aparat dan pegawai negara. Begitupun aparat negara, harus memberikan teladan yang baik pada masyarakatnya.
Ketujuh, pengawasan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat. Seperti khalifah Umar bin Khattab yang langsung dikritik oleh masyarakatnya ketika akan menetapkan batas maksimal mahar sebesar 400 dirham.
Seperti itulah cara Islam dalam menetapkan hukuman bagi para koruptor, dan juga cara mencegah korupsi yang dapat diterapkan. Tentu cara-cara mencegah korupsi dan hukuman bagi para koruptor diatas tidak akan dapat terlaksana apabila sistem Islam tidak diterapkan. Solusi efektif yang harus dilakukan agar negeri ini sembuh dari korupsi adalah dengan menerapkan seluruh sistem Islam dalam naungan Khilafah. Tanpa khilafah, mustahil solusi dari Islam dapat diterapkan dalam sistem hukum di negeri yang sekarang.[Mo/db]
Wallahu A’lam

Posting Komentar