Oleh : Puspita Ningtiyas, SE

Mediaoposisi.com-KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan kembali mengeluarkan kartu sakti untuk membantu masyarakat Indonesia guna mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Salah satunya adalah kartu pra-kerja. (5/12/2019). Berikut sejumlah fakta nya :

(1) Kartu pra-kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling). Tujuannya adalah mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali. Kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja.

(2) Pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp 10 triliun untuk program kartu pra-kerja pada 2020. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, biaya tersebut termasuk untuk pelatihan dengan perkiraan biaya sebesar Rp 3-7 juta per orang. Kemudian, dana tersebut juga dialokasikan untuk membiayai sertifikasi dengan estimasi biaya tertinggi Rp 900.000. Lalu, insentif yang diberikan setelah pelatihan sebesar Rp 500.000 dan terakhir biaya pengisian survei yang dilakukan tiga kali serta diberikan insentif sebesar Rp 50.000. Sehingga, total manfaat per peserta Rp 3,65 juta hingga Rp 7,65 juta.

(3) Berdasarkan data Kementerian Keuangan, untuk tahun depan (2020) ada 2 juta kartu pra-kerja yang disiapkan pemerintah. Sebanyak 1,5 juta kartu akan diakses secara digital, Sedangkan sebanyak 500 ribu kartu bisa diakses secara reguler atau berbentuk kartu.

(4) Pemerintah akan melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk program kartu pra-kerja. Peserta pengguna kartu ini dapat memilih jenis pelatihan melalui platform digital seperti GoJek, Tokopedia, Jobstreet dan platform lainnya. Pelatihan akan disediakan oleh perusahaan swasta dan dilakukan secara online (e-learning) dan offline (tatap muka). Pelatihan ini dilakukan di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) milik pemerintah termasuk BLK (Balai Latihan Kerja), LPK swasta dan industri.

Kartu prakerja sebetulnya adalah wajah baru dari program pelatihan vokasi yang sudah digenjot Jokowi di periode sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber daya Manusia Indonesia.

Pendidikan vokasi dianggap menjadi solusi untuk penciptaan sumber daya manusia yang berkompeten, berdaya saing, dan siap bekerja profesional. Hal ini juga sesuai dengan politik pasar bebas yang sudah sejak lama diaruskan oleh negara pertama ( baca : Negara Adidaya ) dalam hal ini Amerika. Pertanyaannya, mampu kah kebijakan pelatihan vokasi yang di formalisasikan dalam bentuk kartu ini mampu menjadi solusi atas penggangguran dan kemiskinan di Indonesia ?

Berdasarkan data BPS per Februari 2019, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,82 juta orang. Sehingga kartu pra kerja dipastikan tidak akan mampu menutup angka pengangguran yang ada. Hal ini sesuai dengan "Prinsip first in first serves, Artinya yang lebih dulu mendaftar akan dapat mengikuti pelatihan vokasi lebih awal dibandingkan yang mendaftar belakangan," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. ( dikutip dari Kompas.com, Rabu (20/11/2019). 

Terlebih lagi, calon penerima kartu pra kerja harus diseleksi dan mendaftar secara online melalui laman resmi kemenaker.go.id, memilih lembaga pelatihan vokasi melalui website atau aplikasi, pelatihannya pun sebagian besar melalui online. Jelas hanya kalangan tertentu yang bisa menjangkau manfaat dari kebijakan ini.

Dan sangat di sayangkan, pelatihan vokasi ini justru hanya akan menguntungkan para pemilik modal, dalam hal ini perusahaan besar berbasis digital, mengingat subyek pelatihan adalah mereka. Alhasil, bukan menyelesaikan persoalan kemiskinan, justru kembali lagi rakyat yang harus mengalah menjadi korban keserakahan kapitalis swasta dalam dan luar negeri. 

Secara sunnatullah kemiskinan telah mucul dalam kehidupan. Allah SWT meninggikan risqi sebagian manusia atas sebagian yang lain ( QS.39 :53 ; QS.29:62 ; QS.43:42 ; QS.16:71). Secara faktual, AM.Saefuddin membagi kemiskinan menjadi dua yaitu kemiskinan alamiah ( natural poverty ) dan kemiskinan struktural ( structural poverty ).

Yang pertama, terjadi karena misalnya cacat mental atau fisik, lahir dari dan dalam keadaan keluarga miskin dan faktor lainnya yang tidak terduga ( bencana alam, kebangkrutan dll ). Sedangkan kemiskinan struktural diciptakan oleh sistem, nilai, dan perilaku rusak manusia. Sistem sosialis dan kapitalis dengan asas manfaat bebas nilai, membidani kelahiran para elit politik dan konglomerat yang menghalalkan segala cara, bergelimang kemewahan di atas penderitaan mayoritas besar umat manusia.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan struktural, problem hakikinya sesungguhnya bukan pada masalah produksi, bukan juga pada masalah teknologi ( baca : revolusi 4.0 ) , Problem hakiki ekonomi muncul dari interaksi manusia yang terkait dengan barang dan jasa, dengan kata lain, problem hakiki ekonomi adalah masalah distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia. Jika distribusi bermasalah maka kemiskinan akan muncul karena harta hanya berputar di beberapa orang saja.

Buktinya, Menurut Tanri Abeng (Mantan Menteri BUMN RI): 50,3 % harta kekayaan di Indonesia hanya dikuasai oleh 1% penduduknya, menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra (Mantan Menteri Sekertaris Negara RI): 74 % tanah di Indonesia telah dikuasai oleh 0,2 % penduduknya, menurut Prof. Dr. Pratikno (Mantan Rektor UGM, Menteri Sekertaris Negara): 70 % - 80 % Sumber Daya Alam Indonesia telah dikuasai oleh pihak asing. 

Islam memiliki mekanisme agar distribusi kekayaan tersebar merata dengan cara memberikan kejelasan hukum tentang kepemilikan ( Al-milkiyah) , pemanfaatan ( At-tasharruf fil milkiyah ) dan pengelolaan harta di tengah-tengah manusia ( Tauzi’u Tsarwah Bainan-naas ).

“…supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Al-hasyr 7.
Mekanisme ini hanya bisa diwujudkan dalam bingkai negara Islam ( baca : Khilafah) dan jika Indonesia melepaskan diri dari hegemoni Amerika yang memegang kendali ekonomi dunia.[Mo/db]

Posting Komentar