Oleh
Ulfah Sari Sakti,S.Pi
 (Jurnalis Muslimah Kendari)



Mediaoposisi.com- Tujuan pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan dengan memberikan kartu pra kerja ibarat memberi ikan pada masyarakat, yang seharusnya memberikan kail agar masyarakat dapat mandiri memancing dan mendapatkan ikan sesuai dengan usaha yang dilakukan, alias tidak memanjakan masyarakat dengan program yang hanya bermanfaat sesaat.

Seperti dilansir situs berita online Surya.Co.id, kartu pra kerja berisi saldo Rp 7,6 juta akan dibagikan Maret 2020.  Yang mana menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK), Muhadjir Effendy, bahwa kartu pra kerja dibagikan kepada para pengantin baru yang masuk kategori miskin. “Kemarin waktu rapat terbatas sudah diputuskan oleh Pak Presiden bahwa nanti yang mengkoordinasi adalah Pak Menko Perekonomian, Airlangga Hartato,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemberian kartu pra kerja kepada para pengantin baru ini masuk ke dalam program sertifikasi nikah.  Setelah calon pengantin menyelesaikan bimbingan nikah selama tiga bulan, mereka yang tidak mempunyai sumber penghasilan diperkenankan mengikuti pelatihan lanjutan alias pra kerja.”Jadi kartu pra kerja ini bukan kartu yang dibagikan kepada para penganggur.  Uang itu digunakan untuk membiayai program pelatihan yang diambil oleh para pencari kerja atau yang terkena PHK dan ingin mendapatkan pekerjaan baru,” katanya.

Selain pelatihan pra kerja, pengantin baru yang memilih membuka usaha sendiri ketimbang bekerja juga dimudahkan untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR).  Karena itu hal ini juga melibatkan Kementerian Koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Total anggaran sekitar Rp 10 Triliun yang dianggarkan oleh pemerintah nantinya akan diperuntukkan 2 juta peserta.  Saat ini payung hukum soal kartu pra kerja masih dalam proses finalisasi dan semua di bawah koordinator Kementerian Koordinasi Perekonomian (SURYA.co.id/30/11/2019).

Solusi Islam Atasi Masalah Ketenagakerjaan

Berbeda dengan sistem kapitalis-sekuler yang menawarkan kartu pra kerja, Islam menawaran solusi antara lain pembukaan lapangan usaha seluas-luasnya (laki-laki yang wajib bekerja) dan kondusifnya dunia usaha (tidak dikuasai tenaga kerja asing).

Pembukaan lapangan usaha seluas-luasnya khususnya bagi kaum laki-laki karena laki-laki merupakan kepala rumah tangga, yang wajib memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarganya.  Bukan sebaliknya seperti saat ini yang membuka kran peluang lapangaan usaha sebesar-besarya bagi kaum perempuan dan anak-anak, sehingga peluang usaha kaum laki-laki semakin sempit.

Karena itu pemerintah harus memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk bekerja.  Sebagaimana sabda Rasulullah.  “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat) dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).  Terdapat pula firman Allah swt, ”...Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung” (QS Al Jumu’ah : 10).

Pemerintah juga dapat memberikaan nafkah kepada masyarakat kurang mampu yang sudah tua atau cacat, dari kas baitul mal, yang mana salah satu sumbernya adalah zakat yang dipungut dari masyarakat yang mampu.

Selain membuka  lapangan usaha sleuas-luasnya, pemerintah juga harus memberikan pelayanan dasar secara gratis atau pun terjangkau kepada masyarakat meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.  Pemenuhan layanan dasar ini merupakan kewajiban pemerintah karena termasuk pelayanan umum (ri’ayatu asy syu’uun).

Menurut Al Bdri (1990), Ad Damsyiqy menceritan suatu peristiwa dari Al Wadliyah bin atha, yang mengatakan bahwa di Kota Madinah ada tiga orang yang mengajar anak-anak.  Oleh Khalifah Umar Ibnu Al Khatbah, atas jerih payah itu beliau memberikan gaji kepada mereka sebesar 15 dinar setiap bulan (1 dinar = 4,25 gram emas).  Totalnya 63,75 gram emas.  Jadi kalau 1 gram emas harganya sekitar Rp 70.000 maka berarti gaji guru kurang lebih Rp 4.462.500 per bulan (bandingkan gaji guru saat ini dan ada pula yang masih honorer serta belum terangkat).  Yang mana dalam Islam, mencari ilmu adalah wajib.  Sebagaimana Sabda Rasulullah, “Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah” (HR Thabrani).

Sehubungan dengan masalah kesehatan, diriwayatkan bahwa Mauquqis, Raja Mesir pernah menghadiahkan seorang dokter untuk Rasulullah Muhammad saw.  Rasulullah menjadikan dokter itu sebagai doketr kaum muslimin yang bertugas mengobati setiap masyarakat yang sakit.

Adapun masalah rasa aman, Rasulullah saw bersabda, ”Barang siapa yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya,sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya” (Al Hadits).

Solusi sistem Islam yang dijelaskan diatas, diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah atas kebijakan yang diambil dalam hal mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan.  Yang mana saat ini kabarnya ekonomi negara sedang defist, sehingga beberapa program pemerintah misalnya BPJS Kesehatan dan upah guru honorer yang layak belum terpenuhi, olehnya itu alangkah baiknya jika alokasi anggaran kartu pra kerja yang mencapai Rp 10 Triliun dapat dialokasikan antara lain untuk pemenuhan layanan dasar itu.  Semoga pemerintah lebih arif dan bijaksana dalam mengambil kebijakan, yang berhubungan dengan pemenuhan hak masyarakat.

Wallahu’alam bishowab.


Posting Komentar