Oleh : Alfiana Norsha Audina S.

Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban
Mediaoposisi.com-Belakangan ini, tampaknya BUMN kita mendadak sukses menjadi trending topic di berbagai laman media. Mulai dari penemuan penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh Direktur Utama dan empat direksi PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), hingga collapsnya 7 BUMN, yakni PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel. Adapun efek yang diakibatkan oleh tingginya defisit pun tidak tanggung-tanggung. Salah satunya, Bulog yang terpaksa menelan ludah membuang 200 ribu ton beras yang membusuk.

Tentu berita ini sangat disayangkan oleh masyarakat, sebab laporan yang dirilis oleh Bank Pembangunan Dunia (ADB) dan International Food Policy Research (IFPRI) menyebutkan sebanyak 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan kronis. Belum lagi kerugian lain yang dialami selain oleh Bulog. Sebenarnya, defisit yang dialami perusahaan pelat merah tersebut merupakan lagu lama. Artinya permasalahan ini merupakan hal yang umum meski hasil kerugiannya mencapai milyar hingga triliunan rupiah. 

Ekonom Institute for Development and Finance (Indef), Abra P.G Talattov menyatakan BUMN seringkali menanggung beban yang besar, hingga mencapai 30 persen dari total ongkos. Hal ini terjadi karena pemerintah melalui APBN hanya menyediakan kurang dari setengah ongkos pembangunan. Seperti yang terjadi pada Bulog. Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) menyatakan Bulog menanggung beban hutang bunga hinga 10 milyar/hari.

Buwas mengaku perusahaan yang ia kendarai tersebut seringkali bekerja dalam situasi yang tidak ideal. Masih ingatkah di ingatan kita carut marut impor beras pada tahun 2018? Pemerintah melakukan impor beras menjelang panen raya akhir Januari hingga Februari. Bulog yang harusnya menjalankan penugasan dari pemerintah turut membeli beras impor dengan utang milik Bulog. 

Pun demikian dengan ramainya berita ribuan karyawan Krakatau Steel siap diPHK. Melihat pembangunan infrastruktur yang sedang gencar-gencarnya, justru hal ini tidak dibarengi dengan berita baik perusahaan baja dan besi itu. Pengamat ekonomi Arim Nasim menilai seakan-akan pemerintah membunuh perusahaan tersebut secara tidak langsung. Melalui kebijakan liberalisasi dan swastanisasi, pemerintah memberikan izin kepada Cina membangun pabrik besi dan baja di Indonesia dengan berbagai keistimewaannya. Dengan harga jual yang lebih rendah, tentu besi baja impor lebih menarik dibanding milik negara. Hal tersebut juga dikeluhkan oleh Asosiasi Besi Basa Indonesia.

Mereka mengatakan pelaku industri dalam negeri merasa kesulitan untuk menaikkan utilisasi (pemanfaatan kapasitas produksi terpasang) pabrik yang rendah dikarenakan derasnya impor baja. Sekalipun pemerintah seringkali menyuntikkan dana kepada BUMN tersebut, namun nyatanya tidak dibarengi dengan keseriusan dalam pengelolaan. Terbukti hingga kini PT. Krakatau Steel 7 tahun berturut-turut masih mengalami kerugian besar. 

Melihat deretan problemik yang terjadi, terlihat pemerintah seakan-akan lepas tangan dari fungsi yang semestinya. Said Didu menilai jangan sampai BUMN menjadi Badan Milik Penguasa. Artinya, pemanfaatannya berdasarkan keinginan penguasa, bukan murni kebutuhan publik. Di balik jatuh bangunnya BUMN, pemerintah memberi keluangan investasi bagi investor asing, sebagaimana komitmen presiden Jokowi. Bahkan presiden Jokowi rela mencabut 40 peraturan menteri dan revisi 74 aturan demi menarik investasi asing. Tentu ini merupakan ambisi yang luar biasa.

Mau tak mau, BUMN gigit jari harus bersaing dengan perusahaan swasta. Namun, bak ayam mati di lumbung padi, perusahan swasta tampak lebih memikat penguasa dibanding perusahaan milik negeri. Seperti di balik sepinya tol Trans Jawa dan Sumatra yang dibangun dengan utang oleh BUMN. Waskita Karya yang banyak membangun ruas tol Jawa, kini sedang giat menjual ruas itu kepada swasta demi membayar utang. Namun lagi-lagi, bukan namanya perusahaan swasta jika jual-beli tidak didasari profit. Mau tak mau, masyarakat mau tak mau harus merogoh koceh lebih dalam untuk sekedar menikmat tol ini. Itupun jika laku. Jika tidak, mau tak mau Waskita Karya terancam bangkrut.

Namun sayang, nyatanya pembangunan tol bukanlah kebutuhan masyarakat bila tarif melambung tinggi. Pertanyaannya, sebenarnya untuk siapakah pembangunan itu jika seringkali perusahaan dalam negeri dan masyarakat yang menjadi korban? Harusnya pemerintah segera mengevaluasi diri dan bertindak tanpa harus menanti kerugian-kerugian yang akan mendatang. Namun jika pemerintah masih menjunjung tinggi sistem pengaturan ala kapitalisme, dengan menjadikan para capital sebagai pembangun negeri, maka sampai kapan pun negara dan masyarakat tidak akan mendapatkan tempat yang istimewa di mata penguasa, selain para pebisnis kakap.  

Islam melarang tegas pengelolaan harta terpusat pada pebisnis. Terdapat 3 konsep kepemilikan/milkiyyah, yakni negara, umum, dan individu. Pengaturan negara bukanlah berdasarkan untung-rugi semata, melainkan mengurusi urusan masyarakat. Menjadikan masyarakat sebagai pelanggan, dan penguasa sebagai pelayan dalam bingkai syariat. Dalam kepemilikan umum/milkiyyah ammah, tolok ukur keberhasilan bukanlah pada kepuasan segelintir masyarakat, melainkan semua kalangan masyarakat, baik menengah ke atas, maupun ke bawah. Sumber daya alam merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara dan hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram jika menyerahkannya kepada individu, swasta, terlebih asing. Sebagaimana sabda Rasulullah:

“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah)
Maknanya, ketersediaan sumber air yang melimpah, lahan hijau atau hutan yang luas, dan minyak bumi seperti tambang batubara, emas, perak, besi, timah, gas, dsb merupakan milik masyarakat. Pemerintah wajib mengelolanya dan mengembalikan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau.[MO/db]

Posting Komentar