Oleh: Ayu Fitria Hasanah S.Pd
(Pemerhati pendidikan dan sosial budaya)

Mediaoposisi.com- Mengejutkan, Mahfud MD mengatakan bahwa dunia perguruan tinggi (PT) sedang menjadi “terdakwa” dari kekacauan tata kelola pemerintahan dan munculnya korupsi di mana-mana. Gugatan itu dilayangkan pada perguruan tinggi karena umumnya pelaku korupsi adalah sarjana yang merupakan produk dari perguruan tinggi. Pelaku korupsi umumnya sarjana tukang. “Keahliannya bisa diperdagangkan sesuai pesanan," ujar Mahfud. Ia juga mengatakan bahwa perguruan tinggi seyogianya memiliki kesadaran kolektif mencetak intelektual, yang tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga watak (https://www.vivanews.com/berita/nasional).

Krisis moral dan lemahnya integritas intelektual terus menjadi masalah di negeri ini. Dalam dunia pemerintahan, hal ini tampak pada banyaknya kasus korupsi dari tahun per tahun yang mencapai ribuan. KPK mencatat ada 1.064 tindak pidana korupsi sejak tahun 2004 hingga 2019 (https://tirto.id/kasus-korupsi).

Bahkan Dr Rimawan Pradipty, ekonom dari UGM mengumpamakan nilai kerugian itu bisa untuk pembiayaan 10 kampus sekelas UGM selama 5 tahun. Rimawan menyebut kerugian akibat korupsi bukan cuma kerugian keuangan negara, namun ada juga biaya sosial korupsi yang disebutnya mencapai 2,5 kali jumlah kerugian keuangan negara (https://news.detik.com/). Masalah besar ini selayaknya mendapatkan perhatian serius, terutama penyebab atau segala sesuatu yang mendorong terjadinya tindakan korupsi agar menemukan solusi hakiki.

Kampus berperan untuk melahirkan intelektual yang unggul dalam keilmuan dan luhur dalam setiap akhlaknya. Tidak dipungkiri, intelektual yang mendidikasikan ilmunya dalam keprofesiannya adalah cerminan output dari PT. Karena itu, kinerjanya menjadi bagian penilaian standart kualitas  PT dalam membimbing dan melahirkan intelektual. Fakta kinerja intelektual keluaran PT yang memprihatinkan karena banyak yang menjadi pelaku korupsi merupakan catatan hitam dunia PT. PT atau kampus harus mengevaluasi terutama dalam perannya menanamkan akhlak mulia pada seluruh mahasiswa.

Akhlak mulia atau cerdas otak dan watak erat kaitannya dengan prinsip-prinsip keyakinan yakni agama. Ketika seseorang memiliki hubungan kuat dengan Tuhannya dan dekat dengan ajaran-ajaran agamanya, pasti akan mempengaruhi kepribadiannya. Jangankan korupsi uang, korupsi waktu pun akan membuat seseorang tidak tenang dan  meminta maaf ketika memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan dan agamanya.

Sayangnya hal ini belum didapatkan di kampus, ajaran-ajaran agama sangat minim. Ironisnya deradikalisasi massif digencarkan melalui program-program bela negara atau wawasan kebangsaan yang berujung menimbulkan kekhawatiran terjerumus dalam fanatisme agama. Bukan rahasia umum, ketika terdapat mahasiswa yang menjalankan dan membawa agamanya dengan kuat justru mendapat pandangan sebagai mahasiswa radikal. Di tengah krisis moral dan integritas intelektual harusnya kampus memassifkan program-program yang menguatkan keimanan dan mendekatkan ajaran-ajaran agama.

Tetapi slogan yang berkembang justru, “jangan terlalu serius beragama”, “awas radikal”, bahkan pemerintah pun menyatakan PT sebagai sarang paham radikal. Akhirnya virus islamophobia pun melanda banyak mahasiswa, mereka menjadi jauh dari ajaran-ajaran agamanya dan justru dekat dengan paham-paham liberal, kebebasan berperilaku dan berekspresi. Walhasil tidak heran jika banyak intelektual yang akhirnya menjadi koruptor.

Selain itu, politik kekuasaan hari ini sangat bergantung pada kekuatan modal. Terbukti dari besarnya biaya untuk menjadi anggota kepemerintahan. Besarnya dana kampanye dan sebagainya yang dikeluarkan di panggung politik menimbulkan dorongan untuk mengembalikan modal. Oleh karena itu, banyak anggota legislatif yang terlibat dalam kasus korupsi.

Apalagi dengan adanya sokongan dana dari pengusaha-pengusaha atau berbagai perusahaan, hal ini mengaharuskan adanya timbal balik setelah selesainya pemilu, yakni penguasa harus memudahkan kepentingan pengusaha-pengusaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Misalnya dengan memudahkan aturan bagi perusahaan swasta mengolah SDA yang sebenarnya milik rakyat. Hal ini sama halnya dengan pengkhianatan terhadap rakyat, kerena telah menjual atau memberikan SDA kepada pemilik modal atau swasta. Ini tindakan yang tidak berakhlaq mulia, sama buruknya dengan tindakan korupsi.

Oleh sebab itu, bukan sekedar PT yang menjadi “terdakwa” dalam kacaunya tata kelola pemerintahan hari ini, namun juga disebabkan konsep pemerintahan hari ini yakni kapitalisme demokrasi. Konsep kapitalisme demokrasi sejak keberadaanya dan seterusnya akan menjadikan jalannya pemerintahan seperti yang diterangkan di atas, dimana kekuasaan bertumpu pada pemilik modal, segala aturan dibuat sendiri dan sarat kepentingan serta berpihak pada pemilik modal. Mustahil diperbaiki hingga dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.

Berdasarkan hal itu, solusi yang tepat tidak sekedar mengoreksi tugas PT, namun juga mengganti sistem pemerintahan kapitalisme demokrasi dengan sistem pemerintahan Islam yang diciptakan oleh zat yang Maha Adil yakni Allah SWT, pencipta seluruh alam.

Sistem pemerintahan Islam sejak keberadaannya mengharuskan kekuasaan bertumpu pada hukum syara’, segala aturan diambil dari Alquran dan as-sunah, yang diserukan dan cocok untuk seluruh manusia bukan hanya orang beriman, serta berpihak pada rakyat. Dengan begitu, segala kekacauan akan musnah, bahkan segala berkah akan didapatkan sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A’raf ayat 96:
"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."[MO/sr]







Posting Komentar