Oleh :Merli Ummu Khila
Kontributor Media, Pegiat Dakwah

Mediaoposisi.com-Sungguh miris melihat negeri ini. Indonesia dikelilingi lautan, dan petani garam lebih dari cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Harusnya swasembada beras mudah sekali dicapai. Dengan memberdayakan petani garam dan menjaga stabilitas harga.

Tak terbayang nasib petani garam. Datangnya musim panen yang harusnya mengembirakan, alih-alih memanen garam mendapat keuntungan, justru garam yang siap panen harganya anjlok. Memanennya justru merugi. Karena biaya memanen tidak sebanding dengan harganya.

Anjloknya harga garam disinyalir karena kebijakan impor yang besar melebihi tahun sebelumnya. Entah apa pertimbangan pemerintah dengan membuka keran impor. Sehingga stok garam melimpah hingga usaha petani garam melesu bahkan mati suri.

Seperti dilansir oleh cnbcindonesia.com, 13/01/2020, Alokasi impor garam pada 2020 dipastikan makin membengkak. Alokasinya bertambah dari 2,75 juta ton jadi 2,92 juta ton.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin Perindustrian (Kemenperin) Muhammad Khayam mengakui alokasi impor garam 2020 untuk industri memang ada peningkatan. Pada 2019, alokasi impor garam mencapai 2,75 juta ton, dan tahun ini naik 6% jadi 2,92 juta ton. "Jadi kalau persetujuan saja dialokasikan 2,92 juta ton. Jadi lebih besar sedikit dari tahun lalu," kata Khayam.

Kebijakan impor diduga menjadi permainan kartel yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dengan masuknya garam impor tentu saja memberikan keuntungan pada importir. Alasan ketidakstabilan stok garam tentu tidak bisa diterima begitu saja.

Perbedaan data antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKM) dan Kementerian Perindustrian ditenggarai menjadi polemik. Selisih angka antara KKP dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait kuota impor mempengaruhi kebijakan impor garam industri. Meskipun versi KKP stok garam sudah memenuhi kuota, namun kebijakan impor menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian.

Janji swasembada ibarat jauh panggang dari api. Pemberdayaan petani garam dirasa masih minim. Salah satu keterbatasan petani dalam menyediakan stok garam yang berkualitas dan mewujudkan swasembada garam adalah lahan yang terfragmentasi kecil-kecil. Dan ini adalah pekerjaan rumah pemerintah untuk menyejahterakan petani garam.

Lemahnya pengawasan atas kebijakan impor menjadi bukti kongkrit bahwa pemerintah dalam jajahan kapitalisme. Setiap kebijakan hampir tidak memperhatikan nasib rakyat. Rezim telah gagal membuktikan janji kampanyenya mewujudkan swasembada pangan.

Dibutuhkan sebuah sistem yang mampu menjalankan pemerintahan tanpa intervensi asing. Bebas dari kongkalikong antara penguasa dan pengusaha. Sebuah sistem terbaik dan pemimpin yang baik pula.  Dan para pejabat yang tidak dipilih berdasarkan suara terbanyak.

Dalam Islam memberdayakan petani adalah kewajiban negara. Ada beberapa langkah yang akan  lakukan yaitu  menyediakan prasarana, infrastruktur dan pasar sehingga proses distribusi hasil panen bisa lancar. Menjamin mekanisme harga komoditi transparan dan tidak ada manipulasi.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda :
“Janganlah kalian hadang kafilah-kafilah (orang-orang yang berkendaraan) dan janganlah orang yang hadir (orang di kota) menjualkan barang milik orang desa.” (HR Bukhari-Muslim)

Larangan Rasulullah saw terhadap aktivitas ini, agar harga yang berlaku benar-benar transparan dan tidak ada yang memanfaatkan ketidaktahuan satu pihak baik penjual maupun pembeli. Dengan demikian harga yang berlaku adalah harga pasar yang sebenarnya.

Tidak ada pilihan lain kecuali kembali pada kehidupan Islam. Mengulang kembali peradaban yang dulu pernah berjaya. Sebuah sistem negara yang berdaulat hanya kepada Allah Swt dan memakai aturan yang hanya bersumber dari Allah Swt yaitu Daulah Khilafah Islamiyah ala Manhajin Nubuwwah.

Posting Komentar