Oleh : Mira Susanti 
(Aliansi Penulis Perempuan Untuk Generasi)

Mediaoposisi.com-Pemerintah akan membuka kembali keran impor garam industri sebanyak 2,92 juta ton pada tahun 2020. Bahkan, naik 6% dari tahun sebelumnya sebanyak 2,75 juta ton.Impor garam ini menjadi perhatian.

Lantaran kualitas garam lokal dianggap masih belum sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industri, NaCl di atas 97%. Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk mengatakan masalah kualitas menjadi kebutuhan utama bagi industri. Ini jadi hal pokok di samping harga impor yang kompetitif.

Adapun komitmen untuk menghentikan keran impor sebenarnya sudah muncul sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Anggota DPR RI periode 2014-2019 Bambang Haryo mengingat Jokowi pernah berkeinginan agar Indonesia dapat swasembada garam.

Sebenarnya ini adalah alasan klise yang terus digaungkan oleh pemerintah. Namun miskin realisasinya kecuali demi memuluskan bisnis korporasi asing. Dengan alasan  kurang mencukupilah, kualitas yang masih rendahlah dan sebagainya.

Apakah rakyat semudah itu percaya kalau negeri ini miskin kualitas garamnya? Tentu saja tidak. Sebagaimana pernyataan Sekretaris Jenderal Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (Sekjen A2PGRI) Faisal Badawi justru mengatakan kualitas garam dalam negeri tidak kalah dibanding garam impor.

Sejatinya impor garam merupakan tindakan gegabah penguasa. Melihat fakta Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Hampir seluruh pulau-pulaunya berhadapan langsung dengan sumber bahan baku garam yakni lautan bebas. Justru aneh jika negara yang kaya akan sumber bahan baku harus mengimpor garam. Seharusnya itu berlaku untuk Indonesia sebagai negara pengekspor terbanyak. Tapi hari ini semua terbalik.

Yang menjadi persoalannya , apakah pemeritah sudah menyerap kebutuhan garam dari petani garam lokal ? Jika itu belum maka pemerintah wajib mengunci mati seluruh kran impor. Beralih pada perbaikan manajemen pemerataan penyerapan garam terutama  untuk kebutuhan dalam negeri.
Kalau masalah kurangnya kualitas garam ,maka  tugas dan kewajiban pemerintahlah memberikan support petani garam untuk meningkatkan mutu dan kualitas garam.

Dan menjadikan bahan evaluasi bersama untuk perbaikan jangka panjang. Agar kita mampu bersaing ,terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bukan justru membuka kran impor. Tapi sayangnya selalu "Impor" dijadikan solusi fundamental seperti persoalan lainnya.

Pertanyaannya sebenarnya siapa yang diurusi dan yang mengurusi  negeri ini ?. Jawabannya siapa lagi  kalau bukan pada negara pengimpor garam yang notabenenya adalah asing. Ketika kran impor  itu dibuka siapapun bisa masuk. Maka ia akan mudah menelan petani garam kecil.

Itu sama saja penguasa pasrah dan rela  membunuh usaha mereka secara perlahan- lahan. Atas nama investasi. Rakyat gigit jari, asing malah asyik menari- nari di atas penderitaan rakyat.

Kapan majunya negara kalau semua di serahkan kepada asing. Sebab ketika impor diberlakukan, garam lokal secara otomatis akan tersingkirkan.  Inilah semakin menunjukkan bukti bahwa kuat dan tajamnya cengkraman asing atas negeri ini. Kita seolah dianggap bodoh dan selalu mengantungkan hidup kepada mereka. Kita dibuat tak berdaya dalam menentukan kualitas dan harga garam kita sendiri.

Seakan-akan persoalan negeri ini tidak kunjung usai, persoalan yang dihadapi datang silih berganti tanpa henti. Tentu akar persoalannya tidak lain dan tidak bukan adalah Selama negeri ini tetap berpijak pada sistem kapitalistik yang liberal .Maka mustahil kekayaan alam bisa dikelola  dengan selamat tanpa syariatNya secara Kaffah. [MO/s]


Posting Komentar