Oleh : Merli Ummu Khila
 (Pegiat Dakwah)

Mediaoposisi.com-Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Agaknya kalimat ini menggambarkan dalam arti yang sebenarnya. Menjadi guru merupakan profesi mulia. Lahirnya generasi penerus bangsa sangat bergantung pada didikan guru di sekolah. Namun miris, jasanya yang besar tidak sebanding dengan gajinya yang minim.

Terlebih bagi guru honorer, kecilnya gaji yang hanya kisaran 300 ribu perbulan atau hanya 12 ribu perhari dirasa tidak manusiawi. Untuk biaya transportasi pun mungkin tidak cukup. Bahkan, jauh lebih besar dari pendapatan seorang tukang parkir. Sementara itu, seorang guru sudah meluangkan separuh waktunya untuk mengajar.

Kondisi ini sudah berlansung lama. Rezim berganti rezim, tahun berganti tahun. Namun, belum ada tanda-tanda peningkatan gaji bagi guru honorer. Padahal, syarat dari guru honorer minimal berijazah strata satu. Dan untuk mendapatkan gelar sarjana membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Alih-alih mendapat perhatian dari pemerintah, justru tenaga honorer malah dianggap sebagai beban. Tidak hanya itu saja, gaji guru honorer yang sebelumnya diambil dari dana BOS rencananya untuk kedepan tidak berlaku lagi. Kebijakan ini akan berdampak pada banyaknya pemberhentian tenaga honorer dan tidak ada perekrutan lagi.

Seperti dilansir oleh detik.com, 25/01/2020, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menceritakan anggaran pemerintah pusat terbebani dengan kehadiran tenaga honorer.
"Kalau daerah masih menggunakan honorer silakan, tapi pakai dana APBD, jangan pakai pusat. Semuanya harus jelas anggarannya," kata Tjahjo saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (25/1/2020).

Setiap kebijakan pemerintah dari semua segi, baik dari kesehatan, pendidikan, dan perekonomian akan merujuk pada salah satu sistem yang dianut. Celakanya, saat ini rezim menganggap demokrasi adalah sistem terbaik. Meskipun pada kenyataannya justru demokrasi sudah di titik nadir. Kebobrokan sistem ini dapat dilihat dari semua aspek.

Gagalnya negara mengemban amanah UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yaitu kekayaan alam harusnya dikuasai negara bukan asing. Hal ini yang menjadikan perekonomian negeri ini morat-marit. Demi menyelamatkan APBN yang sebagian dananya justru dikorupsi, pemerintah mulai berlepas diri dari tanggung jawabnya dengan memangkas subsidi.

Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik memerlukan sebuah kebijakan yang baik dan dari sistem yang benar. Sebab, semua aspek terintegrasi dan terkait dengan kebijakan lainnya. Misal dalam hal pendanaan. Pemerintah harus menyiapkan anggaran yang sumber pendanaannya dari sumber daya alam yang dikuasai negara.

Begitu pula dalam menyiapkan pendidik yang berakhlak mulia dan kurikulum yang diajarkan harus sesuai dengan tuntunan agama. Sehingga, dunia pendidikan akan mencetak peserta didik yang tidak hanya pintar secara akademik namun juga berakhlak.

Semua ini hanya bisa diwujudkan dalam sistem yang tegak atas paradigma terbaik yaitu Islam. Sebab, Islam sudah membuktikannya selama berabad-abad. Sebut saja pada masa Khalifah Umar bin Khatthab memberikan gaji pada guru masing-masing sebesar 15 dinar. Jika dikalkulasikan sekitar Rp 30.000.000. Tentunya ini tidak memandang status guru tersebut PNS atau pun honorer.

Lalu apa yang ditakuti dari sistem ini? Bukankah kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap rakyat apapun agamanya. Dan hanya Islam yang mampu memberi rahmat seluruh alam. Bahkan bukan hanya manusia saja. Islam mampu menyelesaikan semua problematika kehidupan karena bersumber dari Sang Pencipta Allah Swt. Saatnya menyambut bisyarah Rasulullah Saw. yaitu bersatunya umat dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah.[MO\ia]


 Wallahu a'lam bishshawab.

Posting Komentar