Oleh : Mira Susanti
 (Aliansi Penulis Perempuan Untuk Generasi)

Mediaoposisi.com-Tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintahan menjadi perhatian, pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Harus diakui, bahwa tenaga honorer di Indonesia masih memiliki status yang tidak jelas. 

Mulai dari penghasilan yang diterima setiap bulan, hingga statusnya yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lantas, sebenarnya bagaimana sih kondisi tenaga honorer yang sebenarnya?

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengemukakan bahwa tidak ada istilah tenaga honorer seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam payung hukum tersebut, hanya ada istilah PNS dan PPPK. 

Apabila PNS dan PPPK sudah mendapatkan kepastian. Lain cerita dengan tenaga honorer yang mendapatkan perlakuan berbeda dari tiap instansi terutama dari sisi penghasilan. "Manajemen PPPK ini sudah diatur dalam PP 49/2018. Ini beda banget dengan honorer," kata Paryono CNBC Indonesia, Selasa (21/1/2020).

Kebijakan pemerintah tersebut jelas bertentangan dengan upaya pemerintah  menurunkan angka pengganguran. Dimana  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran naik 50 ribu orang per Agustus 2019. 

Alhasil dengan kenaikan tersebut, jumlah pengangguran meningkat dari 7 juta orang pada Agustus 2018 lalu menjadi 7,05 juta orang. Tentu saja angka ini  kian meroket tajam ketika honorer dihapuskan. Peran pemerintah harus memikirkan nasib guru honorer ke depan jika  sepenuhnya dihilangkan. 

Tapi apakah kebijakan ini sudah tepat?. Sementara pemerintah sendiri belum mampu sepenuhnya menyelesaikan  masalah ketersediaan pengajar di seluruh Indonesia.

Selama ini  tenaga pendidik honorerlah yang banyak mengajar di sekolah- sekolah  . Bahkan menjadi pahlawan memberantas buta huruf di pelosok negeri. Mereka berjuang tanpa pamrih. Rela digaji seadanya bahkan mengorbankan biaya sendiri . Tidak lain bertujuan untuk membina generasi bangsa. Namun kini nasib mereka harus menelan pil pahit.

Harapan bertahun- tahun mengabdi untuk jadi PNS nyatanya pupus. Akhirnya berhadapan dengan peluang kerja yang semakin sulit di dapat. Sementara harga kebutuhan hidup terus melejit. Apalagi yang bisa mereka harapkan di sistem hidup saat ini?. Akankah mereka segera "game over" untuk selamanya ataukah sebaliknya?.

Semua itu butuh pada solusi yang mendasar. Tak bisa dipungkiri, bahwa  penerapan sistem kapitalis sekuler telah gagal menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Termasuk para guru, mereka hanya diberi  diupah kecil untuk menyelamatkan generasi. Berbeda sekali dengan sistem islam.  

Dimana guru merupakan sosok  tugasnya sangat mulia. Negara menjamin kesejahteraan hidupnya dengan  gaji yang besar hingga puluhan juta. Sehingga mereka bisa fokus menciptakan generasi cerdas dan bertakwa.[MO/ia]





Posting Komentar