Oleh: Sitti Komariah 
(Komunitas Peduli Umat)

Mediaoposisi.com- Derita rakyat Indonesia seakan belum usai. Setelah rumah mereka terkena musibah banjir diawal tahun dan pemerintah memberikan kado pahit di awal 2020 dengan naiknya beberapa layanan publik, seperti iuran BPJS, tarif listrik dan sebagainya. Kini pemerintah kembali mewacanakan akan mencabut subsidi si cantik hijau (gas melon 3 kg) di pertengahan tahun 2020. Rencana ini dicanangkan pemerintah untuk mengatasi masalah pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran. (Kompas, 16 Januari 2020)

Sebagaimana juga pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, nantinya gas melon akan dijual dengan harga normal di toko maupun pasar. Subsidi diberikan terbatas hanya bagi mereka yang berhak menerima dan terdaftar.(republika.co.id, 19/01/2020).

Sungguh kebijakan ini membuat masyarakat menengah kebawah dan industri mikro ketar-ketir. Mengingat mereka semua mengunakan gas sebagai salah satu penunjang kebutuhan hidup mereka.
Seperti kita ketahui bersama, pemerintah akan memberikan subsidi gas melon dengan cara tertutup, bahkan disebut-sebut akan dibatasi hanya pada 3-4 gas saja per bulan. Itu artinya akan mempengaruhi industri-industri mikro yang mengunakan gas lebih dari 3-4 gas per bulannya. Dan bisa jadi, hal itu juga akan mempengaruhi harga jual makanan dan minuman yang menggunakan gas melon. Lagi-lagi rakyat yang terkena imbasnya.

Sungguh sangat ironis, hidup di negeri kaya sumber daya alam, namun harus mengikat pinggang erat-erat. Rakyat akan terus menjerit. Mengingat beban hidup mereka kian sulit. Penguasa yang harusnya hadir menjadi pelindung dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya tak lagi ada. Harapan perubahan lebih baik di tahun baru pun kian pupus, yang ada hanyalah kado pahit yang mencekik.
Beginilah hidup di negeri pengemban sistem kapitalis sekuler. Semuanya bersandarkan atas materi dan manfaat semata. Bahkan, sebuah kekuasaan yang harusnya menjadi sebuah amanah untuk ditunaikan malah diselewengkan untuk memenuhi hajat hidup sendiri.

Padahal, jika ditelisik lebih dalam negeri Indonesia ini mampu memberikan kesejahteraan kepada setiap individu rakyatnya. Mengingat SDA yang dimilikinya begitu melimpah. Sebut saja Gas Indonesia memiliki cadangan gas alam yang besar. Saat ini, negara ini memiliki cadangan gas terbesar ketiga di wilayah Asia Pasifik (setelah Australia dan Republik Rakyat Tiongkok), berkontribusi untuk 1,5% dari total cadangan gas dunia. Indonesia memang punya potensi cadangan gas yang mumpuni. BP mencatat cadangan gas Indonesia mencapai 2,8 triliun meter kubik.
Berdasarkan data dinamis yang dikutip dari situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per 17 September 2019, produksi gas bumi harian Indonesia mencapai 7.340 MMSCFD. Jauh di atas target APBN yang sebesar 7.000 MMSCFD.

Itu hanya hasil dari SDA berupa gas, belum hasil SDA lainnya yang sejatinya mampu mensejahterakan rakyatnya. Namun sayang seribu sayang, kekayaan alam yang besar tersebut harusnya mampu dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan dikuasi dan dikelola negara sendiri, malah diserahkan kepada asing ataupun swasta. Alhasil swasta dan asinglah yang untung, dan lagi-lagi rakyat harus gigit jari.

Tak khayal, jika rakyat semakin sengsara, walaupun hidup di negeri kaya SDA. Kesejahteraan hanya sebuah ilusi belaka, karena hubungan penguasa dan rakyat bak langit dan bumi. Negara tak lagi menjadi pelayang dan pelindung bagi rakyatnya, yang ada penguasa hanya memikirkan diri sendiri. Penguasa juga selalu berhitung untung rugi kepada rakyatnya. Bahkan, mereka lebih memilih berpihak pada asing. Sehingga tak heran jika banyak kebijakan-kebijakan penguasa yang menzholimi rakyatnya. Tak peduli lagi rakyat sengsara, bahkan hingga mati atas kebijakan tersebut.
Tak hanya itu, dalam negara kapitalis yang mengemban sistem ekonomi neoliberal negara berperan hanya sebagai pengatur (regulator). Negara diarahkan untuk semakin mengurangi intervensinya terhadap aktivitas perekonomian di masyarakat.

Pemahaman ekonomi neoliberal kapitalis ini memiliki kebebasan hukum rimba "siapa yang memiliki modal maka bisa menguasainya" dan lepasnya campur-tangan pemerintah dalam hal kepemilikan SDA. Dalam rangka produksi barang dan jasa sebesar-besarnya, investor asing diberi kebebasan seluas-luasnya. Ekonomi neoliberal kapitalis tidak mengatur tentang kepemilikan spesifik. Mana kepemilikan induvidu dan kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara secara utuh. Malah siapapun boleh memiliki apapun selama mereka mampu untuk membeli dan menguasainya.
Oleh karena itu, saatnya negeri ini membutuhkan sebuah sistem yang mampu memberikan kesejahteraan hakiki kepada rakyatnya, dan mampu mengelola SDA dengan baik dan benar. Semua itu hanya mampu didapatkan dari sistem Islam.

Dimana Islam bukan hanya sebagai sebuah agama semata, melainkan sebagai sebuah aturan hidup yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, dari mulai pengurusan individu, masyarakat, bahkan negara. Pun juga sebagai solusi terhadap segala problematika hidup manusia, termaksud masalah pengelolaan SDA.

Dalam Islam SDA, seperti tambang emas, gas (migas), nikel dan lainnya merupakan harta milik umum. Dimana harta tersebut harus dikelola oleh negara, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat guna kesejahteraan rakyat. SDA tidak boleh diswastanisasi ataupun diprivatisasi.
Sabda Rasulullah Saw "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.(mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).
Mau al-iddu adalah air yang jumlahnya berlimpah sehingga mengalir terus-menerus. Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Semula Rasullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang.

Namun, ketika kemudian Rasul saw mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar, digambarkan bagaikan air yang terus mengalir—maka Beliau mencabut kembali pemberian itu. Dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut dikategorikan sebagai milik bersama (milik umum). Berdasarkan hadis ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuk swasta dan asing.

Tak hanya itu, pemimpin dalam Islam pun benar-benar memperhatikan keadaan rakyatnya. Mereka berupaya mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya hanya untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena mereka menyadari bahwa kepemimpinannya akan dimintai bertanggungjawaban kelak diakhirat. Sehingga tercatat bahwa masyarakat yang hidup dalam sistem Islam benar-benar merasakan kesejahteraan hakiki.[MO/sr]

Posting Komentar