Oleh : Septia Ravi Andari (Mahasiswi, Aktivis Dakwah Remaja)
Mediaoposisi.com-Kesehatan memanglah suatu hal penting bagi manusia tak terkecuali mulai dari muda hingga tua. Suatu  kepentingan yang menjadi hak bagi manusia tanpa mengukur kaya ataupun miskin. Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda. Usai kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. G.A. Siwabessy , selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu, mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta ( universal health insurance ) yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat.

Hingga kini kita mengenal BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), BPJS bukan hal asing lagi untuk rakyat Indonesia. BPJS memanglah milik swasta, yang awalnya memiliki tujuan untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Namun, kenyataan sangat berbalik arah, ketika kita melihat fenomena yang terjadi di tengah negeri kita ini. Rakyat seakan tertindas dari berbagai polemik yang muncul dari adanya jaminan kesehatan ini. Mulai dari diwajibkannya BPJS untuk rakyat oleh rezim ini, hingga nyawa yang harus melayang karena berbagai kasus di dalamnya.
Mengintip dari kenaikan iuran BPJS, banyak rakyat merasa tertindas akan kebijakan yang pemerintah canangkan. Terlebih lagi perihal pendisiplinan peserta penunggak iuran, terkhusus bagi mereka yang menggunakan pelayanan ini secara mandiri. Alih – alih memperhatikan bagaimana dampak bagi rakyat, pemerintah lebih mengutamakan alasan kenaikan iuran BPJS ini. Iuran BPJS naik dengan alasan bahwa sejak 2014, setiap tahun program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) selalu mengalami defisit. Sebelum memperhitungkan intervensi pemerintah baik dalam bentuk (Penanaman Modal Negara) maupun bantuan APBN, besaran defisit JKN masing-masing Rp 1,9 triliun (2014), Rp 9,4 triliun (2015), Rp 6,7 triliun (2016), Rp 13,7 triliun (2017), dan Rp 19,4 triliun (2018).
Tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit pemerintah akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp 32 triliun di tahun 2019, meningkat menjadi Rp 44 triliun pada 2020 dan Rp 56 triliun pada 2021. Sehingga menurut pemerintah alternatifnya adalah dengan menaikkan iuran BPJS. Di mana pembagian kenaikkan iurannya adalah dengan menaikkan 100 % pada pengguna BPJS mandiri . Kenaikkan iuran itu berlaku untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3 , perencanaan kenaikkannya 65 % yaitu dari Rp 25,5 ribu menjadi Rp 42 ribu, atau setara naik dengan 65 %. Ditambah lagi fakta bahwa pemerintah berpendapat defisit JKN disebabkan karena sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri adalah Rp 8,9 triliun, namun total klaim menyentuh angka Rp 27,9 triliun. Dengan artian bahwa , klaim rasio dari peserta mandiri mencapai 313 persen. Pemerintah mengklaim bahwa kenaikan 100 % terhadap iuran BPJS dianggap sebagai hal yang lumrah. 
Pemerintah seakan begitu abai terhadap kasus BPJS yang menyerang negeri ini. Bila menilik dari iuran sebelumnya dapat dilihat dari data anggaran bahwa banyak peserta mandiri yang tidak disiplin membayar iuran. Peserta BPJS mandiri tidak semua menginginkan menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang diajukan oleh pemerintah. Seakan banyak pengharusan dari instansi kesehatan untuk menggunakannya. Instansi kesehatan yang memang telah banyak bekerja sama dengan pelayanan kesehatan ini pun tidak lepas dari berbagai kasus.
Kesehatan yang menjadi hak rakyat seakan direnggut oleh penguasa dengan runyamnya persoalan pelayanan kesehatan. Dari berbagai sudut penjelasan pemerintah mengenai tujuan menjamin kesehatan rakyat seaakan jauh dari tujuan. Semua terasa fatamorgana bila melihat fakta di lapangan. Pemerintah lebih menitikberatkan pada keuntungan dalam pelaksaan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya sendiri. Jika hanya menghitung keuntungan semata, betul rasanya jika pemerintah abai terhadap kondisi kesehatan rakyat.
Miris, ini benar terjadi pada negeri kita ini. Di mana kita tahu bahwa kesehatan adalah hak bagi setiap jiwa . Namun, untuk meraih sehat di negeri ini,  kita harus melewati rentetan skenario perputaran uang . Lebih tepatnya, bila kesehatan menjadi lotre keberuntungan bagi mereka yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan ini. Asas yang selama ini dilontarkan bahwa, kita dapat membantu sesama kita untuk memperoleh kesehatan dan kelak kita juga akan mendapat fasilitas yang sama ketika kita membutuhkan . Sayangnya, semua itu nihil.
Tak luput kasus korban yang pernah terjadi, rumah sakit meremehkan pengguna BPJS. Pihak rumah sakit dapat mengatakan bahwa kamar tidak ada yang kosong, meskipun sebenarnya tersedia. Hal tersebut terjadi karena pihak rumah sakit lebih memprioritaskan pasien dengan biaya mandiri tanpa pelayanan dari BPJS. Tidak sedikit terdapat kasus rakyat yang terlilit hutang karena tak sanggup membayar iuran BPJS. Hingga rentetan banyak peristiwa pilu dari adanya pelayanan BPJS .
Bukan membubarkan atau menyudahi penyedia layanan kesehatan yang dipegang oleh swasta, pemerintah malah tetap melanjutkan keputusan kenaikkan iuran BPJS. Pemerintah merasa bahwa kenaikan iuran 100 % mulai 1 Januari 2020 sebagai solusi terbaik bagi rakyat Indonesia.
Selain pemerintah mewajibkan setiap orang sebagai peserta dari pelayanan kesehatan ini, tetapi pemerintah juga membuat korporasi keuangan kapitalis yang menyiksa rakyat. Terutama dalam hal ini adalah harta dan hak pelayanan kesehatan masyarakat. Terlebih perihal pembayaran tagihan, hingga sanksi berat yang akan diberlakukan serta penagihan iuran. Padahal dapat kita lihat bahwa, jaminan kesehatan diberikan pada rakyat semakin berkurang. Hingga yang dijaminkan tidak pada seluruh penyakit melainkan diberlakukan pembatasan terhadap beberapa jenis penyakit saja. 
Inilah akibat fatal yang dirasakan rakyat terhadap diterapkannya sistem kapitalisme di Indonesia. Jaminan kesehatan dengan sistem demikian sebenarnya bukan jaminan, karena rakyat membiayai sendiri segala kebutuhan kesehatannya dengan harus membayar iuran per bulan dengan tarif yang memberatkan. Buah dari sistem ini, yang seharusnya negara sebagai penjamin kesehatan bagi rakyatnya malah mengalihkan kewajiban ini pada pihak swasta seperti BPJS.  Ini jelas kelalaian para penguasa terhadap rakyatnya, bukti nyata penyiksaan berkedok penjamin kesehatan. Tentu hal ini tidak boleh terus berlanjut dan perlu adanya solusi tepat yang mengakar untuk memutus mata rantai permasalahan.
Solusi Islam
Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi alam semesta . Agama islam memanglah sempurna. Islam mengatur kesehatan, bahkan kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam pandangan islam. Dalam mekanisme pemenuhan dari kebutuhan akan kesehatan , negara turun tangan langsung untuk memenuhinya. Karena, negara dalam islam adalah sebagai pengatur urusan rakyat, dan penguasa sebagai pelaksana negara. Sehingga, penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap pelaksaan peraturan yang ada dalam sistem islam. 
Dalil atas pertanggungajwaban penguasa negara terhadap pelaksaan peraturan adalah sebagaimana sabda Rasul SAW :
“Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya (H.R. Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar ra.)”
Pelayanan kesehatan adalah kewajiban bagi negara, maka tidak mungkin dalam sistem ideologi islam hal ini diserahkan kepada pihak swasta. Perlu diketahui, rakyatpun tidak akan dikenai biaya sepeserpun untuk ditagih sebagai iuran kesehatan. Negara akan memaksimalkan kekayaan alam yang tersedia untuk dikelola oleh negara sehingga hasil dari pengelolaan dapat digunakan rakyat sebagai pembiayaan kesehatan. Kewajiban yang akan diberikan negara mengenai kesehatan adalah menyediakan rumah sakit, klinik, obat-obatan serta kebutuhan kesehatan lainnya yang diperlukan oleh umat islam dalam kesehatan. 
Jaminan kesehatan dalam islam memiliki tiga ciri khusus. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kesehatan pada rakyat. Kedua, bebas biaya, rakyat tidak diperbolehkan dikenai biaya sepeserpun dalam mendapat jaminan kesehatan oleh negara. Ketiga, seluruh rakyat harus diberikan akses yang mudah guna mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara.
Sehingga, problematika kesehatan serta ekonomi  dalam praktek pelayanan kesehatan tidak akan terjadi bila menggunakan sistem islam. Aturan Islam dalam bidang kesehatan, menjadi solusi sampai akar permasalahan pelayanan kesehatan yang tak kunjung usai pada era saat ini. Tidak ada lagi manipulasi mencari keuntungan berkedok jaminan kesehatan. Terlebih Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Pasti Indonesia mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan optimal bahkan menggratiskan pelayanan kesehatan. Namun, dengan catatan bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola oleh negara dan tidak menjadi lahan peraih keuntungan bagi swasta maupun asing.
Sistem pelayanan jaminan kesehatan dalam islam akan terlaksana dengan sempurna ketika Islam diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara . Wallahu ‘alam. [Mo/db]

Posting Komentar