Oleh : Rika Anggraini
(Aktivis Muslim)

Mediaoposisi.com-Saat ini  istilah asuransi dan prakteknya sudah tidak asing lagi bagi umat islam. Mereka beranggapan  seakan-akan masa depan seseorang selalu suram  sehingga butuh asuransi yanh seolah-olah menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan hidup di masa depan.

Asuransi merupakan jalan bagi setiap manusia menyelesaiakn permasalahan fundamental, dari pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan, seakan-akan menjadi asuransi kunci dari permasalahan tersebut.

KOMPAS.com - Pemerintah masih mencari jalan keluar penyelamatan Asuransi Jiwasraya yang terjerat kasus gagal bayar polis asuransi nasabah. Penyelamatan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini harus berpacu dengan waktu mengingat jumlah dana nasabah yang jatuh tempo sekitar Rp 12,4 triliun.

Jiwasraya merupakan asuransi tertua di Indonesia.Asuransi ini lahir pada zaman Belanda dan masih bertahan hingga kini.

Fenomena tersebut bukan hal yang begitu menggemparkan banyak kejadian serupa yang tersebar di indonesia , bukan sesuatu yang mustahil jika asuransi sekelas  BUMN gagal  membayar polis asuransi nasabah.

Bahkan di  gadang- gadang Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir akan mengambil langkah membentuk induk usaha di sektor industri alias holding asuransi untuk mengatasi kasus gagal bayar jiwasraya.

Jakarta, CNC Indonesia - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang kini tengah dililit persoalan pelik. Gagal bayar perusahaan ini atas polis produk JS Saving Plan mencapai Rp 12,4 triliun. Dari data yang diterima CNBC Indonesia, masalah Jiwasraya ternyata Jakarta, CNBC Indonesia - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang kini tengah dililit persoalan pelik. Gagal bayar perusahaan ini atas polis produk JS Saving Plan mencapai Rp 12,4 triliun.

Dari data yang diterima CNBC Indonesia, masalah Jiwasraya
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang kini tengah dililit persoalan pelik. Gagal bayar perusahaan ini atas polis produk JS Saving Plan mencapai Rp 12,4 triliun.

Dari data yang diterima CNBC Indonesia, masalah Jiwasraya ternyata telah dimulai sejak tahun 2004. Berikut rinciannya:

2004: Perusahaan melaporkan cadangan yang lebih kecil daripada seharusnya, insolvency mencapai Rp 2,769 triliun.

2006-2007: Pada 2006 laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif Rp 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Oleh karenanya, BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan 2006 dan 2007 karena penyajian informasi cadangan tidak dapat.

2008-2009: Defisit semakin lebar yaitu berturut-turut Rp 5,7 triliun di 2008 dan Rp 6,3 triliun di 2009. Maka di tahun 2009 mulai dilakukan langkah-langkah penyelamatan jangka pendek (re-asuransi).

Kementerian BUMN menyampaikan kepada direksi Jiwasraya bahwa akan tetap mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan dan meminta langkah-langkah kongkrit secara menyeluruh sehingga permasalahan Jiwasraya dapat diselesaikan.

2010-2012: Melanjutkan skema re-asuransi dan mencatatkan surplus sebesar Rp 1,3 triliun akhir tahun 2011. Bapepam-LK meminta Jiwasraya menyampaikan alternatif penyelesaian komprehensif dan fundamental yang sifatnya jangka panjang.

Pada 2012, Bapepam-LK memberikan ijin produk JS Proteksi Plan yakni produk bancassurance dengan Bank BTN, KEB Hana Bank, BPD Jateng, BPD Jatim dan BPD DIY.

2013-2016: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Kementerian BUMN untuk menyampaikan langkah alternatif penyehatan keuangan JS beserta jangka waktu penyehatan keuangan, karena memiliki permasalahan rasio pencapaian solvabilitas yang kurang dari 120%.

Pada 2015, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap JS dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggungan. Audit BPK di 2015 menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang JS dan laporan aset investasi keuangan yang overstated dan kewajiban yang understated.

Pada 2016, OJK meminta JS rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme re-asuransi.

23 November 2018: OJK mengadakan rapat dengan direksi JS dengan agenda pembahasan kondisi perusahaan pada triwulan III 2018 dan upaya yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan.

2019: JS terlambat menyampaikan laporan keuangan 2018, OJK mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

OJK mengeluarkan izin pembentukan anak usaha JS yaitu Jiwasraya Putra yang merupakan salah satu bagian dari rencana penyehatan keuangan yang telah disetujui oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

Dirut JS menyatakan  untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko (RBC). Aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp 23,26 triliun, sedangkan kewajiban sebesar Rp 50,5 triliun. Terjadi ekuitas negatif Rp 27,24 triliun. Liabilitas JS Saving Plan yang bermasalah sebesar Rp 15,75 triliun.

Bisa kita lihat berdasarian fakta yang terjadi yang telah di paparkan bahwa sekelas asuransi jiwaseraya  sudah mengalami ke gagalan yang kuar biasa, yang menyebabkan banyak terjadinya pihak yang di rugikan. 

Tapi  Saat ini asuransi merupakan hal terpenting di kehidupan masyarakat, dari asuransi pendidikan, kesehatan, bahakan keamanan. Yang sampai tak dapat di fikirkanpun di asuransi kan seprti barang mewah dan sebagainya. 

Mengapa hal seperti asuransi sangat di butuhkan di era kapitalis sekarang ?  
Karena pada dasarnnya sistem sekarang ini sangat lah dzolim di mana semua kebutuhan primer kita di tanggung oleh individu bukan lagi negara.

Asuransi Baru terkenal setelah Sistem Islam Runtuh. Lenyapnya  Daulah Islam dan dominannya sistem Kapitalis di seluruh aspek kehidupan termasuk di dunia Islam memunculkan image seakan transaksi ala kapitalis kafir tersebut adalah roole model, yang seakan seluruh umat manusia tidak bisa tidak harus terlibat dalam transaksi tersebut.

Hukum asuransi adalah HARAM. Tidak sesuai dengan karakter Akad Dhaman (jaminan / pertanggungan) dalam Islam, tidak sesuai dengan syarat dan rukun dari aqad Dhaman (Penjaminan) Namun kondisi saat ini sangat memprihatinkan, banyak manusia yang tidak peduli dengan halal dan haram. 

Sabda Rasulullah SAW : 
“Akan datang pada manusia suatu zaman, ketika seseorang tidak peduli akan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram.” (HR Bukhari dan Muslim). 

Sabda Rasulullah SAW :  
“Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman, ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti makan riba. Yang tidak makan riba pun tetap terkena debu riba.” (HR Abu Dawud & Ibnu Majah)

Masalah asuransi ini tidak akan marak dalam sistem islam. hal itu karena negara berkewajiban menjamin terpenuhinnya kebutuhan pokok tiap-tiap individu rakyat dan menjamin pemberian kemungkinan kepada tiap orang untuk bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kemampuannya. 

Kebutuhan pokok yang wajib di jamin pemenuhannya oleh negara untuk tiap individu rakyat adalah pangan, sandang,dan tempat tinggal. Negara juga wajib menjamin langsung pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. 

Dengan demikian tidak di perlukannya asuransi kesehatan, pendidikan karena pelayanan pendidkan dan kesehatan di berikan negara secara gratis memadai setiap individu  rakyat. Begitu pula dengan diterapkannya sistem islam, peluang berusaha menjadi terbuka bagi setiap orang. 

Karena dalam sistem islam negara berkewajiban untuk memelihara segala urusan rakyat.  Maka dari itu jika sistem islam di terapkan asuransi dan sejenisnya tidak penting di tengah-tengah masyarakat

Solusi Hakiki Tambal sulam atau modifikasi asuransi yang ada agar Islami, tidak akan menyelesaikan permasahan yang ada secara tuntas. Jadi untuk mensolusi masalah asuransi secara tuntas tidak lain adalah dengan menerapkan syariah Islam dalam bingkai sistem Islam yaitu Daulah Khilafah Islamiyah ‘ala min hajinnubuwwah.
Wallahu a’lam bishowab. [MO/AS]

Posting Komentar