Oleh Malinda Situmorang, S.Pd ( Aktivis Muslimah Kaffah Aek Kanopan )

Mediaoposisi.com-Masih teringat dengan program Jokowi  disaat kampanye yang disiarkan live oleh kompas tv dalam debat kelima Jokowi-ma’ruf Amin. Jokowi janjikan tiga program kartu kerja untuk rakyat jika ia terpilih menjadi presiden, yaitu :
1.Kartu sembako murah, dengan harapan kartu ini dapat membantu masyarakat untuk membeli sembako murah karena sudah didiskon pemerintah dan sudah disubsidi.
2.Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu ini akan dapat membantu biaya pendidikan dari usia dini sampai kuliah. “Kalau sebelumnya biaya pendidikan itu digratiskan hingga jenjang SMP atau bahkan SMA, kalau ini akan sampai keperkuliahan”. ungkapnya.
3.Kartu Pra kerja, kartu ini digunakan untuk pelatihan para pencari kerja baik pelatihan di dalam negeri ataupun diluar negeri, baik lulusan SMA atau SMK/ Akademik. Dengan kartu ini juga kalau belum bekerja bisa digaji, ungkap Jokowi di siarkan di fokus pagi Indosiar.
Ada beberapa janji jokowi yang akan direalisasikannya jika ia terpilih menjadi presiden, janji ini disampaikan guna untuk menarik simpati masyarakat agar masyarakat percaya dan mau kembali memilih Jokowi untuk 2 periode, karena mengingat di periode pertama Jokowi gagal memenuhi  janji-janjinya disaat kampanye di tahun 2014.
Tepat pada tanggal 20 Oktober 2019 Jokowi-Ma’ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024, seperti yang sudah dijanjikan bahwa Jokowi akan segera merealisasikan janjinya pada maret 2020 yaitu janji akan memberikan kartu pra kerja dengan nilai yang menggiurkan. Kartu Pra Kerja yang dicetak secara digital dengan saldo yang bisa didapat berkisar antara Rp 3.650.000 hingga Rp 7.650.000.  
Dikutip dari Surya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) Muhadjir Effendy ketika ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang sabtu 30 November 2019 memberi penjelasan kartu pra kerja dibagikan kepada para pengantin baru yang masuk dalam kategori miskin, ia menjelaskan pemberian kartu pra kerja kepada para pengantin baru ini masuk kedalam program sertifikasi nikah.
Setelah calon pengantin menyelesaikan bimbingan nikah selama tiga bulan, mereka yang tidak mempunyai sumber penghasilan diperkenankan mengikuti pelatihan lanjutan alias pra kerja (TRIBUNNEWS.COM), “Jadi kartu pra kerja ini bukan kartu yang dibagikan kepada para penganggur. Uang (yang didalam kartu) itu digunakan untuk membiayai program pelatihan yang diambil oleh para pencari kerja atau yang terkena PHK dan ingin mendapatkan pekerjaan baru,”katanya.
Ada kejanggalan dimana diawal kampanye jokowi  mengatakan akan memberikan gaji bagi yang belum bekerja. Tapi Muhadjir Efendy sebagai Menteri  Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan tidak dibagikan kepada pengangguran. Dan di lain sisi ternyata banyak syarat-syarat yang harus di ajukan untuk mendapatkan kartu pra kerja dan syarat yang diajukan belum tentu dapat dipenuhi oleh jutaan penggangguran yang ada.
Menteri KetenagaKerjaan Ida Fauziah menyebut ada delapan cara untuk bisa mendapatkan kartu pra kerja. Pertama, calon peserta harus mendaftarkan diri melalui kemenaker.go.id. Kedua, pemerintah akan melaksanakan proses seleksi secara online. Ketiga, kalau calon peserta lulus seleksi maka mereka perlu memilih lembaga pelatihan Vokasi melalui Website atau aplikasi. Keempat, peserta nantinya akan mengikuti pelatihan sesuai pilihan mereka. Kelima, setelah mendapatkan sertifikasi kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi.
Keenam, perserta akan dapat isentif persiapan melamar pekerjaan sebesar Rp.500.000. Ketujuh, peserta akan memberikan penilaian dan evaluasi proses pelatihan yang telah diikuti. Kedelapan, peserta harus mengisi survei kepekerjaan yang dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data apakah sudah mendapatkan kerja atau belum (JAKARTA,KOMPAS.com).
Melihat banyak nya syarat-syarat dan rumitnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pengangguran, jelas hal ini bukanlah solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem ekonomi Indonesia dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Sebab, dengan syarat yang diberlakukan belum tentu pengangguran yang ada di indonesia mampu memenuhinya.
Karna jika negara serius ingin memperbaiki sistem Ekonomi Indonesia dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia maka seharusnya ada langkah yang sistemik yang harus dilakukan oleh negara yaitu membuka lapangan pekerjaan secara menyeluruh, baik di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan  untuk menyamaratakan perekonomian yang baik dan menyegerakan membenahi iklim usaha bukan hanya sekedar janji manis kartu pra kerja yang belum tentu terealisasi kedepannya.
Langkah yang selanjutnya yang harus dilakukan Negara adalah membatasi hubungan kerja sama luar negeri, baik dari peminjaman ataupun dari akses impor. Kita mengetahui bahwa dengan gencarnya pemerintah melakukan pinjaman kepada asing, hal ini justru menghambat pertumbuhan Ekonomi di indonesia karena pinjaman yang diberikan pihak asing selalu ada bunga, ini yang membuat Indonesia tidak bisa terlepas dari jeratan pihak asing.
Dan hutang Indonesia di awal tahun 2019 mencapai  5.581 T, wajar dengan hutang yang menggunung Indonesia tak bisa berbuat apa-apa dengan pihak asing, sampai banyak dari sumber daya alam kita yang akhirnya jatuh kepada pihak asing dan dikelola oleh pihak asing, salah satunya adalah PT Freepot yang ada di Papua.
Seharusnya Pemerintah Indonesia berani memutuskan hubungan kerja sama dengan pihak asing dalam masalah peminjaman dana maupun impor agar kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki Indonesia tidak mudah dikuasai dan jatuh ke pihak asing, karena bagi asing tidak ada makan siang gratis jika Indonesia tak bisa membayar hutang, maka SDA akan mudah dikuasai pihak asing.
Tapi, itu semua tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau pemerintah Indonesia pada saat ini masih mengambil asas sekulerisme yaitu pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Jika pemahaman ini masih terus mengakar di Indonesia tidak ada jaminan Indonesia ini akan lebih baik kedepannya, maka dari itu asas ini harus di buang dan diganti dengan asas yang datangnya dari Allah SWT melalui hukum yang terterap didalam islam.
Sebab islam mengatur segala aspek kehidupan baik dari masalah ibadah, politik, pergaulan, ekonomi bahkan sampai ke masalah bagaimana islam mensejahterakan rakyat didalam kehidupan, contohnya dalam kepemimpinan Umar bin Khatthab gaji guru sebesar 15 dinar.
Dan dalam ekonomi sandang, pangan, dan papan dijamin oleh negara. Bahkan pendidikan digratiskan oleh negara, sampai pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid di baghdad pernah dikerahkan 800 dokter dan klinik kesehatan keliling. Begitu luar biasanya di saat Islam memimpin kehidupan, kesejahteraan dan keadilan itu akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya kita kembali kepada sistem islam, sebab islam mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nya, bukan hanya sekedar janji-janji manis yang ditawarkan. Wallahua’lam Bish Showwab [Mo/db]

Posting Komentar