Oleh : Putri Kurnia Wardani

Pelajar Muslimah Kaffah
Mediaoposisi.com-Rencana  pemerintah  dalam pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur  tepatnya di Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kutai Kartenegara ternyata tidak hanya mempengaruhi Indonesia. Pemindahan ibukota ini juga akan memberikan efek bagi negara-negara lain. Khususnya dalam bidang ekonomi, diplomasi dan keamanan.

Teuku Razasya pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran mengatakan bahwa pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur dapat menghantarkan kekhawatiran pertahanan keamanan bagi Negara tetangga seperti Malaysia, Brunai dan juga Singapura.

Kekhawatiran ini muncul karena pemindahan ibukota Indonesia juga di ikuti oleh pemindahan besar-besaran anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang selama ini terpusat di pulau Jawa untuk pertahanan di ibukota baru. Dengan kata lain kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan semangkin dekat dengan Malaysia dan Brunai.

Di sisi lain pemerintah juga akan membuka investasi asing untuk pembiayaan pembangunan ibukota pengganti Jakarta. Pemerintah memang membutuhkan dana untuk membangun ibukota baru yang mencapai UU$ 33 miliyar atau sekitar Rp.466 triliun 19 persen akan diambil dari APBN.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah   menunjuk 3 tokoh besar sebagai dewan pengarah pembangunan ibukota baru pengganti Jakarta. Mereka adalah Putra Mahkota United Emirat Arab (UEA) Muhammad bin Zaayed sebagai ketua. Sementara CEO SoftBank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai dewan pengarahnya.

Terpilihnya Putra Mahkota UEA sebagai ketua dewan pengarah, sebelumnya telah didahului pembicaraan bilateral antara Indonesia dan UEA di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan di Abu Dhabi, UEA, Minggu (12/1/2020).

Adapun investasi UEA termasuk 16 kesepakatan antara Indonesia dengan UEA. Kesepakatan ini terdiri dari 5 perjanjian pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme dan 11 perjanjian bisnis antara lain di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi sebesar US$22,89 miliar atau sekitar Rp314,9 triliun.

Sementara, masuknya CEO SoftBank Mobile Masayoshi Son, yang saat ini dikenal  sebagai pria terkaya kedua di Jepang dan pemilik raksasa telekomunikasi dan media di negeri sakura itu, sebelumnya telah menawarkan investasi senilai US$30 miliar-US$40 miliar untuk pembangunan ibukota baru.

Sedangkan Tony Blair usai menjabat Perdana Menteri Inggris selama 10 tahun, kini aktif sebagai konsultan bisnis Mubadala, Sovereign Wealth Fund (SWF) pengelola dana abadi yang bermarkas di Abu Dhabi, Emirat Arab. Mubadala berinvestasi di berbagai belahan dunia, dari Vietnam, Serbia, Colombia, Asia Tengah, hingga Afrika Barat.

Dana di SWF, SoftBank, serta dari International Development Finance Corporation (IDFC) dari Amerika  Serikat inilah yang akan disalurkan nantinya kesejumlah proyek, salah satunya pembangunan ibukotabaru.

Selain masalah pertahanan dan ekonomi pemindahan ibukota baru juga bepotensi mempengaruhi diplomasi Indonesia dengan  negara sahabat. Pasalnya tidak hanya instansi milik pemerintah Indonesia saja yang berpindah namun juga instansi-instansi negara milik negara lain dan organisasi internasional juga akan pindah. Namun  pemindahanan ini bukan tanpa hambatan. Pendirian Kedubes bisa membutuhkan dana yang besar, tergantung dari luas dan standart yang di inginkan oleh negara asalnya.

Jokowi meyakini dengan adanya tokoh-tokoh asing tersebut akan membuat Indonesia semangkin mendapat kepercayaan dunia. Dampaknya akan banyak negara yang tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan ibukota baru. Di sisi lain, Juru Bicara Jokowi Fadjroel Rachman menyebutkan, potensi adanya  dewan pengarah dari Negara lainnya masih terbuka (JawaPos.com, 14/1/2020).

Tidak hanya dari segi investasi tapi juga bekerjasama dalam pembangunan kotanya. Misalnya pemerintah  jepang dalam pembangunan teknologi mobil otomatis dan transportasi publik. Semetara Korea Selatan telah menawarkan kerjasama di 3 area prioritas yaitu desain, pengolahan air dan perumahan. Cina juga ikut ambil andil dalam bidang perkembangan teknologi.

Tanpa disadari dominasi investasi asing terhadap pembangunan ibukota baru di Indonesia hanyalah untuk menggarap Indonesia dengan kata lain menggadaikan negara. Secara tidak langsung pemerintah hanya akan memberikan seluruh Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) serta huge market Indonesia serta penghianatan atas hak dan  kepemilikkan rakyat.

Indonesia takkan perna mampu terlepas dari jeratan investasi asing karena hutang Indonesia sudah tembus pada angka Rp.5.619 triliun. Untuk dapat terlepas dari investasi asing dibutuhkan sebuah lompatan ekonomi bagi Indonesia dengan adanya system baru, yakni system islam yang memiliki konsep politik ekonomi yang mandiri bebas dari dikte asing termasuk dalam pengolahan pembangunan.

Dengan system politik ekonomi islam maka tidak perlu investor asing dalam melakukan setiap pembangunan. Karena sistem politik ekonomi dalam islam memiliki sumber- sumber  dana dalam negeri yang diatur dalam kebijakan fiskal dari baitulmal. [Mo.db]

Posting Komentar