Oleh : Habibi Sahid

Mediaoposisi.com- Persoalan Uyghur kembali mengemuka, beragam tanggapan mengisi ruang publik. Publik Indonesia kembali diramaikan dengan persoalan Uyghur, setelah beberapa waktu lalu sempat tenggelam. Kini kembali mencuat ke publik dengan suasana yang kental muatan politisnya, pasalnya ada beberapa ormas islam yang diduga disuap oleh China agar bungkam terhadap persoalan Uyghur. 

Hal itu tertulis dalam laporan The Wall Street Journal, Rabu (11/12/2019) yang menyebutkan bahwa China mulai menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas ormas Islam di Indonesia. Tidak hanya publik Indonesia yang ramai soal Uyghur, namun juga dunia internasional, seorang pemain sepak bola muslim dari club Arsenal di Inggris, Mesut Ozil, mengecam negeri negeri muslim di dunia yang terkesan abai terhadap persoalan Uyghur

Melalui akun Twitternya ia mengungkapkan “Tetapi para muslim diam. Mereka tak mau bicara soal ini. Mereka telah mengabaikan mereka (Uighur). Tidak tahukah mereka, menyetujui penyiksaan sama dengan penyiksaan itu sendiri? Imam Ali berkata, ‘Jika kamu tak dapat mencegah penyiksaan, kabarkanlah!,”. (Makassar.terkini.id 15/12/2019 )

Ternyata, dibalik keramaian soal Uygur ada kesunyian yang bersumber dari dalam istana, sebagaimana diungkapkan Mesut Ozil, bahwa negeri negeri muslim terkesan abai. tidak terkecuali di dalamnya juga Indonesia. 

Apa benar demikian? Jika kita mengamati selama 5 tahun terakhir ini, tidak ada suara dari pemerintah Indonesia yang menyoroti persoalan Uyghur, jangankan menyoroti, memberikan kritik atau pernyataan sekedar mengutuk, mengecam tindakan rezim komunis china tidak pernah, sikap pemerintah Indonesia ini berbeda 180 derajat ketika menyikapi persoalan Rohingya di Mianmar. 

Hal ini bukan isu bombastis, melainkan sebuah riset Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang menyatakan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo bungkam atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang. 

Sementara untuk persoalan Rohingya lebih leluasa bergerak, karena tidak begitu membawa pengaruh besar bagi pemerintah Indonesia. Diamnya pemerintahan Jokowi, menurut riset IPAC menyebutkan bahwa investasi China yang cukup besar di Indonesia, mengakibatkan Indonesia tergantung pada China. 

Oleh karenanya tidak perlu heran, jika pemerintah Indonesia diam, abai dan terkesan tidak peduli terhadap persoalan Uighur. Ketidakberanian pemerintahan Joko Widodo menyikapi persoalan Uyghur semakin mengkonfirmasi bahwa Indonesia sangat bergantung pada China.

Pada bulan Januari 2018 sebanyak 13 proyek China berjalan di Indonesia yang tersebar di Kalimantan, Sumatra, dan Jawa dengan nilai US$ 16 milyar. Sementara pada bulan April 2019 sebanyak 28 proyek dengan nilai mencapai 1.296 triliyun sudah berjalan. 

Semua proyek tersebut merupakan bagian dari mega proyek China yaitu Belt and Road Initiative (BRI) di seluruh hampir 65 negara dengan anggaran dana 114 ribu triliyun rupiah. Indonesia merupakan satu negara dari sekian negara yang menjadi tempat investasi China. 

Selain investasi China, Indonesia juga berhutang kepada China. Ternyata hutang luar negeri Indonesia tercatat ada 20 kreditur. 15 dari negara dan 5 dari lembaga keuangan dunia, diantara 15 negara itu, yaitu China. 

Tahun 2019 hutang Indonesi kepada China mencapai kurang lebih US$ 17.3 Milyar, bahkan angka itu akan terus bertambah seiring kerja sama perenomian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China, bahkan terakhir ini investasi China di Indonesia naik 83 %,. 

Hutang luar negeri ini digunakan untuk hampir semua sektor. Parahnya semakin berhutang dan semakin banyak investasi asing, maka pajak semakin tinggi, dimana APBN sekitar 85% dari pajak. Dari APBN inilah juga pemerintah membayar hutangnya.

Disinilah politik ekonomi dimainkan, maka program Belt One Road Initiative (BRI) tidak hanya sebatas kerja sama ekonomi, melainkan ada motif lain dibalik mega proyek tersebut yakni motif politik. Maka publik tidak perlu heran jika pemerintah Indonesia diam terhadap persoalan Uyghur.

Padahal persoalan Uyghur ini sudah menjadi persoalan kemanusian. Pemerintah komunis China diduga kuat telah melakukan pelanggaran HAM, bocornya informasi ke publik internasional telah menimbulkan kecaman dunia Internasional, namun sayang Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia, tidak mampu bertindak atau paling tidak membantu saudara muslim Uyghur yang terdzalimi. 

Bukannya membantu justru penguasa negeri ini dan mereka yang pro rezim memiliki sikap dan cara pandang yang berbeda, mereka yang teriak teriak pancasila tidak terdengar suaranya sama sekali, sebaliknya menuduh korban kekejaman itu sebagai kaum separatis, radikal dan teroris. 

Ini sungguh sangat disayangkan, apalagi tudingan yang tak berdasar itu keluar dari lisan seorang tokoh, aktivis dan ulama apalagi sebuah institusi negara yang mayoritas muslim. Sungguh ironis.

Sikap dan cara pandang demikian semakin mengokohkan penjajahan barat dan propaganda jahat terhadap ummat islam dan ajarannya. Hal ini berbeda sekali, ketika kita melihat sejarah kaum muslimin tatkala memiliki sebuah institusi islam dibawah naungan khilafah. 

Khilafah mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. khilafah yang terbukti secara historis, empiris dan teoritis memberikan keadilan, kesejahteraan dan perlindungan bagi manusia, sekalipun itu berbeda agama. islam mampu menjawab berbagai perbedan terbukti, ummat non muslim yang hidup dalam daulah khilafah dijamin kehidupan dan kebebasan beragamanya, bahkan Islam mencatat dalam tinta emas sejarah peradaban manusia. 

Ada khalifah Al-Mu’tashim Billah yang mampu menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepada seorang muslimah yang ditawan oleh bala tentara Romawi, sehingga wanita muslimah itu pun dibebaskan. Ada sultan Al-hajib Al-Manshur dari Andalusia, Sultan Abdul Majid I dan masih banyak khalifah-khalifah terdahulu mampu mewujudkan perlindungan, keadilan dan keserjahteraan bagi ummat manusia. 

Itu adalah bukti bahwa Islam sebagaimana yang difirmankan Allah SWT, akan membawa rahmat bagi seluruh alam, tatkala islam diterapkan secara totalitas, dan mustahil misi penyelamatan atau pembebasan itu sebagaimana yang dilakukan oleh para khalifah terdahulu akan terwujud dalam peradaban dan sistem ini, kecuali dalam sistem Islam. Wallahu A’lam. [MO/ip]

Posting Komentar