Merli Ummu Khila (Karyawan swasta)

Mediaoposisi.com- Mengelola sebuah negara hendaknya pemerintah mampu memilah setiap permasalahan yang hendak diselesaikan berdasarkan skala prioritas. Mana yang lebih penting, itu yang seharusnya didahulukan. Karena pekerjaan rumah kabinet yang baru saja terbentuk sangat banyak. 

Dari sekian banyak permasalahan masyarakat dalam pembangunan kemanusiaan seperti kenakalan remaja, pelecehan seksual, LGBT dan perzinaan. Pemerintah justru berfokus pada persyaratan sebuah perkawinan berupa sertifikat pernikahan.  Satu hal yang bukan permasalahan besar dan prioritas. 

Ada satu hal yang harus diwaspadai di balik wacana sertifikasi pernikahan. Yaitu tujuan dari pemerintah mencanangkan program ini berdiri di atas keadilan, kesalingan dan kesetaraan. Wacana ini membangun sebuah mindset masyarakat bahwa tugas suami dan istri harus disetarakan. Salah satunya dalam mencari nafkah. 

Seperti dilansir oleh Tempo.co (14/11/ 2019).  Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nakha'i, mengatakan setuju dengan rencana pemerintah mewajibkan sertifikat layak kawin bagi calon pengantin. Menurut Imam, sertifikasi perkawinan menjadi penting karena saat ini terjadi perang narasi ketahanan keluarga. Ada kelompok yang memaknai bahwa ketahanan keluarga dengan kembalinya perempuan ke ruang domestik, ketaatan penuh pada suami, dan kepemimpinan laki-laki.

Sementara konsep perkawinan yang ditawarkan Kemenag adalah perkawinan yang berdiri di atas prinsip keadilan, kesalingan, kesetaraan. "Hanya melalui yang kedua ini ketahanan keluarga yang menjadi bangunan ketahanan negara bisa dicapai," katanya.

 Survey akhir tahun 2016 yang dilakukan Edelman Intelligence mengungkapkan bahwa masalah keuangan jadi pemicu terbesar banyaknya perceraian. Sebanyak 59% pasangan cerai yang mengikuti survey mengaku, masalah finansial jadi salah satu pemicu pertengkaran.(Fimela, 20/10/2017) 

Jika memang pemicu perceraian masalah finansial maka seharusnya pemerintah memperbaiki perekonomian. Menyediakan lapangan kerja bagi kaum laki-laki. Bukan seperti saat ini, buruh pabrik justru didominasi oleh perempuan. Mengembalikan kodrat wanita di rumah dan menaati suaminya adalah solusi ketahanan keluarga. Namun, harus diikuti dengan menyediakan lapangan kerja bagi laki-laki sebagai kepala keluarga. 

Di era kapitalistik saat ini, mengedepankan pengetahuan dan keterampilan saja tidaklah cukup bagi sebuah keluarga. Namun peran negara dan sistem terintegrasi yang mampu meningkatkan ketakwaan masyarakat dan perekonomian yang mampu menjadi penopang kehidupan keluarga. 

Jika permasalahan manusia diatur dengan sistem yang menjadikan kedaulatan di tangan manusia maka akan terjadi tambal sulam. Memperbaiki satu sisi yang lain ikut berdampak. Akan sulit menuntaskan permasalahan secara menyeluruh karena akal manusia terbatas dan sarat kepentingan.

Sistem yang baik sudah pasti dibuat oleh sang Pengatur kehidupan, bukan buatan asing atau kafir penjajah. Sistem yang saat ini dianut negara seluruh dunia adalah sistem ciptaan manusia. Sedangkan sistem yang dibuat oleh Allah Swt. yang bersumber dari Alquran dan Assunnah. 

Ketahanan keluarga akan tercapai ketika setiap anggota keluarga hidup sesuai dengan kodratnya. Laki-laki sebagai kepala keluarga mencari nafkah. Perempuan mengelola rumah tangga dan mendidik anak. Sistem Islam adalah solusi ilahiah yang realistis  Melanjutkan kehidupan Islam adalah satu-satunya cara yang wajib ditempuh  untuk mencapai kesejahteraan, seperti yang sudah pernah di contohkan baginda Rosullullah Saw. yaitu Daulah Khilafah Islamiyah.[MO/kj]

Posting Komentar