oleh : ida purwati

Mediaoposisi.com-
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia punya 142 perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) di berbagai sektor. Dari jumlah itu, ternyata hanya sebagian kecil yang mampu mengontribusikan keuntungan untuk negara. "Kalau kita lihat dari pendapatan, yang bisa dihasilkan BUMN kurang lebih Rp 210 triliun. 

Tapi 76% lebih banyak diraih dari 15 perusahaan saja," kata Erick Thohir di sela rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/12/2018) di komplek parlemen, Senayan, Jakarta. Hal ini tentu saja menjadi PR besar khususnya bagi menteri BUMN, untuk mulai membuat gebrakan menertibkan ratusan anak perusahaan BUMN yang dianggap tidak sehat karena menjadi ladang bisnis pada kalangan tertentu.

BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Selain itu BUMN didirikan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan umum. 

Misalnya perusahaan kereta api, jasa, telekomunikasi, pengadaan barang milik negara, senjata, pertambangan, SDA, dsb. Berbagai sektor di negere ini memang pada faktanya banyak yang di payungi oleh BUMN. Sehingga, hal tersebut tentu sangat menggiurkan bagi sebagian orang. Dan tak heran kemudian banyak orang yang menginginkan bisa mendapatkan posisi di perusahaan plat merah tersebut. 

Namun, yang sangat disayangkan ketika yang duduk di perusahaan tersebut adalah orang-orang yang hanya ingin mengkayakan diri sendiri. Dan lupa bahwa tanggung jawabnya adalah mengelola usaha yang menyangkut hajat hidup rakyat.

Dalam sistem kapitalisme saat ini, yang berakidah sekuler (pemisahan antara agama dengan kehidupan) serta menjadikan standar kebahagiaan terletak pada materi semata. Maka, wajar orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hal tersebut. 

Meskipun, dalam perlombaan tersebut harus mengorbankan kepentingan dan hak banyak orang. Mereka tidak mengenal antara kepemilikan umum, kepemelikan negara, dan kepemilikan pribadi.
Sedangkan dalam Islam sebagai agama yang sempurna, telah memberikan pembagian di antara kepemilikan tersebut.

1. Kepemilikan umum adalah sektor-sektor publik dan harta SDA yang tidak terbatas (air, infrastruktur, tambang, mineral) yang hal ini tidak boleh tidak boleh dikelola selain oleh Negara sendiri. Adanya swasta yang terlibat hanya sebagai pekerja dengan akad ijarah/kontrak. Maka terlarang ada kontrak karya seperti pada Freeport, superbody spt BPJS tenaga kerja dan kesehatan. Negara tidak boleh mengambil untung dari harta milik rakyat ini.

2. Kepemilikan negara berupa pengelolaan bangunan, tanah dan perkebunan bisa diberikan kepada rakyat atau dikelola oleh semacam BUMN yg mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan tidak berperan sebagai pebisnis yang mencari untung semata ketika berhadapan dengan kemaslahatan rakyat.

3. Kepemilikan individu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu dengan cara-cara tertentu misal bekerja, untuk mendapatkannya. Misalnya, rumah, kendaraan, dan barang-barang pribadi lainnya.

Begitu sempurna Islam dalam mengatur masalah dalam problematika kehidupan. Karena Allah sebagai sang pencipta paling mengerti aturan apa yang cocok bagi ciptannya. Dan sudah saatnya kita bersama-sama kembali dan menerapkan aturan dari Sang Pencipta dalam kancah kehidupan dunia.[MO/dp]

Posting Komentar