Oleh:Siti Ma'rufah  
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berkata, "Saya kira ini kan pikiran yang bagus. Kalau kita harus punya ayam kurang satu orang satu ekor kan berarti ada 267 juta ayam."Jakarta, Minggu (24/11).

Selain itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko juga berkata, "Perlu setiap rumah ada (memelihara) ayam, sehingga telurnya itu bisa untuk anak-anaknya," Jakarta, Jumat (15/11).
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191124155635-20-451040/mentan-dukung-usul-moeldoko-soal-satu-keluarga-pelihara-ayam.

Dari serangkaian informasi tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:
Pertama, pemerintah telah gagal dalam mengurus rakyat. Terbukti salah satu alasan diusulkannya kebijakan tersebut adalah karena Indonesia belum bebas dari stunting. Data terakhir di tahun 2018 angka stunting Indonesia mencapai angka 38%.

Kedua, kebijakan gerakan nasional 1 keluarga 1 ekor ayam bukti bahwa pemerintah lepas tangan dari tanggung jawab kepada rakyat. Data penyandang syunting yang tinggi akan membuat rakyat semakin was was. Mau tidak mau rakyat akan berusaha untuk terbebas yaitu dengan melaksanakan solusi yang diusulkan pemerintah. 

Permasalahannya, solusi tersebut sama halnya dengan memberikan ide semata. Tidak ada pemberian fasilitas gratis yang seharusnya diberikan negara. Namun disini rakyatlah yang bergerak, sedangkan pemerintah tinggal engkang engkong saja.

Ketiga, Kebijakan gerakan 1 keluarga 1 ekor ayam tersebut tidak akan bisa menuntaskan permasalahan syunting dalam skala kecil dan kemiskinan skala besar. Mengapa? Ayam bukanlah satu-satunya kebutuhan rakyat Indonesia. Banyak kebutuhan pokok yang harus dipenuhi rakyat. Walaupun dari pelihara 1 ayam ini bisa menghasilkan hasil ternak yang banyak, maka kemiskinan tetap saja akan melanda Indonesia. 

Hal ini lantaran kebijakan pemerintah pada Agustus kemarin yang membuka lebar-lebar kran impor ayam dari Brazil yang akhirnya membuat peternak Indonesia merugi sebesar 2 triliun. Disuruh beternak tapi pemerintah sendiri yang menghancurkan harga pasar. 

Inilah alasannya mengapa Indonesia baru-baru ini melegalkan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, bahwa sertifikasi halal tidak lagi menjadi syarat impor daging di Indonesia. Pada Agustus kemarin, Enggartiasto menyatakan bahwa, "Sekarang kalau tidak (impor) bagaimana? Ya kita sudah kalah di pengadilan, di WTO. Kita kalah itulah namanya dispute settlement, DS48 itu."

Jadi, Indonesia telah melanggar aturan Internasional dalam bidang ekonomi sehingga Brazil menuntut dalam peradilan Internasional dan hasilnya Indonesia kalah. Alhasil, mau tidak mau Indonesia harus suka rela membiarkan Brazil mengekspor besar-besaran ke Indonesia walaupun tanpa label halal. Inilah bukti bahwa kerjasama Internasional dengan sistem kapitalis adalah sistem yang bisa memaksa manusia keluar dari aturan agama.

Lalu bagaimana solusinya?
Indonesia harus lepas dari cengkraman sistem kapitalis yang rusak ini. Yaitu dengan stop kerjasama internasional, kemudian kelola sumberdaya alam yang sangat melimpah di Indonesia, jalankan siatem lemerintahan dengan siatem yang adil memanusiakan manusia sebagaimana sistem Islam.[MO/ia]

Posting Komentar