Merdeka Belajar dan Potret Pendidikan Berkualitas

Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi (Jurnalis Muslimah Kendari)

Mediaoposisi.com-Tampaknya tidak salah jika ada masyarakat yang berpendapat bahwa ganti menteri ganti kebijakan dan kurikulum.  Lihat saja saat ini, saat Menteri Pendidikan dijabat Nadiem Makarim, terdapat beberapa kebijakannya yang menuai pro kontra misalnya penghapusan ujian nasional (UN) dan siswa tidak perlu menghafal.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyampaikan empat pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar.  Program tersebut meliputi perubahan pada ujian sekolah berstandar nasioal (USBN) dan UN, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,” kata Nadiem.

Mengenai UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya.  “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi assesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi) dan penguatan pendidikan karakter,” kata Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8 dan 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.  

Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.  “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level intenasional seperti PISA dan TIMSS,” kata dia.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.  Sedangkan untuk jalur prestasi ditingkatkan menjadi 30 persen disesuaikan dengan kondisi daerah.  “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Mendikbud Nadiem.  (tempo.co/12/12/2019).

Indeks dan Daya Saing Pendidikan Indonesia Rendah

Pemerintah melalui Kemendikbud tampaknya perlu intropeksi diri mengenai kebijakan pendidikan yang selama ini telah diterapkan, karena setelah sekian kali berganti kebijakan, indeks pendidikan Indonesia reendah dan daya saing pun lemah. 

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) adalah pemeringkatan daya saing negara berdasarkan kemampuan atau talenta sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut.  Beberapa indikator penilaian indeks ini adalah pendapatn per kapita, pendidikan, infrastruktur teknologi komputer informasi, gender, lingkungan, tingkat toleransi, hingga stabilitas politik.  Di ASEAN, Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 77,27.  

Disusul Malaysia (58,62), sementara Indonesia ada diposisi keenam dengan skor sebesar 38,61.  Indonesia berada di urutan 67 dari 125 negara di dunia dalam peringkat GTCI 2019.  Sumberdaya manusia penting untuk menjadi prioritas pemerintah.[MO\ia].

Posting Komentar