Oleh: Elis Ummu Izma
(Kontributor Media dan Pegiat Dakwah)

Mediaoposisi.com- "Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat". Begitulah bunyi salah satu pasal 33 UUD 1945. Namun pada faktanya Undang-undang dibuat tidak selalu sesuai dengan kenyataan. 

Jauh panggang dari api. Pasalnya, saat ini air menjadi salah satu permasalahan yang sedang santer dibicarakan sebagai akibat dari pengelolaan yang semrawut.

Sesungguhnya AIlah swt telah menciptakan sumber daya air yang berlimpah. Berikut mekanis daur air agar lestari bagi kehidupan. Tidak hanya itu Allah swt juga menciptakan keseimbangan pada segala aspek yang dibutuhkan bagi keberlangsungannya. Mulai dari hamparan hutan, iklim, sinar mata hari, hingga sungai danau dan laut.

Hampir 71% permukaan bumi terdiri dari air, yang kelimpahan itu begitu menonjol di negeri ini. Hampir sekitar 21% total sumber air di wilayah Asia-Pasifik berada di wilayah Indonesia. Disamping itu, juga tampak dari begitu banyaknya jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan cekungan. 

Yaitu, 470 DAS, dan telah teridentifikasi 232 cekungan air tanah. Ada 53 cekungan di Sumatra, 70 cekungan di Jawa, 15 cekungan di Kalimantan, 40 cekungan di Sulawesi, 3 cekungan di Bali, 8 cekungan di Nusa tenggara Barat, 20 cekungan di Nusa Tenggara Timur, 6 cekungan di Maluku dan 17 cekungan di Irian Barat.(MuslimahTimes).

Di samping itu, meski volume air tawar kurang dari 1%, namun bila dibagi rata kepada seluruh penduduk di bumi ternyata lebih dari cukup. Bila penduduk bumi ada 7 miliar orang, maka setiap orang mendapatkan 1457 m3 per hari. Sementara kebutuhan minimal air bersih setiap orang menurut standar WHO hanya 50 m3.

Ketersediaan air yang berlimpah di bumi ditegaskan Allah SWT, yang artinya, “…….dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (TQS Al Anbiyaa, ayat 2). 

Tidak hanya berlimpah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tapi juga bagi lestarinya kehidupan di bumi. Artinya, darurat kekeringan dan krisis air bersih bukan karena kurangnya sumber daya air.

Keseimbangan alamiah tersebut dirusak. Akibat dari tekanan politik globalisasi dengan sejumlah agenda neoliberal yang hegemoni. Berupa liberalisasi sumber daya alam kehutanan, pertambangan, hingga pembangunan kawasan ekonomi khusus dan energi baru terbarukan. Kondisi ini diperparah dengan eksploitasi mata air oleh pebisnis air minum kemasan, pencemaran sungai dan liberalisasi air bersih perpipaan.

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan salah satu unit usaha milik daerah, bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. 

Merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah sedang mengalami kerugian dan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam Konferensi Sanitasi dan Air Mineral Nasional 2019 di Hotel Kempinski, sempat menyinggung persoalan penentuan rendahnya tarif berbagai proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dilayani oleh PDAM di berbagai daerah menjadi salah satu penyebab terkendalanya PDAM untuk melakukan perluasan layanan air minum yang aman kepada masyarakat.

"Sebagai contoh tarif air bersih yang diberlakukan oleh PDAM Jakarta dan Depok hanya Rp 7.000 per meter kubik. Di Bogor Bahkan hanya Rp 4.500 per meter kubik. Dengan kondisi ini tidak mengherankan kalau 40 persen lebih PDAM mengalami kerugian karena tarif yang diberlakukan di bawah nilai full cost recovery (FCR)," katanya. Senin, 2/12/2019.CNBC Indonesia.

Jika kita cermati, penentuan tarif PDAM sering bersifat politis. Artinya, keputusan penetapan tarif tidak ditentukan berdasarkan perhitungan perekonomian. Disadari atau tidak, masyarakat yang harus membeli Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Sebagai sumber air minum utama dengan harga yang sangat mahal. (FOKUS Jabar.co.id).

Apa jadinya urusan air dibebankan pada rakyat?. Sejatinya air merupakan hajat hidup publik. Keberadaannya tidak boleh dikomersialisasikan. Sebagaimana dalam sebuah haditst yang menyatakan bahwa Muslim (manusia) berserikat di udara, padang rumput, dan api. "Al-muslimûna syurakâ`un fî tsalâtsin: fî al-kalâ`i wa al-mâ`i wa an-nâri". "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, udara dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad)".

Pemerintah sebagai pelayan rakyat cenderung abai menjalankan peran dalam mengurusi rakyatnya. Fakta bahwa harta milik umum dikelola untuk mendapatkan untung bagi negara dengan menjual kepada rakyat. 

Merupakan petunjuk bahwa eksploitasi dan liberalisasi air bersih memiliki ruang yang subur dan luas dalam sistem kehidupan sekuler. Khususnya sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi yang melegalkan kelalaian negara.

Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, artinya, “Telah tampak kerusakan di darat dan lautan akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah swt merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.(TQS Ar Ruum [31]: 41). 

Karenanya, merupakan persoalan serius dan mendesak dilaksanakan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah, sebagai satu-satunya jalan pengembali hidupnya fungsi sahih negara. Wallahu a'lam bissawab 

Posting Komentar