Oleh : Rizkya Amaroddini
(Jurnalis Media Oposisi)
                     
Part 2
Mediaoposisi.com- Beberapa waktu lalu Surat kabar New York Times menuliskan laporan mengenai tindakan persekusi terhadap etnis minoritas Uighur yang tinggal di Provinsi otonomis Xinjiang China. Dokumen rahasia itu memaparkan bahwa terjadi persekusi terhadap etnis Uighur.

PBB bereaksi, 23 Negara PBB bereaksi seperti Inggris, Australia, Kanada mengututuk tindakan Pemerintah China yang menciptakan camp penahanan bagi muslim Uighur. 23 Negara juga mendesak Beijing untuk melakukan rekomendasi PBB di Xinjiang. Tindakan yang dilakukan Pemerintah China merupakan pelanggaran HAM.

Penulis Tomomi Shimizu’s Manga asal Jepang mengungkap bahwa ada penahanan seorang perempuan etnis Uighur bernama Tursun’s. Departemen Amerika Serikat telah mengetuk palu atas rancangan RUU terkait regulasi ini yang mewajibkan kementrian Luar Negeri untuk menyelidiki kekejaman Pemerintahan China di Xinjiang.

Fakta yang beredar bahwa Beijing selalu menyangkal  dan membantah jika tidak terjadi penindasan muslim Uighur. Menurut Tenku Zulkarnaen bahwa “…Jadi tidak perlu di tutupi bahwa Xinjiang sesuatu yang tidak sama dengan provinsi yang lain, karena Xinjiang provinsi paling kaya karena memiliki potensi minyak dan gas bumi. Jadi itu nampaknya yang ingin di ambil oleh China.

Penduduk Uighur jelas harus di bungkam agar tujuan itu dapat terwujud tanpa ada halangan apapun.  Adapun beberapa pendapat Tokoh seperti ungkapan Wakil Presiden Ma’ruf Amin "Kita berharap semua pihak terbuka, lebih terbuka, termasuk (Pemerintah) China. China sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi tapi semacam pelatihan. Maka kita minta nanti lebih terbuka," kata Ma'ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (17/12).

Keterbukaan seperti apa yang di inginkan ? Jika fakta menunjukkan bahwa setiap orang yang datang ke China akan menghadapi pantauan sangat ketat dari Pemerintahan RRC.

Di lansir dari liputan6 bahwa Diketahui, Mahfud memang sudah bertemu secara tertutup di kantornya 5 Desember 2019 yang lalu.
"Saya sudah bicara dengan Dubes China tentang Uighur khusus. Saya tanya tentang Uighur. Orang Indonesia banyak bertanya, banyak protes," ujar Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Menurut dia, di China banyak sekali para pemeluk agama Islam.
"Kecuali Uighur, karena Uighur mempunyai agenda sendiri di luar kerangka negara," ungkap Mahfud.

Karena itu, kata dia, semua diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menanganinya. Duta Besar memastikan wilayah Xinjiang, kawasan yang banyak ditempati muslim Uighur, kondisinya aman.

"Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat muslim Uighur. Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme,” ucap Xiao Qian saat bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta, Rabu 18 Desember 2019.

Kunjungan melalui hubungan bilateral seperti apa yang mau di nampakkan kepada public, jika tempat yang di tuju sudah di setting melalui kesepakatan dalam menutupi realitas penindasan muslim Uighur.

Nicholas Bequelin, Direktur Regional di Amnesty International, memaparkan temuan di situs Amnesty International tentang situasi di Xinjiang. Dikutip dari situs Amnesty.org, 19 Desember 2019, Amnesty International telah mewawancarai 400 lebih orang kerabat Xinjinag yang mengungsi ke luar negeri. Mereka menyebut ada penyiksaan di Xinjiang. Amnesty International juga meneliti bukti foto satelit dan dokumen pemerintah Cina tentang program penahanan.

Mari kita buktikan sekali lagi… [MO/ra]

Posting Komentar