Oleh : Maulida
(Mahasiswi STEI Hamfara)
Mediaoposisi.com- Pergejolakan kembali terjadi di dalam kalbu masyarakat dalam ranah kesehatan, sudah menjadi rahasia umum dan tak terpungkiri bahwasanya macetnya dana untuk melayani kesehatan seluruh masyarakat. Rakyat pun  kembali dikejutkan dengan kebijakan pemerintah, 13 Desember  2019 pemerintah resmi mengumumkan kenaikan iuran BPJS kesehatan.
Berbagai rintihan suara pun tak bisa dihindari bukan hanya dari masyarakat tetapi juga dari rumah sakit bahkan yang lebih parah lagi pun dari penyediaan alat.
Polemik pelayanan kesehatan dan sumber dana pun bagaikan masalah yang tak memiliki ujung dan menjadi masalah yang menjamur tanpa adanya solusi yang rasional, malah sebaliknya imbas dari ini semua pun seluruh masyarakat yang menjadi peserata BPJS Kesehatan dituntut untuk menanggung beban hutang.
Dampak yang terjadi dari kenaikan iuran BPJS kesehatan salah satunya banyak peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) mengajukan permintaan turun kelas. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Arief Syaefuddin.
Menurut beliau, upaya untuk  mengantisipasi dari kenaikan iuran BPJS kesehatan ini terdapat fenomena kunjungan yang cukup tinggi terhadap peserta untuk pindah kelas.
Pengajuan permintaan penurunan kelas perawatan BPJS Kesehatan melalui proses call center ,”Data persisnya saya belum hitung secara resmi. Sekarang ini proporsi terbesar yang lewat telepon call center kami itu permintaan turun kelas,” kata Arief saat di temui di Puskesmas Tanah Abang, jakarta kemarin (13/12/2019), di lansir oleh liputan 6.com.
“Seperti dua hari lalu, dalam sehari saja sekitar 250-an peserta JKN yang menelpon pengen turun kelas, dan ini akan terus bertambah jumlahnya", imbuhnya.
Mengenai syarat utama turun kelas Direktur Utama BPJS kesehatan Fachmi idris mengatakan bahwa MCS akan tetap menerima pengajuan peserta yang ingin turun kelas, tetapi layanan JKN baru akan aktif apabila tunggakan telah dilunasi.
“Tapi kalau pesertanya ternyata ada tunggakan, ya harus melunasi tunggakan dulu baru bisa aktif (pilihan kelas yang diajukan),”ujar Fachmi dalam kunjungan Puskesmas Tanah Abang , Jakarta (12/12/2019).
Layanan MCS merupakan layanan jemput bola BPJS Kesehatan  menggunakan mobil keliling. Upaya ini mulai diterapkan sejak 9 Desember 2019 hingga April 2020 diseluruh kantor cabang BPJS Kesehatan.
Terdaftar sebagai salah satu peserta BPJS Kesehatan tentunya wajib membayar iuran bulanan layaknya asuransi, iuran BPJS Kesehatan di bagi menjadi tiga kelas saat ini masing masing tarifnya naik menjadi  Rp 160.000 kelas 1, Rp 110.000 kelas 2, dan Rp 42.000 untuk kelas 3.
Suatu program yang katanya ingin memberi kemudahan serta bantuan nyatanya malah menambah kesengsaraan seluruh rakyat, pelayanan kesehatan yang idealnya sebagai kewajiban pemerintah tak terealisasikan.
Parahnya lagi unsur bisnis yang seharusnya disterilkan justru menjadi roh pelayanan kesehatan tunduk pada agenda yang sebenarnya di dalamnya telah diatur sedemikian rupa.
Seperti pembatasan layanan berdasarkan nilai premi, layanan berjenjang, serta fasilitas rumah sakit dan puskesmas, alhasil status kepesertaan BPJS kesehatan bukan lagi jaminan yang dengan mudah di akses  tetapi lebih di ditentukan oleh jumlah banyaknya uang yang di bayar per bulan.
Sekarang rakyatlah yang dipaksa mengeluarkan dana yang lumayan apalagi bagi sebagian masyarakat yang merupakan kalangan bawah, hidup dengan mengais rezeki untuk mencukupi kebutuhan pangan, banyak sekali masyarakat yang merasa tertindas dan akhirnya kecewa .
Pelayanan kepada rakyat pun saat ini hanya untuk penyakit-penyakit yang kalau dibilang diberi obat langsung sembuh. Lalu bagaimana dengan penyakit-penyakit kronis yang ibarat kata nyawa sudah di ambang kematian?
Naasnya penyakit-penyakit seperti jantung, gagal ginjal, kangker, stroke dan yang lainnya tidak ada sedikitpun perlakuan seperti memanusiakan  manusia.
Seperti inilah fakta lapangan yang terjadi, potret kehidupan yang semakin lama semakin mencekik dan menyengsarakan yang lahir dari sistem yang tak bisa dibilang benar, sistem yang sudah nampak jelas kebobrokannya ketidak sinkronannya dengan fitrah manusia tetapi tetap saja masih banyak masyarakat yang ngotot mempertahankan.
Solusi yang diberikan oleh sistem zalim sistem kufur seperti ini pun bagaikan kaca tebal yang buram, tak nampak jelas peran pemerintah pun patut di dipertanyakan, penguasa benar-benar telah gagal mengayomi pelayanan masyarakat.
Maka saat ini penulis akan menjelaskan solusi yang tepat bagi seluruh umat dengan mengadopsi solusi Islam dalam pelayanan kesehatan.
Islam adalah agama yang sempurna dalam pengaturan serta pengaplikasian  dalam segala aspek bidang kehidupan, tak terkecuali didalam kesehatan. Islam pun memandang kesehatan yang sejatinya sebagai kebutuhan pokok yang patut di penuhi
Dimana mekanisme pemenuhan dan perealisasiannya langsung dipenuhi oleh pemerintah negara, dalam Islam negaralah pengatur seluruh urusan rakyat berdasarkan peraturan Sang Pencipta alam semesta dan penguasa  sebagai pelaksana yang di minta dengan segenap pertanggungjawaban amanah oleh Allah SWT untuk pelaksanaanya.
Dalilnya sangat jelas berdasarkan sabda Rasulullah saw, Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya". (HR. Bukhari dari Abdullah bin Umar ra)
Maka dari itu, pelayanan kesehatan adalah salah satu ikon yang akan sangat di perhatikan oleh negara , rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta seluruh rakyat harus diberikan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Negara dengan kewajibanya  menyediakan rumah sakit dengan fasilitas yang terbilang layak, klinik, serta obat-obatan dan seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh rakyat.
Sumber-sumber pembiyaan kesehatan sesungguhnya telah didesain oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan dengan mengoptimalkan kekayaan alam yang dikelola dengan baik dan tepat.

Posting Komentar