Oleh:W. Wardani, MT
(Pemerhati Sosial)


Mediaoposisi.com-Masalah upah minimum marak diberitakan di mass media. Ada wacana  yang digagas Menteri Ketenagakerjaan untuk meninjau skema pengupahan terhadap buruh kabupaten/kota. Dalam wacana tersebut Upah Minimum Kota (UMK/UMKS) akan dihapus. Upah hanya mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).


Wacana ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi kalangan buruh wacana ini dirasa akan merugikan kalangan buruh, terutama bagi kabupaten atau kota yang selama ini mempunyai UMK yang jauh lebih besar daripada UMP. Seperti Karawang dan kabupaten kota Bekasi. UMK Karawang mencapai Rp. 4.234.010. Sedangkan UMP Jawa Barat untuk tahun 2019 Rp 1.668,372.


Menurut Presiden KSPI Iqbal Said seperti yang dimuat dalam CNBC di www.cnbcindonesia.com, 13/11/2019, ia tidak setuju dengan rencana penghapusan UMK/UMKS karena melanggar UU ketenagakerjaan.  Kalau Menaker mau merubah maka wajib merivisi UU Ketenagakerjaan.


Bagi kalangan pengusaha, mereka setuju dengan wacana tersebut. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani,  pelaku usaha sebetulnya keberatan dengan mekanisme UMK dan UMSK karena persentase kenaikannya jauh lebih tinggi daripada UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan,  tanpa ada korelasi yang jelas terhadap peningkatan produktivitas pekerja di kota/kabupaten atau di sektor usaha tersebut.


Sinta lebih lanjut menjelaskan bahwa  besaran UMSK tidak dapat dipukul rata di semua daerah lantaran kemampuan masing-masing pelaku usahanya bebeda-beda. Setiap sektor usaha  punya pelaku usaha dengan skala bisnis yang berbeda-beda. 

Akan selalu ada perusahaan skala kecil, menengah & besar di tiap sektor dan tentu saja kemampuan bayar mereka tidak sama. Kalau pelaku usaha skala UMKM di sektor dipaksa untuk membayar upah sektoral yang besarannya diambil dari rata-rata usaha skala besar tentu tidak adil dan sama saja dengan mematikan UMKM di sektor itu.  (www.ekonomibisnis.com, 15-11-2019).


Ada beberapa konseukensi yang dicemaskan pengusaha apabila UMKS tahun 2020 naik.  Menurut Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Soetrisno Iwantono, saat ini perekonomian Indonesia dalam keadaan kurang baik. Terlebih dengan adanya kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51% dari UMP 2019, terdapat dua kemungkinan. 


Pertama, pengusaha bisa mengurangi tenaga kerja. Kedua, kenaikan UMP bisa saja mengalihkan investasi yang akan masuk ke Indonesia. Tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Upaya untuk mengundang investasi itu juga bisa kontraproduktif. (https://nasional.kontan.co.id.news, 2-11-2019)


Konflik Buruh vs Pengusaha

Konflik antara buruh dan pengusaha, sekarang ini selalu saja terjadi. Di satu sisi upah minimum yang ditetapkan dirasa tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari hari yang semakin berat. Pekerja juga terus merasa dizalimi oleh pengusaha saat pemenuhan kebutuhan tidak bisa dilakukan secara layak.


Tapi di sisi lain, upah buruh yang tinggi memberatkan produsen, yang saat ini juga semakin terhimpit oleh keadaan ekonomi yang diprediksi masih sulit, volatilitas mata uang rupiah, berkurangnya subsidi  sampai beban iuran BJS pekerja yang akan naik serta banyaknya kewajiban kepada Negara (pajak) maupun pada pekerja. Bagi pengusaha kecil,  iklim usaha seperti ini tidak kondusif.


Inilah gambaran kusutnya permasalahan yang terjadi jika perekonomian diatur dengan prinsip liberal kapitalis. Negara yang seharusnya berkewajiban mengurusi urusan rakyatnya termasuk dalam hal urusan ekonomi, terkesan abai. Ini bisa dilihat dalam standar penentuan upah buruh yang dihitung berdasar standar biaya hidup.  


Apa yang semestinya menjadi kewajiban Negara (jaminan kesehatan dan pendidikan serta perumahan) turut menjadi komponen penentu upah. Semestinya penghitungan upah obyektif dari nilai barang atau jasa yang dihasilkan pekerja.


Dalam dunia usaha, negara juga tidak bisa menciptakan iklim perekonomian yang kondusif, adil, dan tahan terhadap krisis, minim inflasi. Ekonomi yang bertumpu dengan mengandalkan hutang ribawi jelas tidak akan membawa kebaikan.  Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan jauh di bawah target. 


Fluktuasi nilai mata uang terhadap dollar AS, berbagai pungutan pajak  maupun retribusi yang memberatkan, dicabutnya berbagai subsidi, sementara jasa listrik, harga BBM cenderung naik, ditambah dengan kebijakan membuka keran investasi sebesar-besarnya bagi investor asing, membuat pengusaha lokal skala kecil, menengah gulung tikar.


Pengusaha yang bisa bertahan  dalam sistem liberal kapitalis seperti sekarang ini, tentulah pengusaha yang bermodal besar. Dengan sistem demokrasi yang diadopsi untuk mengurus pemerintahan, pengusaha yang bisa membeli suara di parlemen untuk memuluskan usahanya. Mereka bisa mengoalkan aturan untuk kepentingan koorperasi mereka. Negara cenderung berpihak kepada para kapitalis ini. 

Dengan segala keadaan yang carut marut seperti sekarang ini nampaknya dengan atau tanpa UMP buruh tidak akan pernah sejahtera. Pengusaha kecil-menengah pun akan mudah tersingkirkan. Konflik buruh pengusaha akan selalu terjadi.  Inilah kejamnya ekonomi liberal kapitalis.

Solusi Islam


Islam dengan sistem ekonomi islamnya mempunyai solusi yang tuntas dalam mengatasi permasalahan di atas. Tegak di atas aqidah yang lurus, dengan berlandaskan  atas ketaqwaan kepada Yang Maha Kuasa, sistem ekonomi Islam, membawa keadilan bagi semua pihak.


Islam telah mengatur hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dengan pengontrak kerja. Keduanya terikat dengan ketentuan-ketentuan umum Islam serta kontrak kerja yang telah disepakati bersama.  Kontrak kerja bersifat mengikat kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari setelah kontrak dijalankan. 

Kontrak yang telah disepakati ini hakikatnya merupakan amanah yang harus ditaati, Ikatan yang terjadi tidak hanya ikatan antara manusia saja tetapi juga memilki tanggung jawab kepada Allah SWT.


Pelanggaran terhadap kontrak kerja dianggap telah melanggar hukum syariah karena Allah telah memerintahkan untuk mentaati aqad yang ada, sebagaimana firman Allah di Qs surat Al Maidah ayat 1, yang artinya Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 


Ayat di atas mengandung perintah bahwa setiap orang yang beriman harus secara konsekuen memenuhi setiap janji yang telah diucapkan, diikrarkan, atau ditulis baik janji kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia. Karena yang dimaksud dengan aqad pada ayat di atas adalah perjanjian.


Dalam kontrak kerja  sekurang-kurangnya   harus disepakati  mengenai bentuk kerja, waktu, upah, dan tenaga yang dicurahkan. Adanya kontrak kerja akan menghindarkan ketidakjelasan dalam muamalah yang dilakukan. Adanya kontrak kerja ini juga akan mendorong setiap pelaku bisnis (pekerja dan pengontrak kerja) untuk menghindari tindakan saling menzalimi satu sama lain ketika muamalah dilaksanakan.


Menurut Islam, upah harus diberikan dengan berbagai pertimbangan yang dapat mencapai sebuah keadilan. Hak upah ini harus ditunaikan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Karena ini merupakan syarat terjadinya muamalah dimana tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Dasar penentuan upah yang diterima adalah jasa. 


Upah tidak diperkirakan berdasarkan hasil produksi seorang pekerja serta tidak pula diperkirakan berdasarkan batas taraf hidup yang paling rendah dalam komunitas tertentu. Akan tetapi perkiraannya semata dikembalikan kepada jasa pekerja di tengah masyarakat yang mereka diami. Perkiraan dan penentuan seberapa jasa pekerja  dilakukan oleh para ahli yang memiliki kredibilitas untuk itu.


Rasulullah memberikan perhatian besar dalam pemberian upah ini. Beliau sering menganjurkan kepada para sahabatnya untuk  membayar upah yang pantas kepada buruh mereka.Tersebut dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Baihaqi, ‘Hendaklah upah buruh dibayarkan sebelum keringat mereka kering”. 

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda “ Allah akan menjadi musuh bagi tiga golongan manusia pada hari kiamat nanti, dan salah satu jenis manusia dari ketiga golongan itu adalah orang yang memperkerjakan para buruh dan menguras tenaganya, tetapi tidak membayar upahnya (HR Bukhari). 

Hadist-hadist tersebut di atas kemudian difahami sebagai kewajiban bagi para pengontrak kerja untuk memberikan fasilitas-fasilitas pekerja di dalam pekerjaan mereka. Negara dalam  pelaksanaan praktek ketenagakerjaan, melakukan pengawasan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja. 


Dari sisi dunia usaha, untuk mendukung terciptanya iklim kondusif dalam berusaha, negara dengan sistem ekonomi Islamnya akan menjaga agar ekonomi tahan terhadap krisis, maupun inflasi. Berbagai pungutan ataupun pajak dipastikan tidak ada, karena sumber penghasilan negara bukanlah dari pajak. 


Negara menjamin ketersediaan listrik dan air dengan sangat murah. Dengan iklim yang kondusif seperti itu para pengusaha bisa menjalankan usahanya dengan baik, bisa membayarkan upah buruh sesuai kesepakatan yang tertera dalam kontrak.

Dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan, berbarengan dengan diterapkannya sistem-sistem kehidupan lain sesuai aturan Islam, akan membawa keberkahan bagi seluruh negeri.[MO/ia]

Posting Komentar