Oleh : Dini Prasetiyani
(Pemerhati Keluarga, Perempuan Dan Generasi)

Mediaoposisi.com-Kebijakan baru mengenai sertifikat nikah yang datang dari menko pemberdayaan manusia dan kebudayaan, Muhajir Efendy sepertinya menimbulkan pro kontra baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 

Program sertifikat nikah yang akan menjadi salah satu syarat untuk menikah ini menurut nya mulai akan diterapkan pada tahun 2020 mendatang. Seperti di lansir dari pemberitaan kompas “Jadi sebetulnya setiap siapapun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga, kata Menko PMK Muhadjir dengan serius. 

Ia menekankan pasangan yang tidak memiliki sertifikat ini tidak boleh menikah.
Program sertifikat nikah ini menjadi salah satu alat kebijakan pemerintah baru yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada pasangan yang akan menikah mengenai wawasan terkait kehidupan pernikahan untuk menekan angka perceraian, kesehatan reproduksi.

Termasuk kesehatan anak untuk mencegah stunting. Kelas bimbingan nikah ini rencananya akan akan
dilakukan melalui online atau pun offline selama tiga bulan. Dalam menjalakan program ini
kemenko PMK juga akan bekerjasama dengan kementrian agama dan kementrian kesehatan
untuk menjadi focus pemerhati di bidang masing-masing.

Secara umum program sertifikat nikah ini terlihat baik, namun apakah benar bisa menjadi solusi?
Pertama, masalah tingginya angka perceraian Rekapitulasi data angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya bahkan sudah mencapai tahap menghawatirkan. 

Dikutip dari website mahkamah agung, pada tahun 2018 angka perceraian mencapai 419.268 pasangan. Dari jumlah ini, perceraian paling banyak dari pihak perempuan sebanyak 307.778 dan laki-laki sebanyak 111.490. Angka ini adalah kasus pernikahan muslim saja, belum termasuk yang non muslim.

Pertanyaannya, bisakah sertifikat nikah ini menjadi solusi mengurangi tingginya angka
perceraian? Menurut direktur pembinaan administrasi peradilan agama badan peradilan agama (badilag) mahkamah agung factor yang mendominasi tingginya angka perceraian ini adalah karena factor ekonomi. 

Sulitnya mencari pekerjaan bagi suami, tingginya kebutuhan hidup membuat suami
istri menjadi rentan berselisih hingga terjadinya KDRT. Hal ini yang menyebabkan perceraian,
disamping minimnya pemahaman agama setiap individu. 

Maka dari itu perbaikan taraf ekonomi masyarakat, penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat lah yang bisa menjadi solusi, dan ini merupakan peran besar Negara bukan peran dari setiap individu. Kedua, masalah kesehatan atau stunting Stunting adalah kurangnya gizi pada anak-anak yang dapat menyebabkan anak gagal tumbuh.

Apakah benar masalah stunting ada kaitannya dengan sertifikat nikah? Pemerintah berpendapat kurangnya pemahaman orang tua dalam memenuhi gizi anak menjadi salah satu penyebab
stunting. Sehingga melalui sertifikat nikah calon orang tua akan diberi bekal mengenai
perawatan kesehatan anak.

Namun coba kita lihat lebih detail, apa factor utama penyebab masalah stunting ini. Menurut
kementrian kesehatan yang menyebabkan stunting adalah kurangnya gizi dalam waktu yang
lama, penyebabnya adalah karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan
vitamin, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses lingkungan yang bersih
(sanitasi dan air bersih).

Dari sinilah semestinya negara berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses
makanan bergizi dengan harga yang terjangkau. Karena persoalan kurang gizi ini tidak terlepas
dari masalah ekonomi. Rendahnya penghasilan memicu orang tua tidak mampu mencukupi
asupan gizi anak.

Negara juga berperan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang layak
bagi masyarakat, termasuk dalam penyediaan air bersih dan lingkungan yang bersih. Dari sinilah
stunting benar-benar bisa dicegah.

Sejatinya sertifikat nikah ini tidak menjadi solusi atas masalah yag ada, justru perpeluang
menimbulkan masalah baru. Jika sertifikat nikah menjadi syarat wajib, hal ini mungkin menjadi
lahan baru terjadinya korupsi. Demi memenuhi keinginan untuk menikah bisa jadi jalan suap
akan di tempuh.

Jika birokrasi dalam menjalankan pernikahan juga semakin rumit dan sulit, jangan heran jika
perzinahan akan menjadi semakin marak. Kasus nikah dini jika dicermati lebih dalam, banyak
terjadi pada pasangan muda yang hamil diluar nikah akibat perzinaha.

Sertifikat nikah tidak akan menyelesaikan persoalan keluarga, kesehatan ataupun agama.
Program ini hanyalah solusi tambal sulam yang tidak menyelesaikan hingga ke akar masalah.
Sebab persoalan ini semua bersumber dari system kehidupan yang jauh dari Islam. 

Untuk menghilangkan seluruh persoalan ini, mau tidak mau system yang ada saat ini harus diganti
dengan system yang berasal dari sang pencipta kita. Karena Islamlah yang dapat memberikan
solusi dan jalan keluar bagi permasalahn di negeri ini.[MO/ia]


Posting Komentar