Oleh : Zulfa Rasyida
(Pengemban Dakwah dan Pemerhati Sosial)

Mediaoposisi.com- Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKMK.

Hal ini mencakup upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan. Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKMK, namun belum memiliki atau belum cukupnya agunan (jaminan) yang tambahan.

KUR ini disalurkan secara langsung dan tidak langsung. Disalurkan secara langsung sendiri dilakukan oleh UMKM atau koperasi dengan mengakses atau mendatangi KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana.

Sedangkan penyaluran secara tidak langsung yakni UMKM dan koperasi dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Apabila sebelumnya diharuskan menyertakan agunan (jaminan) saat mengambil KUR, maka sejak tahun 2015 kemarin pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan program KUR tanpa mewajibkan pelaku usaha tersebut untuk menyertakan jaminan, singkatnya dia sama dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Kebijakan dari pemerintah sendiri sudah tidak mewajibkan jaminan, namun ada tidaknya agunan ternyata masih tergantung penilaian bank atas sebuah usaha atau bisnis. Ketika dirasa kurang meyakinkan, seperti UMKM yang baru berdiri, maka pihak bank akan meminta agunan kepada pelaku usaha tersebut.

Karena strategisnya peranan UMKM dalam perekonomian nasional, mendorong pemerintah untuk terus menerus mengembangkan UMKM. Untuk mengembangkan industri UMKM di dalam negeri, pemerintah memberikan kebijakan baru pada tahun 2020.

Pemerintah resmi memangkas bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7% menjadi 6%. Kebijakan ini mulai berlaku pada Januari 2020 mendatang.

"Rapat koordinasi soal perubahan kebijakan KUR telah disepakati yang akan didorong ke depan adalah KUR yang pro kerakyatan. Januari 2020 suku bunga turun menjadi 6 persen," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto. (Jakarta 12/11, CNN Indonesia)

Sekilas mungkin terlihat kerakyatan dan memperbaiki perekonomian masyarakat terutama UMKM dan koperasi yang ada di Indonesia. Namun bagaimanakah fakta yang terjadi sebenarnya?

Secara menyeluruh, penyaluran KUR di Jawa menyentuh 54,6%. Angka ini jauh di atas daerah lainnya, seperti Sumatra sebesar 20,2%, Sulawesi 9,4%, Balu dan Nusa Tenggara sebesar 7,4%, dan Kalimantan sebesar 6,1%. Sementara penyaluran KUR di Papua tercatat 1,6% dan Maluku sebesar 0,7%.

Jika kita telisik lebih dalam, KUR ini, dalam jangka panjang justru merugikan UMKM yang ada. Karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerugian dan kebangkrutan UMKM itu sendiri.

Distribusi KUR yang tidak merata merupakan faktor pertama dari akan dirugikannya UMKM yang ada. Untuk mendapatkan KUR secara langsung, UMKM harus mengakses atau mendatangi KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana.

Setiap bank memiliki kebijakan dalam pemberian KUR ini. Akan tetapi, adanya agunan bagi pihak bank adalah sesuatu yang sangat diperhitungkan.

Bagi UMKM yang baru memulai usaha mereka, akan lebih sulit untuk mendapatkan KUR tersebut karena pihak bank akan meminta agunan dari UMKM baru tersebut, sedangkan UMKM tersebut tentunya belum atau tidak memiliki agunan.

Faktor yang kedua adalah UMKM yang ada banyak yang belum mengikuti perkembangan zaman, terutama di era 4.0 ini. Sehingga mereka tenggelam dari startup-startup yang muncul.

Startup yang muncul justru menjadikan UMKM semakin hilang, tentunya karena startup lebih banyak memiliki memiliki keunggulan di era 4.0 ini salah satunya adalah segmen pasar yang lebih luas.

Selain itu, Sumber Daya Alam (SDA) adalah hal yang jauh lebih dibutuhkan oleh UMKM dari masalah dana atau modal. SDA yang ada saat ini justru diberikan kepada usaha yang sudah berjalan dan memiliki agunan serta mampu membayar, perusahaan dalam negeri, dan asing untuk dikelola dan dijual kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mengatasinya diperlukan solusi praktis dan solusi fundamental. Solusi praktis yang pertama yakni dengan meng-up-kan lagi masalah distribusi KUR dari UMKMK tersebut. Distribusi KUR yang tidak merata merupakan problem asasi.

Solusi praktis selanjutnya adalah dengan menggunakan mekanisme KUR tanpa bunga. Sebab bunga ini justru lebih memberatkan UMKM yang ada.

Bunga KUR yang diturunkan sebesar 1% yakni dari 7% menjadi 6% tentunyamasih memberatkan pula dengan bunga yang ada. Sehingga mekanisme ini haruslah diganti dengan tanpa bunga.

Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu dikembangkan. Terlampau banyak para sarjana yang memiliki kemampuan mumpuni namun juga perlu mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam bekerja.

Mengembangkan UMKM menjadi startup juga merupakan solusi praktis yang dapat dilakukan. Karena era 4.0 yang memanfaatkan perkembangan teknologi dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam hal kegiatan ekonomi.

Solusi fundamental yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan mekanisme sistem keuangan secara merata yang mampu menjamin agar UMKMK mampu untuk tumbuh dan berkembang dengan memperhatikan aspek individu, aspek umum, dan aspek negara.

Aspek umum mencakup kepemilikan umum, yang dananya tidak menzalimi kepemntingan individu (UMKMK), serta aspek sistematis dari mekanisme keuangan negara, yang merupakan pondasi perekonomian. 

Sehingga jika mekanisme keuangan negara sudah sistematis dan teratur rapih dengan memegang aspek keadilan dan memperhatikan individu (UMKMK), maka dapat dipastikan tidak akan ada masalah yang terkait dengan dana KUR.

Aspek kepemilikan dalam Islam yang dibagi dalam tiga aspek tersebut merupakan asas dalam mengelola sistem keuangan yang adil dan merata. Sehingga solusi fundamental inilah yang tentunya menjadi solusi paling efisien untuk menyelesaikan problem ekonomi umumnya dan UMKMK khususnya.

Posting Komentar