Oleh: Supiani
(Aktivis Dakwah Serdang Bedagai)

Mediaoposisi.com- Papua masih memanas. Meski tak lagi ada unjuk rasa, namun permasalahan Papua belum menemukan titik terangnya. Disinyalir kerusuhan yang dilakukan mahasiswa Papua dilatarbelakangi tindakan rasis aparat terhadap keengganan mahasiswa Papua mengibarkan bendera merah putih di Surabaya. Bahkan diduga mereka membuang bendera yang dipasang oleh pihak Muspika. (detik.com, 16/08/19)

Melihat begitu membuncahnya amarah masyarakat Papua, tampaknya rasisme bukan satu-satunya penyebab. Dalam periode ini, rasisme hanyalah pemantik bagi meluapnya emosi masyarakat Papua. 

Ibarat bom waktu, segala permasalahan yang dihadapi rakyat Papua; keluhan dan keresahan yang tak kunjung mendapat penanganan solutif; lantas boom, rakyat Papua meledak. Mereka tak dapat lagi menahan luahan emosi yang selama ini mereka pendam demi tetap berada dalam lingkar persatuan Indonesia.

Permasalahan Papua jelas tak boleh dibiarkan terus berlarut. Sebab melihat kondisi yang kian mengerikan, jelas penyelesaian mesti segera disuguhkan demi menghilangkan amarah mereka. Sayangnya, komunikasi yang dilakoni pemerintah selama ini belum juga mampu membuahkan hasil yang berarti. 

Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo menyatakan bahwa tokoh-tokoh yang diajak berkomunikasi selama ini tak merepresentasikan pihak yang punya aspirasi berbeda. Malah justru orang-orang yang oportunis yang selalu masuk ke konflik Papua untuk kepentingan pribadi dengan penguasa. (cnn.indonesia.com, 31/08/19)

Referendum; Ada Apa dengan Papua?

Dilansir dari tirto.id (30/08/19), para mahasiswa asal Papua dan Papua Barat menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/19). Sebelum bergerak ke Istana, mereka berdemonstrasi terlebih dahulu di Markas Besar TNI Angkatan Darat. 

Dalam aksi yang dipimpin oleh Ambrosius, sembari mengibarkan bendera Bintang Kejora, menuntut pemerintah Indonesia mempersilahkan Papua melakukan referendum. Hal itu sebagai upaya memutus mata rantai diskriminasi dan rasisme terhadap Papua.

Masyarakat Papua pun selama ini merasa bahwa mereka dijajah oleh negerinya sendiri. Bahkan, sebagaimana postingan akun instagram fuadbakh (04/09/19), yang mengunggah potongan video dari akun youtube KACAMATA PATRA bertajuk “AMBROS (Ketua DPW AMPTPI) Kenapa Papua ada yang mau REFERENDUM?!”, menyajikan pengakuan Ambros atas perlakuan pemerintah terhadap Papua. 

Jalan-jalan yang dibangun hanyalah akan membuka peluang investasi asing. Pembebasan lahan yang ada pun ganti ruginya tak pernah ada. Dan apa yang dilakukan Presiden selama di Papua mengendarai motor trail hanyalah sebuah pencitraan.

Sungguh ironi. Bumi Cendrawasih yang terkenal dengan sumber daya alamnya, nyatanya justru mendapatkan pendiskriminasian yang begitu luar biasa. Hal ini jelas bukanlah hal baru lagi. 

Sebelumnya film dokumenter Sexy Killers juga telah menyajikan betapa geliat pembangunan yang ada hanyalah kedok bagi kapitalis mengeruk SDA dan juga pencitraan dari penguasa semata.

Menilik fakta yang ada, jelas keinginan Papua untuk referendum bukanlah hal aneh lagi. Namun, yang mesti menjadi fokus perhatian ialah adanya peran Barat dalam upaya separatisme ini.

Disintegrasi Papua jelas juga didorong oleh kepentingan Asing. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/19).

“Jadi kalau menurut saya, hanya orang luar yang menginginkan Indonesia Pecah, dan opini tentang Bintang Kejora, tuntutan referendum, Papua bukan Merah Putih sebagaimana diteriakkan oleh sebagian demonstran itu, ya pasti kepentingan Asing, bukan kepentingan Indonesia.” (tribunnews.com, 04/09/19)

Sebagai negara kesatuan, referendum adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Namun sayangnya, pemerintah tak mau buka mata atas apa yang dialami oleh Papua sehingga persoalan kian pelik. 

Tak tanggung-tanggung kekecewaan mereka terhadap pemerintahan di negeri Ibu Pertiwi ini, sampai-sampai sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme menyanyikan lagu Papua Bukan Merah Putih saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, sembari membawa spanduk bertuliskan referendum dan sesekali meneriakkan “Free West Papua”. (cnnindonesia.com, 02/09/19)

 Referendum dan Islam

Sejatinya, peristiwa memanasnya Papua adalah bentuk dari ketidakmampuan Penguasa hari ini menjaga Papua yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini terjadi sebab kedaulatan yang katanya berada di tangan rakyat nyatanya telah berpindah ke tangan-tangan asing. 

Hal ini menjadi dilematis sebenarnya. Mengingat keinginan referendum juga jelas ada campur tangan Barat. Maka kini negara tengah di kepung oleh serangan dari luar yang sama-sama merugikan kesatuan dan persatuan negeri Indonesia itu sendiri.

Negara kini jelas tak punya power untuk menghalau kedua ancaman tersebut. Sebab dengan sistem kapitalistik, negara harus berkhitmad dengan Asing. Di tengah kisruh dan kemelut yang terus membombardir Indonesia, jelas Papua kian menambah daftar pekerjaan rumah para pemangku kuasa.

Namun, hanya sekedar menolak referendum bukanlah solusi. Menerima pun sama saja melepas Papua untuk lebih mudah dicengkeram oleh asing. Papua mesti disejahterakan. 

Freeport yang berada di wilayah mereka mestinya dikuasai dan dikelola oleh negara, bukan diserahkan kepada swasta dan asing. Dan negara kembali kepada perannya yang sesungguhnya, yaitu junnah dan pemelihara urusan rakyat. Bukan malah menjadi pion kekuasaan bangsa lain.

“Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai. Ingatlah nikmat Allah atas kalian saat dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan kalbu-kalbu kalian. Dengan nikmat itu kalian ada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya agar kalian mendapat petunjuk. (TQS. Ali Imran: 103).

Wallahu’alam bish-showab.

Posting Komentar