Oleh : Sukma Oktaviani 
(Pengemban Dakwah, Mahasiswa)

Mediaoposisi.com- Demokrasi sudah bukan menjadi rahasia umum.  Demokrasi yang katanya sistem pemerintahan ini, sudah sejak 1945 menjadi sistem pemerintahan di negeri kita Indonesia. Semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjadi politik dasar kekuasaannya. 

Banyak Negara yang menganut sistem demokrasi, seperti Amerika Serikat, Yunani, dan lainnya. Bukti diterapkannya demokrasi yakni bisa dilihat dari, bagaimana suatu Negara dalam memilih pemimpinnya.

Belakangan ini sudah kita lihat bagaimana sepak terjang pemilihan pemimpin di Negara Indonesia, Pilpres yang diadakan secara rutin lima tahun sekali sudah bukan momok yang asing dikalangan masyarakat, pesta demokrasi menjadi hal yang ditunggu-tunggu setelah adanya Pilpres. 

Mirisnya, pesta demokrasi yang diadakan 2019 ini dibarengi isak tangis para keluarga korban yang tewas akibat kelelahan, dan keserakahan individu dan kelompok tertentu.

Namun, lebih miris lagi dari kejadian di atas tidak menjadikan kendala dalam melantik presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih. Demokrasi, hanya menjadikan rakyat pemuas mereka; menjadikan suara rakyat kekuatan mereka. 

Sedang rakyat tertindas, dan menjadi korban keserakahan para tokoh yang ingin berkuasa. Sebagai bukti pengadaan Pilpres tahun 2019 ini telah mengurang anggaran Negara yang sangat besar, mencapai Rp.25,59 triliun, sedang diluar sana masih banyak rakyat yang kelaparan.

Begitulah realistis politik demokrasi sekular hari ini. Keserakahan berhasil memperbudak mereka para pecinta kekuasaan, tak peduli menjilat sana-sini, melukai yang lemah, masing-masing melakukan berbagai intrik tak peduli merugikan siapa pun, tak peduli halal, dan haram demi sebuah kursi; demi kekuasaan ada dalam genggaman.

Menyedihkan, sistem demokrasi sekuler melahirkan kebohongan, mereka yang berkata bahwa segalanya untuk rakyat, namun hanya omong kosong belaka. Faktanya segalanya untuk yang berkuasa, dan rakyat tak punya kuasa jika tak ada harta. Bukan begitu?

Amanah Bukan Main-main

Di negeri yang mayoritas muslim ini halal, dan haram sudah tidak dipedulikan. Amanah pun soal belakangan, yang utama adalah kekuasaan. 

Padahal, menjadi pemimpin yang berkuasa bukanlah hal yang mudah, siapa pun yang mendapat amanah sebagai seorang pemimpin pasti akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak, amanah bukan main-main.

Rosulullah saw.bersabda : “Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan dia kan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus” (HR al-bukhari dan Muslim)

Aneh bukan? Di negeri yang mayoritas muslim, nafsu mereka mengalahkan keimanan mereka. Mereka seolah tak peduli bahwa jabatan dan kekuasaan mereka bisa menjadi penyesalan yang amat mendalam akibat tidak amanahnya mereka.

Perjalanan demokrasi di negeri ini, memberi banyak bukti adanya pelantaran terhadap hak-hak rakyat. Seperti, pangan import yang mencekik petani dan rakyat, pemalakan BPJS yang semakin menyakiti rakyat. 

Bahkan, baru baru ini terdengar berita bahwa Setya Pernadi, sebagai direktur RSUD Ungaran mengungkapkan, dari tunggakan 20 miliyar BPJS kepada RSUD Ungaran, de facto sebesar 20 miliyar tersebut, klaim yang diajukan hanya sebesar 14 miliyar.

Selain itu, karena BPJS kesehatan belum membayar secara tuntas, RSUD Unggaran terpaksa menyurati penyuplai obat dan makanan pasien untuk menunda pembayaran. 

Hal itu dilatar belakangi oleh 80 persen pasiennya adalah pengguna BPJS, dan 20 persennya non-BPJS. Sehingga, jika tagihan macet akan juga berpengaruh pada pihak lain. Begitu penjelasan Setya Priyadi.

Miris bukan? Kesehatan pun termasuk hak rakyat yang seharusya ditanggung oleh pemerintah, dan diurusi oleh para penguasa. Namun, faktanya di sistem demokrasi ini semua terlalaikan, dan akhirnya yang dirugikan adalah pihak-pihak swasta, yang padahal tidak berkewajiban dalam mengurusinya.

Amanahnya Sistem Islam

Dari segala problematika yang sudah kita bahas dipenjelasan sebelumnya, marilah kita bercermin pada kepemimpinan Islam yang jauh berbeda dengan kepempinan demokrasi yang diterapkan di negeri kita ini. Islam dengan dasar aqidah Islam, dan dasar hukum Al-Qur’an dan Sunnah menjadi satu-satunya sistem pemerintahan yang berorientasi pada akhirat.

Dalam hal kepemimpinan, Islam tidak pernah melarang siapun untuk berkuasa. Terjadinya pergolakan politik, dan bagaimana cara kekuasaan itu didapat, serta kerangka apa kekuasaan itu diraih, semua itu menjadi kewajaran dalam pandangan Islam.

Namun, dalam kepemimpinan Islam kekuasaan itu diraih dengan cara yang ahsan tidak ada penindasan terhadap rakyat, tidak pula nafsu yang menjadi penggerak. Semua berjalan sesuai syariat dengan tata cara Islam yang tepat. Seabagi contoh Umar bin Khaththab yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebagai khalifah sebelumnya, karena Umar dinilai mampu memimpin umat Islam.

Sebagai seorang penguasa yang taat kepada Allah, amanah yang dibebankan kepada Umar bin Khaththab dijalankan dengan penuh kedisiplinan, tanggungjawab, dan ketegasan. Pernah sekali Umar terlambat ke masjid karena menunngu baju yang satu-satunya kering karena sedang dicuci. Ia juga melarang keluarganya mengambil keuntungan dari kekuasaannya.

Selain itu, dalam masalah kesehatan. Pada masa Umar menjadi khalifah, Umar menyediakan dokter-dokter gratis, dan menyediakan secara cuma-cuma kepada rakyatnya. Sangat berbeda bukan dengan sistem di negeri kita saat ini? Coba cek kembali penjelasan permasalahan BPJS di atas.

Begitula sosok pemimpin Islam, yang tak bernafsu terhadap dunia. Namun, kepemimpinannya memang diberikan untuk maslahat umat. Kepemimpinan yang tidak terlalu lama, dan singkat. Tapi Umar berhasil mencapai kemajuan yang luar biasa, dan kemakmuran melingkupi segenap negeri.

Tidakkah rindu kita akan kepemimpinan yang seperti ini? Kepemimpinan amanah dengan diterapkannya syariat Islam di tengah-tengah umat. Kepemimpinan yang mampu melahirkan pemimpin yang tidak hidup untuk menindas rakyat. Wallahu alam.

Posting Komentar