Oleh : Zulfa Rasyida
(Pengemban Dakwah, Penulis, Mahasiswa STEI Hamfara)

Mediaoposisi.com- Sebagai makhluk sosial tentu kehidupan kita tidak akan terlepas dari interaksi dengan masyarakat. Mulai dari obrolan sehari-hari, dalam pendidikan, jual beli, maupun saling memberi kritik.

Dalam demokrasi, mengeluarkan pendapat dan memberi kritikan adalah salah satu hal yang diberikan kebebasan. Berorganisasi dan bernegoisasi juga dibebaskan.

Tapi lucunya, ketika masyarakat mengkritik kinerja pemerintah yang mulai melenceng dari keadilan dan kesejahteraan, justru rakyatnya dibungkam. Sepertinya tidak artis saja yang multi talent.

Mengkritik pemerintah adalah dikategorikan sebagai ujaran kebencian dan dalam aturan ASN berpendapat termasuk pelanggaran disiplin.

Hingga pada 2018 lalu, BKN merilis enam aktivitas ASN yang masuk dalam kategori melanggar disiplin tersebut. Salah satunya adalah meenyampaikan pendapat baik lisan maupun tetulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

Katanya bebas berpendapat, mengkritik sulitnya hidup di sistem demokrasi pun dilarang, gimana rakyatnya gak cepat depresi?

Saling mengadu antar masyrakat saja tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Sehingga masyarakat menuangkan pendapat dan kritikan mereka terhadap zalimnya pemerintah dengan cuitan-cuitan mereka di media sosial.

Bicara soal cuitan di media sosial, ternyata bukan hanya rakyat biasa yang dibungkam oleh rezim. Sekelas TNI pun dibebas tugaskan karena cuitan istrinya di media sosial, yang isinya pendapat mereka terhadap drama pemerintah. Kerennya negeriku!

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tiga personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat saksi hukum dan dicopot dari jabatannya. Para anggota ini mendapatkan hukuman disiplin karena ulah istrinya yang mengunggah konten di media sosial terkait kasus penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.(12/10/2019)

REPUBLIKA.CO.ID, IZN, istri mantan Komandan Distrik Militer (Kodim) 1417 Kendari, Kolonel Kaveleri HS, menangis saat acara serah terima jabatan Komandan Distrik Militer 1417 di Aula Sudirman Korem 143 Haluoleo, Sabtu (12/10). Kolonel HS dicopot dari jabatannya, setelah IZN memasang unggahan di media sosial bernada nyinyir terkait kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto.

Selalu dengan alasan pencemaran nama baik, bawa-bawa UU ITE, dan sebutan handal ujaran kebencian. Seenaknya mereka main tangkap menangkap rakyat.

Lalu, benarkah demokrasi menjunjung tinggi kebebasan?

“Tanda orang munafik itu tiga apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercayai mengkhianati.” (HR Al-Bukhari)

Aih.. Pas banget hadits di atas untuk rezim saat ini. Apa lagi sebutannya bermuka dua, multi aturan, dan pengkhianat rakyat jika bukan munafik?

Masihkah kita berharap pada demo-crazy yang 'menjunjung tinggi kebebasan' ini?

Apabila kita mau mengenok syari'at Islam yang kompleks mengatur segala urusan dan memberi solusi pada semua problematika kehidupan masyarakat, tentu akan kita jumpai bagaimana cara menuangkan pendapat dan kritikan pada pemerintah yang zalim seperti rezim saat ini.

"Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil (haq) kepada penguasa (sulthan) yang zalim." (HR Abu Dawud 4346, Tirmidzi no 2265, dan Ibnu Majah no 4011).

Dalam Islam, justru diperbolehkan untuk memyampaikan kritik kepada penguasa yang jelas-jelas zalim kepada rakyatnya. Tentunya dengan cara yang baik.

Bukannya itu ghibah? Tidak. Mengkritik penguasa di muka umum hukumnya boleh dan tak termasuk ghibah yang dilarang dalam Islam.

Hadits riwayat Dawud dan Tirmidzi diatas adalah dalil mutlak mengenai kritik kepada penguasa. Dari Aisyah ra: "Seorang laki-laki minta izin (untuk bertemu) Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda,Dia adalah saudara yang paling jahat bagi keluarganya atau anak yang paling jahat di tengah-tengah keluarganya." (HR Bukhari no 5685 & Muslim no 2591).

Hadits ini menunjukkan Nabi SAW telah melakukan ghibah, yaitu menyebut seseorang di hadapan umum lantaran kejahatan orang itu.

Berdasarkan dalil-dalil semacam ini, para ulama telah menjelaskan bahwa ghibah di hadapan umum kepada orang yang jahat, termasuk juga penguasa yang zalim, hukumnya boleh.

Islam tidak mendewakan kebebasan pun tidak memborgol pemaksaan. Islam itu mengatur. Mengatur bagaimana berkehidupan yang baik bagi manusia.

Sebab aturan Islam adalah aturan yang Allah SWT berikan, untuk mengatur kehidupan manusia, ciptaan-Nya. Sebagai Pencipta tentu Allah SWT lebih tahu apa yang boleh dan tidak boleh makhluk-Nya perbuat.

Sama halnya dengan pabrik. Ketika pabrik membuat produknya, tentu ia telah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan produknya tersebut, sehingga dibawakanlah produknya itu bersama dengan buku panduannya.

Buku panduan bagi manusia adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana hadits Rasulullah saw : "Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya." (Hadits Shahih Lighairihi, H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Dishahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali di dalam At Ta’zhim wal Minnah fil Intisharis Sunnah, hlm. 12-13).

Jelas bukan bagaimana indahnya kehidupan apabila kita mau menerapkan hukum Islam? Tentu berbanding terbalik dengan hukum buatan manusia semacam demokrasi yang crazy dan ambigu ini.

Sudah saatnya ummat Islam sadar dan bangkit! Kehidupan kita sedang sakit, jika bukan kita, ummat terbaik, siapa lagi yang akan mengobati?

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (QS. Ali-Imran [3] : 110).

Posting Komentar